Mewujudkan Persona Baru Anggota DPR Dalam Spirit Idhul Fitri

source picture: http://static-p3.fotolia.com/jpg





MEWUJUDKAN PERSONA BARU DPR
DALAM SPIRIT IDUL FITRI
Oleh : Beta Chandra Wisdata*

artikel ini dimuat di Jawa Pos/Radar Jember, pada tanggal 26 September 2009.


Picture source: http://pnri.go.id

--------->Citra DPR pernah terpuruk setelah upacara pelantikan berlangsung terlalu mewah beberapa waktu yang lalu. Dengan menginap di hotel berbintang komplit dengan pakaian jas plus uang saku ditambah berbagai fasilitas menggiurkan, anggota DPR semakin melekatkan citra bourgeouis di mata masyarakat. Selain menghamburkan uang rakyat, kondisi ini sangat tidak relevan dan kontekstual di tengah hiruk pikuk Ramadhan yang seharusnya bisa menjadi inspirasi tentang makna kesalehan sosial.
--------->Di tengah kondisi yang serba sulit sekarang ini, kepekaan rasa kemanusiaan sangatlah dibutuhkan. Lebih-lebih puasa mengajarkan seseorang untuk berempati dan belajar sikap kesederhanaan dengan menjaga segala kesucian perilaku. Oleh karenanya, bisa dipahami mengapa semangat Idul Fitri kali ini menyimpan begitu besar harapan masyarakat setelah pemilu berlalu. Masyarakat berharap figur berkualitas dan amanah menuju Indonesia Baru - dalam pengertian sebenarnya - bisa memainkan perannya kali ini. Karena, disadari atau tidak, wibawa bangsa terus terpuruk akibat persoalan yang kompleks dan rumit setelah penataan beberapa orde bisa dikatakan kurang berhasil.
--------->Didalam buku Hubb De Jonnge (2007), orde baru dan orde lama menyisakan masalah modernitas kebangsaan yang belum selesai. Lembaga-lembaga yang ada terlalu mudah menyesuaikan dengan politik tradisional kekeluargaan sehingga ketika sebuah kepemimpinan merosot lahirlah sebuah pergolakan zaman. Orde Baru, Orde Lama, dan Orde (paska)Reformasi adalah sebuah ketidakmampuan republikan mengasuh dan merawat bangsa. Terbukti kini, gejala absurditas menyeruak di benak masyarakat. Keputusasaan menjadi-jadi. Bencana selalu datang silih berganti. Gempa, RUU kontroversial, konfrontasi budaya, turunnya indeks kesejahteraan masyarakat, belum terkuaknya misteri konspirasi politik KPK demikian seterusnya. Seakan-akan, semua permasalahan datang tak perduli, menghadang kini atau nanti. Masa depan menjadi sirna karena kepemimpinan tak jua menunjukkan perangai kesucian.
--------->Jika di Jepang mengenal para pahlawan (takeora) yang siap harakiri jika tidak mampu memegang harga diri seperti di amanahkan, maka di Indonesia sekarang membutuhkan sifat keberanian nyata menanggung malu jika kelak tak bisa diharapkan pula. Karena, tata cara non-politik mewariskan kepekaan untuk mau membuktikan seberapa besar kelayakan amanah yang diterima. Bahwa, kepentingan seluruhnya tidaklah eksis melainkan nyata. Ini merupakan budaya kesucian tersendiri untuk membekali diri karena itikad baik terbukti tidaklah cukup.

picture source: http://blog.masslive.com/localbuzz/2008/04/SamuraiLeader.jpg

--------->Sebagai mahkhluk politik, manusia memang berhak mengelola hal tersebut yang disesuaikan dengan tujuan, misi dan visi. Agama membingkai tujuan-tujuan politis manusia tidak sampai mengarah kepada kerusakan. Namun, oleh karena alter ego nafsu kebinatangan - dalam konsep Freudian - manusia sulit ditekan, sifat memangsa selalu bