(karya tulis ilmiah politik) Skenario Global Bank Indonesia Bersama Pemerintah di Tahun 2025

SKENARIO GLOBAL BANK INDONESIA BERSAMA PEMERITAH MENYONGSONG TAHUN 2025





picture source http://garyhaq.files.wordpress.com/2009/02/world_economy1.jpg





Karya tulis ini diikutkan dan nominator pada Lomba Karya Tulis
Yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia


Oleh: Beta Chandra Wisdata
MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
DAN MAHASISWA FISIP JURUSAN SOSIOLOGI UNIVERSITAS JEMBER




* karya tulis ini dipublikasikan tidak dengan footnote (untuk selengkapnya hubungi penulis)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATA PENGANTAR

Karya tulis kualitatif ini merupakan penegasan skenario global dari tinjauan analitis menyongsong Indonesia 2025. Guna mempertajam aspek teoritis dan alat bantu analisis tentu saja penulis membutuhkan kerangka teoritik yang relevan-kontekstual, data-data dari website, sumber-sumber koran atau majalah ilmiah-populer, bantuan multimedia (microsoft encarta 2006) bahkan buku-buku akademik. Dengan begitu, karya tulis ilmiah kualitatif diharapkan mampu dipertanggung jawabkan dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil nanti baik oleh BI maupun pemerintah pada tahun 2025 nanti







BCW








---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………......................................................... i
KATA PENGANTAR …………………………………………………………........................................................…… ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………......................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………………........................................................ iv

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah …………………………………………………..…...................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah …………………………………………………………........................................ 5
1.3 Kerangka Teoretik …………………………………………………………….......................................... 6

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
2.1 BI dan Perkembangan Paradigma Pembangunan .……………………………............................ 09
2.2 Mitos Otonomi dan Hambatan Struktural ……………………………………............................. 18
2.3 Menyongsong Tahun 2025 ………………......................................……………………………………… 22

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI................................................................ 30
DAFTAR PUSTAKA …….………………………………………………………............................................... 31
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………................................................. 36





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup Penulis
Lampiran 2. Pernyataan

























---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PENDAHULUAN


I.1 Latar Belakang Masalah

--------->Menyongsong dua dasawarsa ke depan, masalah stabilitas perekonomian suatu bangsa yang diiringi kebijakan moneter pemerintah tampaknya masih menentukan arah dan nasib Bank Sentral (baca: Bank Indonesia). Kalangan futurolog - termasuk didalamnya pengamat ekonomi-perbankan - menetapkan acuan-acuan ideal sekaligus tepat sasaran agar pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) mempercepat kaidah-kaidah kebijakan transmisi moneter . Artinya pemerintah maupun BI perlu melakukan perubahan-perubahan mendasar agar laju naik turunnya kurs-valuta perekonomian negara yang diharapkan mampu menyesuaikan diri pada kondisi perubahan perekonomian global.
--------->Dampaknya, mau tidak mau, pengelolaan risiko sistem keuangan perbankan dari tahun ke tahun ditekan seminimal mungkin agar dana yang terhimpun dapat dialokasikan kepada penanaman investasi baru . Sementara, kebijakan sistem perbankan BI – misalnya penetapan rata-rata inflasi dan penetapan nilai kurs - belum tentu sejalan dengan kesesuaian antara target pemerintah di lapangan. Akibatnya, mudah ditebak terjadi tarik ulur kepentingan antara visi-misi pemerintah dan BI meskipun kalangan pers kurang memperhatikan secara tersirat. Persoalan yang menggejala umumnya terkait erat dengan paradigma, sikap dan keputusan pergantian pemimpin dari orde pemerintahan ke orde pemerintahan.
--------->Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang berkepanjangan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan karena menurunnya kepercayaan penanaman investasi masyarakat luar negeri sebagai akibat kesalahan etika politik pemerintahan Orde Baru. Untuk mengatasi hal ini, BI melakukan langkah penyelamatan dengan mengatur kebijakan nilai fiskal dan memperhitungkan pergerakan pasar modal dari dunia usaha.
hal. 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------->Sementara, pada saat yang bersamaan, gejolak sosial masyarakat agar terjadi perubahan mendasar kebijakan ekonomi-politik di bidang moneter mempengaruhi pandangan-pandangan investor luar negeri. Perkembangan selanjutnya, investor luar negeri seakan berharap-harap cemas akan penanaman modal yang telah ditanamkan jauh-jauh sebelumnya.
--------->Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BI pun mengeluarkan kebijakan peraturan penetapan suku bunga sesuai kesepakatan pemerintah sebagai tindak lanjut menanggapi dampak krisis moneter yang kemudian nilai BI rate akan naik beberapa poin. Selain bertujuan menjalankan program restrukturasi perbankan secara konsisten ( Lihat : “ Tinjauan Triwulanan Perkembangan Perbankan, www.bi.go.id), BI bersama pemerintah mengupayakan agar perekonomian negara dapat bangkit kembali. Namun demikian mengingat kebijakan moneter yang diberlakukan berlangsung selama 4 sampai dengan 5 tahun juga dipengaruhi situasi dan kondisi ekonomi-politik luar negeri seperti naik turunnya harga minyak dunia. Perhatian terpenting dalam hal ini terletak dari bagaimana pemerintah di masa mendatang mampu menyesuaikan dan merumuskan kebijakan tepat-guna sebab masalah perbankan penuh dengan resiko. Apalagi budaya dan gaya kepemimpinan kepala negara sangat menentukan kebijakan moneter BI.
Persoalannya kemudian adalah beban besar dan tanggung jawab semakin berat tatkala blok-blok perdagangan luar negeri dan sistem perbankan negara-negara Amerika Serikat, Eropa (Jerman, Perancis dan Inggris) atau Asia Timur ( Jepang dan Cina) telah menerapkan pendekatan pemasaran global. Dalam konteks ini, kedudukan bank-bank sentral telah memiliki perencanaan, pengendalian dan memanfaatkan untuk membuka jaringan serta ruang-ruang terhadap organisasi-organisasi negara. Dengan menerapkan langkah pengalokasian dana terpadu, peran bank-bank sentral bukan menjadi pusat perekonomian finansial lagi. Akan tetapi, dapat dikatakan sebagai wadah penghubung yang semakin memperlancar pergerakan ekonomi bangsa.
--------->Oleh karena itulah salah kiranya doktrin ekonomi kontemporer yang memaparkan bahwa bank perlu beradaptasi kepada nilai kultural masyarakat atau agama seperti syariah dan lain-lain . Sebab, makna terdalam emansipasi Bank Sentral

hal. 02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mengalirkan prestasi ekonomi bangsa di kancah internasional. Berkaitan dengan konteks BI, mampukah kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan direksi di dua dasawarsa menjawab perubahan zaman yang berlangsung cepat bahkan tak terduga?
Uraian singkat yang dijelaskan dalam pandangan Jacques Attali (1997) menunjukkan bahwa kehadiran milennium ketiga ditandai tatanan geopolitik melalui persaingan antara “yang kalah” dan “yang menang”. Setiap negara-negara besar yang mengakui konsumerisme sebagai ideologi, budaya perbankan yang diperkenalkannya mampu mempengaruhi peradaban suatu negara. Akibatnya batas-batas kemampuan peradaban adalah sejauhmana perbankan mempelopori zona aturan main yang bukan lagi berdasarkan pada kaidah profesionalisme. Sebab, profesionalitas di masa mendatang menjadi budaya klasik oleh karena otoritas bisnis berlaku ibarat hubungan kerjasama politik saling mempercayai dan saling menguasai. Dalam konteks ini, bank Sentral –dalam hal ini BI – perlu mengubah catatan penting mengenai paradigma perbankan yang dipakai mulai hubungan dengan pemerintah, kerjasama antar sekawasan- global strategi dan pilihan manajemen resiko.
--------->Kalangan pemerhati perbankan dan pemerhati sosial-ekonomi mengungkapkan pendapat bahwa persoalan tersebut lebih disebabkan pengaruh liberalisasi ekonomi maupun penerapan pasar bebas. Pergantian abad 21 lebih dikenal sebagai masa perubahan cepat tekhnologi dan informasi sehingga memungkinkan sistem perbankan membuka jalan bagi industrialisasi jasa. Apabila dilihat dari kemampuan sistem perbankan yang dimiliki oleh negara-negara pemegang kendali kekuasaan ekonomi-politik, pergerakan masuknya modal yang tak terbendung kurang disadari berdampak buruk pada stabilitas moneter dan perekonomian negara .
--------->Memang benar bahwa pembaharuan infrastruktur perbankan disusun pada kaidah Bassel sebagai langkah antipasi mendisiplinkan pasar perbankan . Tujuannya adalah perbaikan di bidang kebijakan BI yang menekankan pada kestabilan

hal. 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rasionalitas moneter. Dengan kata lain, perkiraan penanaman investasi terkendali dengan nilai tukar yang lebih dinamis. Namun demikian perkembangan ekonomi internasional dewasa ini memperlihatkan perubahan gaya melihat dan menunggu (wait and see) ke tipe nomadik oleh negara-negara industri. Kejadian seperti ini biasanya semakin jelas apabila negara investor secara tiba-tiba menarik modalnya tanpa alasan yang jelas sehingga terbesit pertanyaan didalam BI dan pemerintah ditengah kegiatan ekspor-impor. Temuan Kompas (06/03/06) mencatat terjadinya gejala penyebaran kredit perbankan tidak merata dalam sendi-sendi perekonomian pada tahun 1996 sampai 2002. --------->Dihubungkan dengan kajian Bapepam dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia mengenai upaya memperluas bursa saham melalui konsep universal banking – yang merupakan jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa di sektor keuangan - maka akan ditemukan titik temu bahwa pasar internasional lebih menjadikan BI sebagai agen pelayanan-perantara . Oleh karena itulah, sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mempersiapkan sejumlah skenario agar mampu mencermati dillema perbankan dalam konteks sosial-ekonomi dan sosial-politik.
--------->Setelah pemerintah menekankan sasaran fiskal-moneter agar lebih stabil, pengamat menteri Menko Ekuin Kwik Kian Gie pernah melontarkan rancangan pembahasan masa depan BI dan negara secara mandiri. Sebab, kredibilitas BI di mata internasional menurun ditandai rendahnya penanaman investasi. Lebih lanjut lagi, kebijakan fiskal-moneter yang terpatok pada neraca perdagangan menjadikan laporan final pertanggung jawaban direksi BI kepada presiden. Namun, sampai saat ini jawaban seakan terletak pada likuiditas bank menurut isi kesepakatan Letter of Intent (LOI) dari IMF atau Bank Dunia. Sementara bagi dunia perbankan nasional, kebijakan ini tentu mempengaruhi kewibawaan BI yang pada gilirannya ‘pengecualian’ kebijakan fiskal moneter diaudit oleh BPK. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, sasaran-sasaran fiskal-moneter dimaknai pengertian ekonomi bukan politik. Disinilah menuntut letak kajian kritis mengenai pendekatan peradaban yang digunakan selama ini.
Sebab, keadaan serta tujuan moneter yang ingin dicapai terkait dengan hubungan kekuasaan dengan negara-negara internasional. Karena itulah, kerjasama yang dilakukan nanti agaknya memerlukan pendalaman agar mampu bersaing dalam

hal. 04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pasar global. Guna menggambarkan secara sosiologis, kerangka kerja BI menopang kebutuhan moneter riil yang mencakup pemahaman pasar komoditi global. Agaknya, perlu pula dipahami hubungan mengkaitkan antara perbedaan tatanan yang terjadi dalam berbagai dinamika kehidupan dunia usaha internasional.
--------->Pada tatanan geopolitik sekarang ini, hubungan internasional BI memegang peranan penting menjadi lembaga yang melaksanakan keinginan pemerintah nasional (Rahardjo, 1999). Pergeseran kepentingan saat ini tampaknya akan melahirkan sebuah dunia yang melahirkan cara pandang baru kebijakan dan berpraksis ekonomi-politik perbankan. Sebagaimana terjadi pada perubahan politik global setelah perang dingin pada tahun 1970-an mengilhami pembuat keputusan negara-negara menatap masa depan lebih baik.
--------->Secara otomatis, pendekatan nasional-sosialis pembangunan Soekarno terhadap BI berubah pula mengikuti keterbukaan pasar pembangunan ala Rostow ketika Soeharto memimpin. Menariknya, perkembangan moneter kebijakan BI pun di masa depan tentu akan memiliki berbagai kemungkinan apalagi di tengah tatanan dunia global baru terus berubah secara cepat dan tak terduga .
Nah, dari sini penulis tertarik untuk mengangkat karya tulis ilmiah kali ini dengan judul “Skenario Global Bank Indonesia Bersama Pemerintah Menyongsong Tahun 2025”.

I.2 Identifikasi Masalah
--------->Dari ulasan mendasar diatas setidaknya akan dapat ditarik identifikasi masalah yaitu bagaimanakah menentukan strategi alternatif sekaligus peta penunjuk jalan yang dapat menjawab tantangan BI maupun pemerintah dalam dua dasawarsa kedepan? Persoalan akan lebih menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat – tidak menutup kemungkinan – tatanan ekonomi global baru menyongsong 2025 akan tercipta. Oleh karena itulah, perlu diberikan catatan penting terlebih dahulu bahwa tulisan ini bukan argumentasi. Melainkan lebih merupakan tinjauan analisis dibalik pokok permasalahan antara BI dan pemerintah selama ini. Tentu saja ulasan yang hendak dipaparkan membahas kemungkinan-kemungkinan

hal. 05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
yang akan terjadi dalam dua dasawarsa mendatang sehingga BI perlu mengambil kebijakan penting. Yaitu meliputi sasaran fiskal-moneter, pengaruh kebijakan BI sekaligus kedudukan BI dalam kancah global serta perencanaan-perencanaan penting menghadapi blok-blok perdagangan maupun blok-blok politik antar negara.

I.3 Kerangka Teoritik

--------->Perkembangan sejarah-sejarah universal perbankan diawali semangat merkantilisme dan revolusi industri yang kemudian menjangkau sejumlah negara pada awal abad IX. Pada tataran ini, perbankan masih dalam bentuk “primitif” baik dalam jaringan, organisasi dan kinerja. Namun kemudian, di tengah pertengahan abad XX, perbankan mulai mengalami pengubahan wajah dan bentuknya dari segi keterbukaan pasar. Catatan Hegel dan Marx mempercayai bahwa kondisi material mendahului sekaligus membuka peluang perubahan terhadap organisasi-organisasi termasuk bank. --------->Pertama, dunia politik internasional menerapkan penyelarasan dan pendomestikan identitas perbankan seperti pengaruh AFTA, tiga serangkai ekonomi Asia yaitu Cina-Malaysia dan Jepang. ASEAN-Cina bahkan kebijakan WTO.
Ada persoalan kontroversial mengenai pengaruh kemunduran blok Timur di era pertengahan 1960-an setelah perang dingin menurut para ahli berperan serta mengubah wawasan kebangsaan perekonomian negara Asia-Afrika. Di negara kita, sejak pemerintahan Soekarno sampai era reformasi, pertetangan ideologis pemimpin terbawa pula tanpa sengaja dalam perumusan kebijakan BI. Sebuah pemahaman mengenai sejarah kebijakan moneter BI akhirnya lebih dikenal etika kebudayaan pembangunan ekonomi berdimensi satu arah. Demikan halnya, kualitas Sumber Daya Manusia narasumber perbankan mengikuti pula alur penempatan di posisi lingkungan dalam BI.
Sebenarnya, didalam masyarakat prakapitalis, setiap bagian aset perbankan dan upaya menghindari-menata kesalahan cara kerja bisnis sertifikasi BI berdasarkan peraturan pemerintah. Tentu saja strategi membangun kemitraan mengarah kepada

hal. 06
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ciri dasar ringkasan pemberdayaan membangun kredibilitas Bank pada tahap selanjutnya. Esai antropologis Gertz mitos-mitos kebudayaan pembangunan memang kerapkali dimaknai bahasa penegasan terhadap kedudukan pemerintah. Pada bab “BI dan Perkembangan Paradigma Pembangunan”, ulasan ide-ide yang hendak disampaikan pada – meminjam istilah hutington- perbenturan kepentingan antar “peradaban” kepemimpinan perbankan dan pemerintah yang memerlukan penanganan secara bijak .
Kedua, dilatarbelakangi kondisi itu, industri perbankan independen kemudian disimak tidak terbatas sebagai diskusi opini publik lagi. Apalagi, sejak hukum organisasi ketatanegaraan mengatur hubungan Bank Sentral dan pemerintah yang kemudian disahkan kedalam Undang-Undang No. 11 tahun 1953. Hal ini pula yang perlahan-lahan menjadi sistem politik komando sehingga “hak pregoratif” turut mengatur struktur kebijakan BI. Bagaimanapun juga, seperangkat amandemen UU disertai pemikiran kedepan sejauhmana dampak terhadap Bank Sentral itu sendiri setidaknya perlu dimulai sejak dini.
--------->Apabila pemerintah mau belajar pada kegagalan dan sejarah perkembangan tipe organisasi-organisasi modern yang semakin memperpanjang sistem feodalisme politik akibat titik balik peradaban. Problem kontemporer memahami bagaimana kesenjangan organisasi modern yang memaksakan terhadap kenyataan-kenyataan sosiologis peradaban. Skeldon dalam Firdausy (1998) menyangkal pendapat Zelinsky yang menekankan peran kunci demografis organisasi modern yang dikhawatirkan akan menjadi individualistik karena mobilitas pembuat keputusan .
Dunia perbankan terkadang memiliki sudut pandang sendiri meliputi hak ekonomi, hak sosial-budaya dan hak politik. Dalam konteks politik, agenda birokrasi perbankan dan pergantian kepemimpinan Bank Sentral diarahkan sesuai penerapan Undang-Undang yang dijalankan pemerintah. Kontrol negara pun diterapkan oleh karena pemerintah memiliki fungsi sebagai lembaga penyelenggara pembiayaan pembangunan. Ilmu sosiologi memandang akan pentingnya kedudukan kesejahteraan

hal. 07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

masyarakat tafsir makna sosial dibalik itu yang, secara tidak langsung, dapat dikatakan BI menandai mengangkat derajat dan kualitas Human Capital. Dengan demikian, permasalahan BI bukanlah murni ekonomis melainkan juga bersifat sosial-filosofis.
--------->Manusia memiliki pijakan kepekaan hubungan emosi dengan memberi kepercayaan kepada kelembagaan negara. Perilaku individualistik masyarakat Barat tak berpengaruh ketika kurs dolar Amerika Serikat jatuh beberapa saat ketika kejadian penyerangan World Trade Center berlangsung. Tentu saja tidak cukup mengkaitkan masalah ini dengan kondisi BI dan rasa kebangsaan masyarakat dalam negeri. Namun, secara teoritis, dapat ditarik hikmah kebijaksanaan bahwa setiap insan memiliki dambaan-dambaan terpendam terhadap kondisi moneter perbankan melalui refleksi fenomena sosial-politik sehari-hari.
--------->Setiap peristiwa - entah politik, dillema perbankan global dan nasional - akan melahirkan pergulatan sejarah baru di masa depan. Sejarah terbentuk dari pemaksaan peristiwa. Hegel memang menerapkan rumusaan abstrak mengenai tesa dan antitesa yang kemudian melahirkan sintesa. Landasan pemikiran filosofis ini mewujudkan gagasan mengenai terciptanya sejarah era tatanan global baru. Sebab, seperti yang diungkapkan Fukuyama (2003) sejarah merupakan proses terbuka dengan berbagai kemungkinan di masa mendatang .

hal. 08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BAB II ANALISIS


II.1 BI dan Perkembangan Paradigma Pembangunan
--------->Selaku mitra pemerintah, Bank Indonesia (BI) bertindak sebagai pengatur moneter yang mengagendakan kinerja tidak terbatas pada penataan kegiatan perbankan bahkan pemulihan moneter nasional. Selama 53 tahun - sejak kolonial sampai pemerintahan SBY-JK sekarang - BI mengikuti rutinitas jadwal pemerintahan. Fakta sejarah menunjukkan pengubahan BI menjadi status nasional pasca-kolonial yang semakin melanjutkan peranannya di era otonomi daerah sekarang mendapat tantangan dari paradigma pembangunan. Ciri-ciri khusus yang ditandai adalah pengakuan suara kekritisan dari direksi BI, penuntutan otoritas otonomi di masa depan serta menjalin keharmonisan hubungan antara pejabat pemerintahan.
--------->Dimulai dasawarsa 1950-an, manifesto politik-ekonomi Soekarno menerapkan nasionalisasi BI sebagai identitas, namun belum mencapai tahap evaluasi perbankan terjadwalnya laporan-laporan. Melalui revolusi sebagai jargon politik pembangunan perekonomian, Soekarno melupakan peristiwa aktual perbankan sehingga kondisi moneter negara menjadikan krisis di pertengahan 1965-an. Karena terdapat banyak pertimbangan dalam membangun peradaban perekonomian perbankan maka persoalan pembangunan citra politik kebangsaan dengan penerapan New Emerging Forces (NEFO) di mata internasional didahulukan. Beberapa tahun sebelum dikeluarkannya dekrit presiden dan beberapa tahun kemudian peristiwa Supersemar 1966, BI dibebankan pada pembayaran beban setelah perang kemerdekaan di tengah menipisnya jumlah kekayaan negara. Kelihatannya, Soekarno mendefinisikan bahwa

hal. 09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BI sebagai bahasa kebudayaan pemerintahan. Dengan kata lain, sandaran BI pada lalu lintas pembangunan stabilitas moneter nasional mengejawantahkan menuruti keabsahan identitas kelembagaan saja sesuai saran dan kebijakan searah dari pemerintah.
--------->Kejadian seperti itu hampir terjadi di pemerintahan Habibie yang berlangsung selama 2 tahun dan pemerintahan Gus Dur . Kedua pemimpin ini, memiliki ciri khas sebagai figur demokratis dan intelektual. Para pengkritik perbankan dan pengamat sosial-politik menilai bahwa persoalan militer yang turut menanamkan investasi dan mengalokasikan dana sejak awal dekade 1980-an di perusahaan swasta kurang diselesaikan dengan baik. Kecenderungan militer memasuki dunia perbankan berkembang dalam ruang perbankan semakin terbuka karena berlarut-larutnya penegakan hukum. Apabila standar narasumber diartikan sebagai “ruang publik” yang terbuka maka kehidupan perbankan akan terdapat hambatan besar untuk berkembang.
Pemerintah melalui pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BI memang mengatur agar campur tangan investasi pihak luar dari pihak BI. Dalam pandangan romantika politik, dorongan pengembangan modal sosial perbankan tercakup wilayah-wilayah yang berproses kekuasaan secara alamiah. Sebab, BI memiliki kenyataan sosial-ekonomi pada sektor investasi yang menjalankan figur sebagai korban kesalahan kebijakan pemerintah. Pemerintahan Megawati yang kemudian diteruskan SBY-JK mewariskan problem kultural dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kebijakan fiskal-moneter. Tetapi, disini sekali lagi perlu dikaitkan dengan konteks global kenaikan minyak dunia tahun 1999 . Sebagai salah satu negara yang terkena dampaknya, pemerintah kemudian bersama DPR menaikkan harga BBM tanpa mengujinya kepada masyarakat. BI pun seakan di posisi ambiguitas dan menjadi “kambing hitam” atas persoalan ini. Polemik antara BI dan masyarakat pun
hal. 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dipahami sebagai gagasan politis karena, pada saat bersamaan, penandatanganan Letter of Intent (LoI) IMF dilakukan.
--------->Karena itulah sejarah moneter BI diwarnai upaya dan nuansa menyehatkan perbankan nasional. Penyebaran pengetahuan serta likudiasi bank-bank kurang sehat pun dicanangkan dalam agenda menteri-menteri di era Gusdur dan Megawati. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, laju cepat BI memperingatkan pelaku bisnis perbankan yang mengalami kesulitan pasar memang pernah menghambat perekonomian pada 1996. Pemerintah – dalam hal ini BI - menyadari, sumbang asih perbankan-perbankan yang akan dilikuidasi masih dibutuhkan sehingga beberapa bank digabungkan. Prospek ekonomi-politik paradigma pembangunan yang dipakai adalah menemukan karakter corak bisnis perbankan berdasarkan pertumbuhan ekonomi bertahap dan mampu tanggap terhadap kesalahan manajemen .
--------->Di era otonomi daerah sekarang ini, pemberdayaan good government and good governance dilakukan melalui pembenahan penerimaan karyawan. Pertanyaan yang dirasakan, apakah pelayanan kepada masyarakat benar-benar telah dilakukan secara tekhnis baik aparatur pemerintahan maupun dari BI? Persaingan ketat, menjadikan profesionalitas BI sebagai proses pembelajaran serta mawas diri terhadap perubahan-perubahan mendatang.
Kira-kira setelah peristiwa reformasi pada tahun 1998 sampai tahun 1999, suara-suara agar ditegaknya reformasi di segala bidang menjadikan perbankan turut mengalami keterbukaan. Aspek terpenting komunikasi BI kala itu menekankan informasi kepada masyarakat mengenai gambaran permusyawarakatan kebijakan Bank. Jadi, salah kiranya jika anggapan sebagian opini publik bahwa BI terbentuk hanya melayani kepentingan pemerintah. Didalam konfrensi pers yang diadakan di Jakarta oleh deputi Gubernur BI di tahun 2000 tentang tanggapan terhadap moneter nasional setidaknya mampu menjelaskan kedudukan hal itu (www.tempointeraktif.com). Secara umum, situasi-kondisi keberlangsungan

hal. 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hubungan antara pers dan BI masih terkatung-katung akibat beban birokrasi pemerintah yang diberikan kepada BI.
--------->Pragmatisme politik dalam kebahasaan politisi umumnya ditempuh melalui jargon-jargon ibarat puisi kepahlawanan. Di era 1970-an Soeharto memperkenalkan paradigma pembangunan menuju era tinggal landas. Salah satu kebijakannya yang berpengaruh terhadap deregulasi moneter BI dan melakukan penanaman investasi asing melewati Bambang Trihardmojo . Sesuai dengan tujuan penataan pembangunan perekonomian, pemerintah menekankan bahwa implementasi kemapanan bangsa didahulukan sehingga prioritas inventarisir kebutuhan dasar BI menunjukkan keprihatinan.
--------->Peluang pendekatan etnopolitik Asia Tenggara dalam menjadikan wilayah negara-negara lebih demokratis akhirnya terkendala kesejajaran budaya politik-pemerintahan. Tersekat-sekatnya kepentingan pemerintahan di tubuh wakil rakyat DPR-MPR dalam merumuskan Undang-Undang (UU) perbankan yang peduli pada kenyataan di tubuh BI. Jelaslah kemudian BI membutuhkan “angin segar” yang dapat merumuskan kelemahan diantara pilihan politik pembangunan pemerintah. Banyak contoh yang dapat diberikan pemecahan kelemahan sasaran resiko fiskal-moneter di tahun 1965, tahun 1996, tahun 2000 dan tahun 2006.
--------->Hal itu juga dipengaruhi sudut pandang geopolitik ke-Asia-an dan pengembangan perusahaan-perusahaan besar multinasional menyelesaikan tugas penting transaksi bursa efek BI . Memang jauh lebih mudah jika BI merestrukturasi paket fiskal-perbankan sebagaimana terjadi ketika benturan kepentingan pelaksanaan profesionalitasnya di tahun 1997. Walaupun terdapat ujian berupa menyeleksi perdagangan antar bangsa disamping mempertahankan stabilitas moneter. Namun demikian, BI melewati ambang krisis kepercayaan luar negeri sehingga beberapa tahun berikutnya fluktuasi nilai tukar rupiah relatif stabil.
Persoalannya kemudian bagaimanakah BI lebih bijak menangani kebijakan fiskal-moneter perbankan mengatur depresi keuangan di era otonomi daerah? Sebab, semakin kompleks suatu birokrasi pemerintahan yang tersebar dalam beberapa bagian wilayah, semakin kompleks pula kebijakan makro-mikro moneter. Contoh kasus yang menjadi perhatian lebih adalah Aceh melalui otonomi khusus di tahun 2005 yang
hal. 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diberikan kebebasan ekonomik melakukan kegiatan perdagangan luar negeri seperti prinsip negara federal.
Dogma politik perdamaian memang menelaah dan meminimalisir dampak kekerasan untuk menciptakan keutuhan bahkan keharmonisan. Karena, dialog-dialog dan kesepakatan menitikberatkan pada sikap mengalah salah satu pihak dengan alasan menegakkan demokrasi. Imbasnya, BI juga mengikuti bagian poin kebijaksanaan politik perdamaian SBY-JK yang bukan mustahil justru menyalahi aturan UU perbankan dan UU Bank Sentral Indonesia. Dalam konteks ini, landasan etis UU BI akan mempengaruhi periode politik perbankan di masa depan.
Ditilik dari sejarah kondisi umum politik perbankan BI, perumusan kebijakan pemerintah menghadapi perubahan sosial dan paradigma pembangunan setidaknya dapat dipetakan sebagai berikut. Pertama, periode perintis yang dikatakan sebagai pembentukan dan perubahan nama BI di era kolonial setelah perebutan perang kemerdekaan sebagaimana diungkapkan diatas . Perniagaan yang dikelola awalnya di bawah tangan Veregnide Ost Compagnie (VOC) kemudian beralih ke Jepang sampai tiba ke pangkuan pemerintahan Indonesia. Secara garis besar, BI kala itu menekankan sirkulasi perdagangan, menahan inflasi dan mencetak uang sehingga aspek politis pemerintah belum nampak. Laporan agenda yang acapkali dilakukan adalah melakukan kredibilitas sektor properti pengadaan devisa yang menjadi penunjang ekonomi negara. Oleh karena itulah, di periode perintis, prores kemajuan organisasi BI merefleksikan pada kondisi persiapan kemerdekan dan setelah memerdekakan diri.
Ketika pilihan kebijakan pemerintah Soekarno memutuskan model pembangunan dari atas ke bawah sekitar 1950-an, Bank Sentral Indonesia dibentuk sebagai pelayan masyarakat-negara yang meniadakan sistem kelembagaan kelas borjuasi warisan kolonial baik belanda maupun Jepang . Sebagai tindak lanjut dari tata ekonomi Pancasila, Bank Sentral Indonesia membantu dan membagi penerimaan sisa-sisa pajak kolonial untuk pembangunan di tengah tekanan inflasi. Apa yang diamanatkan dalam kerangka acuan garis-garis besar ekonomi Pancasila dan jargon revolusi tanpa henti mengakibatkan kebijakan BI seakan menjadi bahasa antropologis demi mempertahankan status quo kekuasaan Soekarno . Dengan latar belakang

hal. 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inilah, BI memerlukan kesadaran sejarah mengenai peran dan fungsinya bersama pemerintah di era otonomi daerah sekarang ini.
Kedua, memasuki masa di ambang batas ambiguitas-ilusi dogma pembangunan. Fase ini merupakan penanda yang menunjukkan bagaimana BI terpancing oleh isu-isu politik pemerintahan sehingga dihadapi dillema pelik antara kebijakan pemerintah, kebijakan terapan perbankan sesuai kondisi masyarakat dan kebijakan internal. Pada tahun 1999 , masalah uji kelayakan calon direktur BI muncul di permukaan sesuai permintaan pemerintah . Sementara itu, masyarakat, pasar dan BI memiliki kriteria tersendiri dengan perhitungan-perhitungan logis bagi kebutuhan pengembangan masa depan. Disini, upaya komitmen berdasarkan pengkomunikasian terlebih dahulu menjadi penting agar mampu menyelaraskan kepentingan dan suara berbagai pihak. Dikatakan dalam pemahaman politik, pengakuan dan memberikan kesempatan terhadap suara penyaluran kekuasaan trinitas pilar pertumbuhan perekonomian bangsa saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sebab, dalam pergerakan sejarah, BI selalu menjadi korban ketidakadlilan politik pemerintahan.
Barangkali menarik menganggap hal tersebut dalam pemahaman upaya mewujudkan masyarakat madani di era otonomi daerah sekarang ini. Sebab, good government dan good governance tidaklah cukup tanpa disertai good implementation dalam pengertian sebenarnya. Ketika tulisan ini disusun, Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) masih berjalan tersendat-sendat . Ada kaitan secara langsung dan diantara RUU KMIP dengan good implementation demi merumuskan kembali visi dan misi BI di masa mendatang. Di masa mendatang, tema-tema besar visi misi BI tampaknya menitikberatkan informasi publik yang memadai sehingga pers dan masyarakat mampu mengontrol kebijakan-kebijakan politik pemerintah.
Ketiga, periode lepas landas memasuki di penghujung abad 21. Setelah detik-detik sejarah bergulir begitu cepat, BI menandai peristiwa penting bangkitnya perekonomian-moneter nasional. Tolak ukurnya terletak dari kemampuan BI rate yang mencapai pertumbuhan rata-rata 3% sampai 5 % tahun lebih-lebih lunasnya hutang dari IMF memungkinkan sasaran fiskal-moneter tepat sebagaimana
hal. 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

diprediksikan sebelumnya. Namun demikian, sebagian para analisis politik memang sedikit meragukan skenario paradigma pembangunan global menghadapi era globalisasi yang dilakukan pemerintah mampu menjembataninya. Ini diakibatkan kelemahan pertumbuhan ekonomi nasional yang memprihatinkan .
Dari situ kemudian muncullah apa yang disebut dengan “ Paradigma Tujuan Pembangunan Milenium (MDGS) ” masyarakat sipil dan dunia usaha dengan meningkatkan mutu di tengah kesenjangan regional. Keabsahan atau legitimasi BI telah memiliki wewenang memimpin para pengusaha menyelenggarakan opsi pertumbuhan industri nasional. Tujuannya adalah, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memupuk kepercayaan investasi asing agar menanamkan modalnya kedalam pentas industri nasional. Untuk saat ini, tantangan terberat pemerintah menghilangkan stigma-isu terorisme dan sentimen anti Amerika Serikat yang melekat sejak terjadinya peristiwa Bom Bali. Melihat kondisi demikian, BI tentu tidak akan mengambil langkah gegabah dalam menetapkan sasaran fiskal-moneter. Sebab, hal itu menyangkut hubungan diplomasi dan menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Kisah diplomat yang berkunjung ke negara-negara persemakmuran sampai Eropa, Asia bahkan Amerika Serikat membawa misi terpenting BI untuk mewujudkan penyempurnaan paket ekonomi-politik daya saing perbankan. Diantaranya adalah stabilitas sistem keuangan dan sasaran inflasi disamping merangkul kepercayaan investasi dengan meyakinkan kondisi tanah air setelah penangkapan pelaku bom Bali. Disini kita melihat bahwa kepercayaan (trust) secara sosial-perbankan akan menjadi dominan di masa mendatang.
Menurut Fukuyama (2002), kepercayaan (trust) seakan menjadi akses-kontrol yang sangat penting dalam melakukan kerjasama sehingga mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien. Di pemerintahan Soeharto, kepercayaan para pengusaha dan investor ditengarai memperlihatkan keseimbangan pasar nasional dan internasional. Pengajuan kredit perbankan digunakan dengan tujuan-tujuan memaksimalkan keuntungan meski pengejaran industri pertumbuhan ekonomi-politik

hal. 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
masih dibelenggu lantaran keadilan pasar dikuasai keluarga cendana. Dibawah arahan menteri ekonomi kala itu, pengucuran dana segar sebagai salah satu penerapan kebijakan perkreditan-suku bunga BI yang diberikan umumnya jatuh ke bank milik keluarga Cendana. Sebab, ada “pameo” bahwa sejumlah keuntungan keuangan operasional BI yang dialihkan pada wewenang tugas serta jabatan sebagian kalangan aparatur pemerintah .
Kebijakan negara dan parlemen mempengaruhi secara signifikan terhadap BI. Pada bulan-bulan terakhir tahun 1995-an, masalah itu semakin kentara ketika menteri ekonomi yang biasa disebut dengan Mister Clean atau Marie Muhammad melakukan reformasi perbankan. Persoalannya adalah pejabat pemerintahan terlalu jauh mengarahkan kebijakan BI dan perbankan agar memberikan kredit yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahan swasta maupun nasional keluarga cendana. Bahkan, diakui atau tidak, masalah ini masih terjadi sampai saat ini.
Oleh karena itulah, paradigma pembangunan yang ada seharusnya dapat lebih peduli kepada perbankan terutama BI. Diantara sekian pilihan yang tersedia, paradigma pembangunan itu memiliki dasar sejarah BI sehingga benar-benar mengetahui situasi dan kondisi didalamnya. Contoh paradigma pembangunan ber-kesadar-an sejarah yang telah diterapkan di Bangkok dengan pendekatan mikro ekonomi. Dengan modal yang sederhana, Bangkok melalui kebijakan fungsi ekonomi stabilitas fiskal-moneternya membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi negara dan kesejahteraan masyarakat .
Peran pemerintah dalam ekonomi pasar, menyediakan solidaritas ekonomi bagi pengusaha dan perbankan sehingga Bank Sentral mampu membidik ke arah manakah perekonomian akan tumbuh? Pada tataran ini, Bank Sentral diakui sebagai aktor pembangunan yang mengembangkan usaha produktif perekonomian. Wajar

hal. 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kemudian jikalau Bangkok mampu bersaing di kawasan Asean karena stabilitas moneter yang mampu menggairahkan industri dengan memanfaatkan tekhnologi pertanian. Pada dasawarsa terakhir ini, Bangkok menjadi pasar nasional yang menguasai produk-produk unggul hasil pertanian.
Meskipun demikian, paradigma pembangunan tersebut memiliki kelemahan. Karena, sistem ini menggunakan paradigma pembangunan secara bertahap mirip model Rostow yang digunakan semasa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Pengaruhnya kebijakan pemerintah terhadap kebijakan Bank Sentral tentu masih ada dalam bentuk UU. Bank Sentral No. 13 tahun 1968 yang membatasi kebijaksanaan Bank Sentral dan kebijakan moneter. Oleh karenanya, Bank Sentral menjadi mitra yang bersama-sama mengangkat bahu (baca: bekerjasama) demi memajukan bangsa.
Untuk mengatasi itu tentu diperlukan renungan kritis yang tidak hanya berdasarkan konsep pemikiran semata. Lebih-lebih paradigma pembangunan ber-kesadar-an sejarah yang - seharusnya memiliki semangat progresivitas dan meliputi unsur humanitas agar semakin perduli pada kondisi kesejahteraan masyarakat dan BI. Memahami humanitas dalam kaitannya dengan BI agaknya melibatkan pula nilai kearifan lokal penghargaan pemerintah terhadap suara kebijakan direksi tanpa beban-beban politis sebagaimana telah dijelaskan contoh di muka. Dengan tujuan agar kebijakannya tidak saling berbenturan dan mampu memberikan arahan di perubahan serba cepat masa yang akan datang . Dengan demikian, kedepan, mudah ditebak perjalanan paradigma pembangunan selalu melewati proses peristiwa revolusioner, demokrasi, otoriter dan stategi pemerintahan liberal-pasar. Tahapan-tahapan perubahan ini menandai cara bertindak BI yang rentan terhadap gejolak sosial-politik sebagaimana terjadi di tahun 1966, tahun 1998, tahun 2001 dan tahun 2005. Bila demikian, tahun 2025 adalah proses menuju penemuan transisi perbaikan paradigma pembangunan ditengah gaya kebijakan kepala negara masing-masing. Lebih-lebih, jika, misalnya, proses keberlangsungan otonomi BI telah diberikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah.

hal. 17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.2 Mitos Otonomi dan Hambatan Struktural
Setelah kita mempelajari paradigma pembangunan setidaknya kita akan memperoleh beberapa acuan mendasar yang melatar belakangi munculnya opini kontroversial mengenai otonomi Bank Indonesia (BI) . Dengan menunjuk pada ketentuan kontrol operasional dan kelembagaan dari pemerintah, otonomi BI lebih diartikan sebagai pelengkap saja. Barangkali, kekeliruan selama ini adalah menganggap makna demokrasi dan reformasi menyetujui kesempatan untuk menunjukkan suara atau bentuk ketertindasan dari dalam .
Akibat lebih lanjut, munculnya penguatan wacana otonomi di bidang transparansi-informasi, penyelenggaraan birokrasi BI yang adil-sebebas-bebasnya serta kemandirian keorganisasian BI. Kasus-kasus Syahril Sahbirin, “pendiktean” kebijakan ekonomi-politik mulai di era Soekarno sampai sekarang kemudian dilanjutkan dengan tidak diterapkannya kesepakatan IMF secara konsekuen oleh pemerintah melatabelakanginya. Melihat kondisi ini, otonomi BI berkembang kepada kemandirian secara bebas-bebasnya namun masih dalam kerangka organisasi pemerintahan.
Sejauh ini pemerintah melihat bahwa BI merupakan kesatuan dalam bekerjasama membantu perekonomian bangsa sehingga otonomi yang diberikannya masih berjalan pada tataran praktis. Terbukti selama perjalanan sejarah bahkan pergantian pemerintahan, kontak kebudayaan otonomi BI dengan pemerintah memperjelas ada ketidakseimbangan dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, intervensi pasar valas setiap dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan suku bunga menjadikan kelancaran transaksi investasi tak tentu arah. Tampaknya, ada kekhawatiran bagi pemerintah jika otonomi dibidang pengaturan kelancaran finansial

hal. 18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diberikan secara bebas-bebasnya otoritas wibawa UU yang mengatur kedudukan BI dan pemerintah menunjukkan kegamangan. Secara politik, penguasaan itu dilakukan sebagai wujud meningkatkan tanggung jawab pemerintah di mata dunia internasional.
Oleh karena itulah hambatan struktural saat ini bukan dari amandemen hukum semata melainkan lebih merupakan upaya menjaga citra politik global-internasional di tengah isu terorisme sekarang ini. Apalagi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia sedikit terpukul karena peristiwa gejolak politik sehari-hari .
Dengan mengikuti tahap perkembangan peristiwa fenomenal BI sehari-hari dan peristiwa politik sehari-hari maka jati diri kebangsaan belum terbangun seutuhnya. Pertalian sisa hukum feodal kolonial diterapkan dalam praktek BI yang kemudian melahirkan konsep negara dalam negara (Rahardjo, 2001). Dari kepemimpinan direksi BI hampir seluruhnya merupakan pengejawantahan pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan. Tak heran jika BI menjadi pentas politik perebutan kekuasan mulai dari parpol – untuk mencari dukungan dana -, pejabat pemerintahan dan politisi. Bila demikian otonomi BI tak ubahnya impian utopia yang terserak-serak ibarat potongan puzzle berserakan.
Apakah yang harus dilakukan agar benar-benar otonomi dapat diberikan sepenuhnya kepada BI tanpa mengorbankan kelembagaan dan wibawa pemerintah? Haruskah visi dan misi yang telah dirunut berdasarkan perspektif filosofis dan ideal hasil pemikiran para pakar selalu diubah mengikuti tuntutan perubahan dan perkembangan zaman? Persoalannya tentu bukan terletak dari pengubahan visi maupun misi. Akan tetapi, terletak dari kemauan untuk menerapkannya secara sungguh-sungguh karena visi dan misi saat ini setidaknya mampu menjawab kebutuhan BI di segala zaman .

hal. 19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barangkali, ada gunanya jika kompleksitas otonomi yang membatasi pada kancah politik praktis sehingga pemfokusan profesionalitas perbankan tercapai. Dengan etika seperti ini, otonomi BI disamakan dengan kehendak hasrat manajemen diri akan tanggung jawabnya yang telah memadai. Penyerahan secara fatalistis kepada pola tradisional sebagaimana kebudayaan bank-bank kecil yang berslogan melayani nasabah adalah raja tentu patut dihindari. Sebab, berdasarkan hasil diskusi Dr. Sri Mulyani dalam catatan diskusi strategi pembiayaan kebijakan pembangunan Pemerintahan SBY-Kalla, tantangan perekonomian saat ini bagaimana mengurangi kemiskinan dan pengangguran . Dalam kaitannya dengan otonomi BI, penangguhan yang disarankan dari pemerintah menjelaskan sumbang asih BI kepada pertanggung jawaban publik.
Dengan cara berpikir seperti itu, kedepan otonomi BI berada di luar intervensi pemerintah karena kedekatannya kepada benak mayarakat. Di samping lebih menjamin kepercayaan-tatanan kode etik Dewan Gubernur secara lebih baik. Sebaliknya, perencanaan DPR harus bersikap obyektif yang dapat dijadikan pembenaran Bank Sentral sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Dalam kesempatan inilah pengajuan usul draft kerangka kerja Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN) mengingat pengesahan amandemen ditindaklanjuti konsekuensi Presiden dan Dewan moneter bersama tim kerja kabinet pemerintahan menapaki langkah selanjutnya.
Peranan pemerintah yang mengambil alih tugas dari dalam BI secara tidak langsung tentu diperlihatkan sebagai “kontak kebudayaan tim kerja” yang jika ditilik lebih lanjut melanggar kesepakatan hukum perdata-pidana. Dengan demikian, pertimbangan BPK, MA atau Jaksa Agung yang terkait erat dengan penanganan kasus BI menyalahi aturan-aturan main dalam memperoleh informasi didalamnya. Ketika dualisme kepemimpinan menyeruak di permukaan pemerintah berupaya menekan Gubernur BI agar meloloskan dan mematuhi kebijakan dengan benar melalui kriteria uji kelayakan pada tahun 1998.

hal.20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Melalui tafsiran politik, toleransi budaya yang menghadapi resiko otonomi birokrasi BI menyimpulkan kesalahan logis pembagian kekuasaan yang kurang seimbang. Pengalaman-pengalaman BI di Orde Baru menunjukkan bahwa pemusatan kekuasaan mendapatkan “kue kekuasaan” agar dapat dibagi dan dikuasai bersama. Wajar jika kemudian otonomi BI bagai hempasan samudera yang tak terbendung. Dalam bahasa puitisnya, jika makna keberadaan BI tak dipedulikan lagi, suara-suara keadilan akan terus menghentak di balik simbol-simbol penegakan otonomi birokrasi. Sebab, setiap anggota masyarakat perbankan dan BI memiliki peranan dan kesungguhan dalam melakukan tugas “penawaran” pemikiran. Dengan begitu, kedekatan demokrasi BI dalam mengambil keputusan dan menyikapi arah organisasinya dalam ruang-akses lebih terbuka bagai keharmonisan yang terjalin di lingkungan keluarga.
Dalam pemikiran tersebut, kadang kala dibedakan mengatasi konflik keberagaman pendapat diselesaikan tanpa tekanan melalui wacana kontrol pers. Pendekatan yang dapat dimaklumi adalah proses belajar saling menghargai dalam perjalanan demokrasi BI. Jika seolah-olah kita berdiri diatas mata hati direksi BI, jutaan mata masyarakat terpancarkan dan mengharapkan agar keduanya melaksanakan wewenang masing-masing tanpa distorsi.
Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari sebuah studi Gertz di Bali, tipikal kerajaan-kerajaan merupakan tumpukan piramida dengan otonomi sebagai bahasa penarik perhatian agar semakin mengefektifkan roda kekuasaan. Di masa lalu BI, kontrol penguasa terlihat dominan melalui pembentukan tim ekonomi dan memasukkan salah satu anggota direksi ke kabinet pemerintahan. Ketidakberdayaan BI dalam melakukan koordinasi dan komunikasi internal tak terhindarkan. Pada gilirannya, sekat-sekat pembatas instrumen politik BI semakin lemah dalam berkoordinasi kepada pemerintah. Kedekataan intuitif-emosional dalam pengertian romantik, menjadi netralitas segalanya untuk mendapatkan poin identitas memajukan kepentingan bersama. Sebab, apalah kemauan dibalik memberikan otonomi jika pelaksanaannya setengah hati? Oleh karena itulah, otonomi bukan permainan bahasa politik yang didengungkan untuk meredam desir gejolak berpadunya monopolitis pemerintah di birokrasi tubuh BI selama ini.
Nah, sekilas kita akan mendapat pelajaran berharga yang dapat dipetik bahwa polemik otonomi BI-pemerintah agar segera diselesaikan dan tidak sebatas diskusi para pakar. Catatan Kompas (23/11/06) menujukkan koordinasi yang terjalin

hal. 21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cenderung harmonis apabila agenda perekonomian dibahas mendekati setiap akhir tahun . Dengan mencermati ini sepertinya terjadi semacam involusi lompatan kebudayaan-hubungan kemitraan seperti melemparkan uang dan mata dadu yang tidak dapat ditebak begitu saja. Atas kenyataan inilah bagaimana memikirkan ulang – meminjam istilah Alvin dan Toefler (2002) - politik gelombang ketiga pada dua dasawarsa mendatang.
Sampai saat ini, terlintas dalam gambaran kita masing-masing sebagaimana dipaparkan para sejarahwan-futurolog peristiwa dogmatis global yang berkaitan erat dengan persaingan antar peradaban. Misalnya, meskipun Amerika secara politik bersekutu dengan Eropa. Namun, keduanya ternyata bersaing dalam kebijakan moneter mata uang sehingga sedikit membuat “gerah” bagi pemerintahan Amerika Serikat. Persoalannya kemudian adalah bagaimanakah BI mampu menghadapi dugaan-dugaan serta kemungkinan terbentuknya tatanan dunia baru dalam dua dasawarsa mendatang.

II.3 Menyongsong Tahun 2025
Perdagangan bebas abad 21 sempat membuat panik sejumlah negara yang memiliki kelemahan di bidang perekonomian, perindustrian terutama kebijakan moneter. Di bawah tema agresi ekonomi, masing-masing negara kemudian merapatkan barisan secara politik untuk membendung pengaruh moneter negara-negara modern seperti Amerika, Eropa, Jepang, China dan Perancis yang menjadi seakan membuktikan bahwa negara kesejahteraan masa depan juga dapat mendramatisir persaingan industri-ekonomi. Memang kemajuan perekonomian China sempat terlihat kuat menyaingi dan kurang berpengaruh berkenaan posisi global moneter negara-negara besar ini.

hal. 22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam dunia pasca-hegemonik, ada peningkatan luar biasa korporasi modern mempersatukan informasi-tekhnologi yang membukakan jalan pembagian dua dogma perbankan . Pembagian dunia menjadi Barat dan kekuatan kultural memahami kunci dimana posisi Bank yang merefleksi persaingan kepentingan ekonomi-politik di kancah global . Peradaban kekuatan kultural ini dimiliki oleh negara-negara islam, Arab, Asia, Afrika ditambah negara-negara Amerika Latin. Keprihatinan sejarah matrealisme dan merkantiliasme abad 19 sampai dengan memasuki pasar bebas di abad 21 menemukan penjelasan normatif mengenai cara berpikir niaga yang lebih menekankan keuntungan dan nilai praktis-pragmatis karena masih dibawa pengaruh pelayaran para gujarat, revolusi industri revolusi informasi-komunikasi dan revolusi tekhnologi. Bagi negara kita yang masih dalam transisi perbaikan paradigma pembangunan (lihat: Bab II.1 “BI dan Paradigma Pembangunan diatas”), wajar jika kepuasan gaya serta kebijakan Bank Sentral secara naluriah awalnya berdasarkan pada acuan ini. Sepanjang tahun 1953 –sejak didirikannya - sampai dengan 1990-an, BI secara formal merevolusi diri meliputi manejemen, kedudukan sebagai agen pembangunan, penataan moneter, pelayanan jasa-kredit, birokrasi dan otonomi sebagai isu mutakhir. Berbeda dengan Bank di Jerman atau Amerika-Eropa yang telah lama memiliki landasan kokoh mengenai pengembangan perbankan, pembiayaan dan penanaman investasi Indonesia lebih beradaptasi ke gaya barat terutama sejak Soeharto mengubah doktrin sistem ekonomi komando milik Soekarno di tahun 1967-an.
Dari situ kemudian dogma Bank Senral Indonesia tanpa disadari membentuk secara tidak langsung pada acuan moneter dan politik global Barat. Penting

hal. 23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ditekankan disini bahwa keseimbangan moneter memperluas wilayah pasar kedelapan - tepatnya di New York - yang dimaknai pusat ekonomi bursa saham dunia. Sebaliknya, proses dogmatik BI meningkatkan produktifitas kepercayaan investasi yang datang dari industri dalam negeri . Di eropa Barat, Bank Sentral lebih mandiri oleh karena sistem federal diterapkan dan memegang monopoli ekonomi pasar. Gejala yang ada di BI sekarang ini, otonomi BI dikhawatirkan berkembang menjadi Bank Federal di masa mendatang. Ungkapan klise alasan-alasan tekhnis pasang surut investasi fiskal-moneter BI nanti bukan tanggung jawab pemerintah lagi sehingga nilai komersial akan merugikan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Seperti menapaki jejak-jejak peradaban, susunan kawasan sekunder dunia pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an mengalami persoalan genting sejumlah negara-negara kesejahteraan. Datanglah neoliberal sebagai sistem ekonomi baru yang mencari solusi dicanangkan yang, hampir pada saat bersamaan, Uni Soviet dengan sistem ekonomi sosialis-nya mengalami keruntuhan dan ketika negara-negara dunia ketiga menggelar konfrensi Gerakan Non Blok. Hampir Bank-Bank Sentral di sejumlah negara - termasuk Indonesia - mengalami proses pencerahan dari segi pendekatan karena kegagalan ramalan teori nilai lebih Marx. Soeharto kemudian melalui kebijakan pembangunan berupaya membangkitkan lesunya perekonomian dan stabilitas moneter dengan mendatangkan investasi luar negeri melalui paket oktober 1988. Lebih-lebih didukung harga minyak yang melambung tinggi di pasar dunia sedikit menggairahkan sektor industri.
Kritik teoritik mengenai hukum pasar dan konsumerisme dengan sisi pleasing product yang menciptakan kesan bahwa pasar baru terbentuk melalui kekuatan penawaran nilai sumber daya alam dimiliki oleh negara . Usaha pengendalian stabilitas moneter dan perluasan kredit di sejumlah banyak negeri kemudian menetapkan bahwa perekonomian bangsa berdasarkan pengelolaan industri sumber daya alam. Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Irak, Indonesia dan lain-lain memiliki sumberdaya alam yang berlebih sehingga merespon Bank Sentral-nya menjadikan investasi industri di bidang minyak adalah prioritas utama.
Pertarungan ideologis peradaban Asia dan peradaban Barat kala itu, westernisasi dibalik semangat proses menggalakkan modernisasi yang berbenturan

hal.24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rasa kemanusiaan universal sehingga doktrin pemasaran lebih indivdiualistik tanpa dibebani masalah mempertahankan keutuhan bangsa dalam pengertian bukan sebenarnya. Sub-peradaban Bank Sentral yang tumbuh, secara universal-global, memperlihatkan fenomena incorporation yang mengindikasikan hubungan lembaga mengikuti perkembangan komunitas ekonomi-politik. Zona geopolitik pertama daerah yang membujur mulai dari Indonesia, Saudia Arabi, Asia utara, Rusia, Korea sampai negara-negara Amerika Selatan seperti Brazil dan seterusnya memasang sejarah pembangunan sirkulasi dengan pemerataan-keadilan distribusi pendapatan bangsa. Kebijaksanaan uang ketat tidak begitu terdengar gaungnya sehingga dalam menunaikan tugasnya tiap tahun Bank-Bank Sentral yang di zona geopolitik pertama ini.
Dalam manajemen ekonomi-politik skenario global 2010 sampai dengan 2025 Gleen dan Theodore J. Gleen (2003) masalah ilmu dan tekhnologi dikaji lebih mendalam oleh pemikir yang dapat dipastikan di masa depan isu perang militer dan perlombaan senjata nuklir semakin meningkat. Wilayah publik kemudian diatur oleh sejumlah negara melalui kekuatan diplomasinya dan ekonominya. Amerika Serikat (AS) dan Eropa kemudian masih mencari dukungan atas penyerangan ke sejumlah negara sebagai tempat persembunyian Al Qaidah dan kegiatan terorisme yang terus-menerus dilakukan. Pidato ketatanegaran G.W Bush “If you not with us. You Against Us.” yang fenomena-kontroversial sejak kejadian Black September 2005 terus didengungkan antar generasi pemerintahan. Bagi negara kita, stabilitas moneter takkan berpengaruh meski pemerintah melakukan kontrol devisa ketat melalui kebijaksanaan BI dan utang IMF dibayarkan sepenuhnya pada tahun 2005. Biaya sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dan BI adalah melindungi pengaruh kebijakan sisi investasi ekonomi-politik AS, Bank Dunia dan IMF. Sebab, jika dilihat dari isu terhangat jumlah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan masih terkatung-katung sementara kompleksitas beban negara dari tahun ke tahun terus bertambah.

hal. 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dillema dunia saat ini memang penuh persaingan menciptakan dogma perbankan. Disaat kebangkitan Asia - sejak terpilihnya perdana menteri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bakimon - melalui etika solidaritas yang dibangun diatas senasib dan sekawasan dapat diketahui pola standar bank kemudian mempengaruhi tataran kultural moneter bank Sentral. Meskipun disini kita memahami bahwa persaingan internal politik pemilihan kebijakan diplomasi PBB dan hak veto AS. Namun, kehadiran Bakimon setidaknya memberkati setitik harapan bagi warga masyarakat Asia yang terpuruk secara ekonomi.
Sejak Asia mengalami keterpurukan ekonomi moneter selama bertahun-tahun dimulai pada tahun 1997, tanpa disadari emansipasi fiskal mulai tumbuh. Masyarakat Indonesia dan Malaysia menyumbangkan sejumlah emas dan dollar kepada Bank Sentral agar dapat menambah cadangan devisa . Konon, bagi generasi baru selama kepemimpinan Bakimon kedepan nanti trauma moneter ini dikaitkan pula dengan trauma kolonial masa lalu mengingat proses peristiwa dialektika sejarah mengendap lama dalam benak masyarakat. Pada saat WTO dan Bank Dunia terjadilah gejolak sosial di korea menentang di tahun 1990-an dan tahun 2000-an karena perekonomian negara di pasar bebas akan semakin tidak menentu akibat ketergantungan terhadap produksi barat. Lintas kultural yang terjadi kemudian masalah itu tersiar lewat publikasi media massa dan internet mengakibatkan sejumlah publik tersadar termasuk di Indonesia, Malaysia, China dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan masyarakat dunia keempat dengan ketertindasan secara moneter-ekonomik dan ketidakjelasan kompleksitas statusnya akibat pengaruh globalisasi dan pasar bebas.
Sementara itu, daerah (zona) barat yang tercakup Eropa mulai memisahkan diri secara perlahan dari pengaruh moneter AS. Persekutuan yang tidak nampak dan ditunjukkan secara terang-terangan adalah kebijakan mata uang Euro. Dibandingkan dengan China yang melakukan kontrol ketat pertukaran dollar terhadap Yuan, Eropa melalui program Euro-nya lebih lunak dari penerapan dan dampak logisnya mendatang. Jadi, dilemmanya adalah “kekuatan veto” moneter AS tidak konsisten dengan konsolidasi ekonomi-moneter Eropa. Dengan demikian, dalam dua dasawarsa

hal. 26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mendatang bentuk-bentuk kebangkitan moneter tampaknya masih dilakukan dengan persekutuan moneter.
Sekarang ini, para pemimpin negara dapat menentukan “selera moneter” Bank Sentral terutama di sejumlah kawasan yang belum menunjukkan perbaikan paradigma pembagunan . Otonomi Bank sentral di daerah zona geopolitik pertama termasuk Indonesia didalamnya bercirikan kontrol birokrasi perbankan, eksploitasi terhadap kebijakan direksi dan mempertahankan prinsip kemitraan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, proses otonomi Bank Sentral akan diberikan sepenuhnya mengikuti trend pengaruh globalisasi dan kerjasama multilateral searah garis kultural.
Pandangan klasik menekankan bahwa kedudukan strategis Indonesia dalam jalur perdagangan Asia-Australia sehingga menguntungkan dari segi diplomasi ekonomi. Seperti hubungan Jepang dan Indonesia atau Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA) yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini . Dalam dunia digital sekarang ini, Indonesia masih belum siap melakukan kerjasama ekonomi sendiri karena minimnya fasilitas penanaman modal sekaligus peran moneter nasional belum memainkan peranan penting. Munculnya intervensi internasional dari AS, Bank Dunia serta Forum Ekonomi Dunia corak kebudayaan moneter selama perjalanan abad 21 nanti yang terbentuk kemudian ketidakmampuan memiliki daya jual kecuali berperan sebagai agen lintasan jalur perdagangan-penanaman kebutuhan investasi antar negara luar. Inilah persoalan yang belum terpecahkan dan tidak disimak baik-baik oleh pemerintah maupun BI itu sendiri dalam rangka kunjungan-kesepakatan ke negara-negara.
Gambaran tentang dunia moneter masa depan tampaknya masih berkutat penyelesaian utang luar negeri yang besar. Kondisi ini, antara lain dapat dipetakan dalam bentuk pendirian proyek infrastruktur negara-negara yang terus menggalakkan industri. Dalam pandangan Chaniago (2001), properti dan pola konsumsi masyarakat

hal. 27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
negara berkembang menciptakan ketergantungan alokasi dana. Tanpa disadari, dibalik pengkonsumsian dana dari luar negeri ini tampaknya mengimbas pada krisis moneter secara regional yang besar kemungkinan terjadi di wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin. Disinilah kemudian terjadi sifat dualitas restrukturasi pemulihan moneter yang muncul diluar dugaan argumentasi pakar selama ini. Yaitu menyatukan pandangan dan bekerjasama untuk menciptakan persekutuan moneter sambil tetap menjalankan program kucuran dana dari negara-negara donor. Selain dikarenakan pengalaman krisis ekonomi Asia 1997, pengaruh kejayaan masa lalu mendirikan organisasi politik Gerakan Non Blok (GNB) dan dorongan kesadaran alamiah yang dipahami sebagai penyatuan pandangan ekonomi-moneter merupakan pelopor terhadap membangkitkan penerapan dari wacana postkolonial dan melawan peradaban barat .
Sebagai hasil refleksi atas jatuhnya global stocks secara halus sebesar 10% dua hari dalam seminggu mengingatkan para investor pasar finansial kejadian di India (Time/05/June/2006). Dalam konteks ini, India sebagai negara berkembang – seperti halnya Vietnam dan Indonesia - ,memperlihatkan retail kredit invetor ditanamkan yang cenderung “menggigit balik” ketakutan dibawah risiko terhadap pangsa pasar global. Dikatakan secara sosial-politik, meskipun investasi-moneter negara-negara berkembang meski dipengaruhi oleh global stocks. Namun memiliki sisa jerih payah menjalankan strategi pertumbuhan ekonomi ditengah dogma global barat yang masih berkembang saat ini.
Adakah argumentasi yang sempurna selain kapitalisme berwajah kemanusiaan, perubahan sosialisme berkaca pada realita pasar bebas, ekonomi kontemporer, jalan ketiga milik Giddens dan paradigma baru yang akan dipakai dalam persekutuan moneter nanti? Sejumlah kasus AS setelah perang dunia kedua berakhir pada tahun 1980-an dan stabilitas mata uang moneter Eropa tahun 1960-an corak multilateral paradigma moneter bisa dikatakan mengukur pembaruan kebijakan

hal. 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
persekutuan moneter baru nanti. Persoalan-persoalan penafsiran yang muncul abad 21 dan toleransi pemikiran klasik filosof-filosof Athena dipandang dari kesungguhan daya tarik menjawab penyelesaian realistis sekaligus menjangkau ke masa depan.
Kerjasama yang erat diantara negara-negara persekutuan moneter yang tidak dapat dipisahkan oleh forum-forum internasional seperti Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan Asean dan sebagainya. Sebagaimana halnya di tahun 1980-an sampai tahun 1990-an, politik ekonomi jalan tengah dipakai negara-negara Asia - seperti Indonesia, Malaysia, Filiphina dan lain-lain - sebagai wujud perbandingan doktrin-doktrin pembangunan ekonomi yang dipakai. Motto yang mungkin ditawarkan di era 2025 adalah perluasan akses ruang publik ekonomi-moneter suatu negara dicapai aktif secara bersama-sama. Penjabaran lebih lanjut tidak begitu saja memperoleh maknanya seperti pada dasawarsa akhir abad 18 yang mulai mengenal tehnik sosial-kultural modern dan pengaturan kolonial yang dibuat oleh bangsa Eropa.
Sebagai negara berkembang dan disatukan oleh kesadaran sosial-budaya, persekutuan moneter baik secara organisasi maupun non organisasi nanti setidaknya lebih mandiri dan mendayagunakan hak-hak konstitusionalnya di kancah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Disinilah letak dilemmanya, seperti tatkala presiden Bolivia, kepala negara Amerika Latin dan diplomat Irak mengecam tindakan moneter dan pembelengguan perekonomian yang dilakukan oleh AS dan sekutunya. Sejatinya, setiap negara manapun juga mendambakan kemakmuran ekonomi masyarakatnya yang bukan dari sektor mendayagunakan stabilitas moneter saja. Tetapi, pemberian jaminan hak setiap negara agar mampu menyuarakan suara terdalam dibalik kebungkamannya akibat dominasi kebijakan ketat yang telah dilakukan negara-negara modern. Oleh karena itulah hak kebebasan dalam menjalankan aktivitas perdagangan dan mengontrol kebijakan dengan leluasa moneter masing-masing negara tanpa campur tangan pihak luar setidaknya akan semakin nyaring terdengar pada tahun 2025 nanti.

hal.29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


Jika kita mau menerima kenyataan sekarang ini persoalan otonomi BI terkait erat dengan perubahan gaya politik maupun sikap politik kepala negara, perubahan orde-pemerintahan, peristiwa kemelut politik dan paradigma pembangunan yang dipakai. Kesemuanya ini tidak begitu saja mudah menyelesaikan sebuah kasus-kasus fiskal dan moneter di masa depan terutama menyongsong 2025 melalui kemitraan BI dan pemerintah sebagaimana terbangun selama ini. Sebab, pada tahun 2025 letak BI di kancah perniagaan global berperan penting agar tidak selalu dimaknai sebagai media lalu lintas transaksi investasi semata. Praktisnya, refleksi gambaran masa depan menyodorkan sejumlah garis besar persoalan politik-kebangsaan yang selalu dibebankan kepada BI.
Untuk mengatasi hal itu pemerintah dimulai dari sekarang penting kiranya menunjukkan kepedulian agar memberikan ruang bagi BI menyuarakan aspirasi yang terbungkam selama ini. Sebab, catatan sejarah telah menunjukkan bahwa BI menjadi alat antropologis korban politik pemerintah. Karena itulah, kontrol pers di kemudian hari patut mengarahkan kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap keputusan direksi BI. Oleh karenanya, selain menjaga kemitraan dengan pemerintah, BI perlu menjalin hubungan secara intens dengan insan pers. Dengan cara ini BI mampu menjaga citra stabilitas investasi di internasional dan masyarakat luas.
Sementara itu, visi dan misi BI yang terbangun selama ini tampaknya tidak patut mengalami direvisi. Sebab, visi dan misi BI sampai saat ini masih relevan menjawab perubahan zaman dua dasawarsa mendatang. Jika ada revisi itupun mengalami sedikit kesusuaian pada pergolakan sejarah yang kemungkinan melahirkan peristiwa-peristiwa fenomenal global dan pada gilirannya mempengaruhi cara pandang pemerintah maupun BI dalam melakukan diplomasi ekonomi-politik. Dengan demikian, pada tahun 2025 peristiwa-peristiwa global maupun nasional yang mempengaruhi stabilitas fiskal-moneter segera ditanggapi melalui kepekaan dari BI dan pemerintah.
Persoalan tersebut bukan ditujukan pada kepentingan praktis semata agar mampu diterapkan pada kebijakan realistis BI bersama pemerintah di tahun 2025 nanti. Lebih daripada itu, lebih tepat untuk dikatakan bahwa, sampai saat ini, perlu peta jalan yang logis dan realistis baik dari pemerintah dan BI agar kebijakannya

hal. 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mampu menembus batas-batas wilayah suatu negara sekawasan dan global. Meskipun tidak menampik bahwa persoalan ini ditahun 2025 nanti tampaknya masih dilakukan melalui persekutuan perdagangan, persekutuan moneter dan kerjasama multilateral dengan beberapa negara yang memiliki kesamaan nilai kultural.
Pada prinsipnya, persaingan bebas yang ditandai cepatnya perubahan informasi dan tekhnologi memerlukan upaya kokoh dari pemerintah dan BI keterpaduan mensinergikan kebutuhan moneter negara melalui seni diplomasi ke negara-negara tetangga dan internasional. Dengan begitu, persoalan kemelut yang terjadi dalam setiap periode pemerintah dapat dijembatani secara bijaksana adil dan bijaksana. Pada gilirannya, keharmonian yang tampak merupakan menepis kegundahan sejumlah pihak bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan perannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah, dalam menghadapi tantangan 2025, kekhawatiran pemerintah yang tidak logis terhadap pemberian otonomi sepenuhnya sebaiknya patut dihindari. Lebih-lebih jika tuntutan pasar tahun 2025 nanti membutuhkan bantuan BI agar melakukan kerjasama secara mandiri demi kemajuan regional dan global-antar negara. Persoalan ini akan terpulang kembali pada renungan kritis dari pemerintah. Sebab, apalah artinya hasil pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat dan kalangan pakar-analisis jika di kemudian hari menjadi usang karena tidak diikuti good implementation dari pemerintah?

hal. 31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR PUSTAKA


Attali, Jacquess. 1997. Milenium Ketiga: Yang Menang, Yang Kalah Dalam Tata Dunia Mendatang. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
Bator, Francis. 2000. The Anatomy of Market Failure. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, California.
Bator, Francis. 2000. The Simple Analythics of Welfare Maximination. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, California.
Chaniago, Andrinof A. 2001. Gagalnya Pembangunan. LP3S, Jakarta.
Cindy Adams. 1965.Bung Karno: Penjambung Lidah Rakjat Indonesia. Gunung Agung, Djakarta.
Firdausy, Carunia Mulya. 1998. International Migration In Southeast Asia: trens, Consequences, Isues adn Policy Measures. The Southeast Asian Studies Regional Exchange Program- The toyota Foundation and The Southeast Asian Studies Program – Indonesia Institute of Sciences. Jakarta.
Francis, Fukuyama. 2002. Great Disruption. Qalam, Yogyakarta.
Gandhy, Lela. 2001. Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat. Qalam, Yogyakarta.
Gertz, Clifford. 2000. Politik Kebudayaan. Kanisius: Yogyakarta.
Gertz, Clifford. 2000. Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas. Bentang, Yogyakarta.
Gordon, J. Theodore dan Jerome Gleen. 2004. Future S&T Management Policy Issues- 2025 Global Scenarios. American Council For the United Nations University, USA.
Hutington, Samuel. 2002. Benturan Antar Peradaban. Qalam, Yogyakarta.
Ignas Kledden. 2001 Indonesia Sebagai Utopia. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Korten, David C. 2002. The post Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Piter, Abdullah dan Tim Ekonom Pembangunan BI. 2005. Strategi Pembiayaan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan SBY-Kalla. Roundtable Discussion PPSK-BI edisi pertama dan kedua. Penerbit BI, Jakarta.

hal.32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahardjo, Dawam. 1999. Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa. LP3S, Jakarta.
Rahardjo, Dawam. 2001. Independensi BI Dalam Kemelut Politik. Cidesindo, Jakarta.
Spivak, Gayatri. 2001. Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. Qalam, Yogyakarta.
Soedjatmoko. 1984. Etika Pembebasan. LP3S, Jakarta.
Toefler, Heidi dan Alvin. 2002.Menciptakan Peradaban Baru: Politik Gelombang. Ikon Teralitera, Yogyakarta.
Winters, Jefrey. 1999. Dosa-Dosa Politik Orde Baru. Djambatan, Yogyakarta.

Media Massa dan Internet Bulettin
Bisnis Indonesia. 1996. Dipasok Oleh Biro Tokyo. Tahun 1996/ tanggal 12 bulan Agustus: Jakarta.
Kompas, 2004. Ekonomi China Mulai Mengalami Fenomena 1990-an. Tahun 2004/ tanggal 27 bulan February: Jakarta.
Kompas, 2003. Masih Selektif Kucuran Kredit Perbankan. Tahun 2003/ tanggal 06 bulan Maret: Jakarta.
Kompas, 2006. Jangan Peras Pengusaha. Tahun 2006/ tanggal 12 bulan November: Jakarta.
Kompas, 2006. RUU KMIP: Hambat Kebebasan Informasi Suburkan Korupsi. Tahun 2006/ tanggal 18 bulan November: Jakarta.
Kompas, 2006. Penilaian Prospek Usaha Sebaiknya diperlonggar. Tahun 2006/ tanggal 18 bulan November : Jakarta.
Kompas, 2006. BI: Perekonomian Tahun 2007 Bertambah Baik Dengan 8 Syarat. Tahun 2006/ tanggal 23 bulan November: Jakarta.
Kompas. 2006. Moneter: Prospek Pasar Obligasi Tahun 2007. Tahun 2006/ tanggal 25 bulan November: Jakarta.
Kompas, 2006. JI-EPA: Mengasah Keunggulan Bersaing. Tahun 2006/ tanggal 27 bulan November: Jakarta.
Time, 2006. 4 Things To Watch Out for as Markets Bite Back. Tahun 2006/ tanggal 05 bulan Juni

hal. 33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website
http: //www.bi.go.id. “Peran kebijakan Moneter Mengendalikan Inflasi”. Diakses tanggal 10 November 2006
http: //www.bi.go.id. “ Master Plan Pasar Modal Indonesia”. Diakses tanggal 10 November 2006.
http: //www.bi.go.id. “Ringkasan Eksekutif”. Diakses pada tanggal 10 november 2006.
http: //www.bi.go.id. “Master Plan Indonesia”. Diakses pada tanggal 10 November 2006.
http: //www.tempointeraktif.com. “Pertemuan Pers Deputi Gubernur BI. Diakses pada tanggal 12 November 2006.
http: //www.tempointeraktif.com. “Depdagri: tak bertentangan, suku bunga Aceh beda dengan BI”. Diakses pada tanggal 14 November 2006
http: //www.tempointeraktif.com. “Cyber Museum BI: Sejarah Pra BI”. Diakses pada tanggal 10 November 2006.
http: //www.indomarxist.com. Artikel: Di atas Mata Pisau Perspektif bagi Ekonomi Dunia oleh Ted Grant dan Alan. Diakses pada tanggal 14 Oktober 1999.
http: //www.tempointeraktif.com. “ Suku Bunga Aceh Beda Dengan BI”. Diakses pada tanggal 14 November 2006.
http: //www.indomedia.com. “ Gus Dur Setuju Prijadi Digugat BI.. Diakses pada tanggal 14 November 2006
http: //www.ekonomirakyat.org. “ Pertemuan Inasia Group: Liputan Kegiatan (Bangkok 4, 5 dan 9 Maret 2002). Diakses pada tanggal 14 November 2006.

Sumber-sumber atau wacana-wacana rujukan untuk pendalaman:
Barton,Greg. Biografi: 2003. Gus Dur. LKIS, Yogyakarta
Giddens, Anthony. 2000. The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Kledden, Ignass. Indonesia Sebagai Utopia. Penerbit Buku Kompas : Jakarta, Agustus 2001.
Soekarno. 1965. Dibawah Bendera Revolusi. Panitiya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta.
Soetrisno, Eddy. 2003 Teori Ekonomi: Referensi Pemikiran-Pemikiran Mengguncang Dunia mulai mazhab Klasik sampai ekonomi kontemporer. Marshal

hal. 34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Green dan Inti media dan Ladang Pustaka: Jakarta Swastha, Basu dan Irawan. Manajemen Pemasaran Modern. LP3S Yogyakarta, 1998
Tim, 2000. Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar: Alih bahasa dari buku yang berjudul An Introduction To Indonesia Historygraphy (1965, Cornell University). Gramedia: Jakarta.

Multimedia
Microsoft Ecarta 2005. Karl Marx: Das Capital
Microsoft Encarta 2005. Philosophical Manuscripts.
Micorsoft Encarta. 2006 Market.
Microsot Encarta. 2006. Bank.
Microsoft Encarta. 2006. Commerce.

hal.35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (sengaja dirahasikan oleh penulis)

Nama : BETA CHANDRA WISDATA
Tempat/Tgl. Lahir : XXXXXX/XXXXX
Alamat rumah : XXXXXXXX
Alamat E-mail : XXXXXX
No. Telp. : XXXXXXX
Lain-lain : Penulis adalah penulis lepas di media massa baik lokal
maupun nasional yang memfokuskan diri pada kajian politik
Di samping itu, aktif menulis puisi

hal. 35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERNYATAAN (Sengaja dirahasiakan oleh penulis)

Yang bertanda tangan disini.
Nama : Beta Chandra Wisdata
Tempat/tanggal lahir : XXXXXXXX/XXX
Penulis lepas di sejumlah media massa Pemerhati masalah politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis ilmiah ini adalah karya asli. Bukan karya plagiat atau bajakan dan belum pernah dimuat di media atau jurnal apapun.




Materai
ttd : Beta Chandra Wisdata

hal.36

--00--



This article publish for science spread purposes, had a copyrigth writer and alright reserveds


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THANKS TO THE MEDIA THAT PUBLISHED AUTHOR THINKING RESULT. WITH ALL HONOUR AND RESPECT.
BEST REGARDS,
BCW.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maestro

A. Selamat hari Ilmu Pengetahuan & Intelektual

"10 JANUARI" SOEDJATMOKO

B. Selamat hari Novel & Cerpen

"6 FEBRUARI" PRAMOEDYA ANANTA TOER

C. Selamat hari Bulutangkis

"28 FEBRUARI" LIEM SWIE KING

D. Selamat hari Musik

"3 MARET" W.R SUPRATMAN

E. Selamat hari Puisi

"28 APRIL" CHAIRIL ANWAR

F. Selamat hari Pelukis Rakyat

"23 MEI" AFFANDI

G. Selamat hari Pahlawan Kemerdekaan Nasional

“2 JUNI “ IBRAHIM DATUK TAN MALAKA

H. Selamat Bulan Kesuma Cinematography

"2 OKTOBER - 25 DESEMBER" RIRI RIZA-CRISTHINE HAKIM

I. Selamat hari Pahlawan Kebudayaan

“7 NOVEMBER” WS. RENDRA

J. Selamat hari Emansipasi HAM Indonesia

“8 DESEMBER” MUNIR

------0-------

picture source: http://www.photobucket.com

picture source: http://www.photobucket.com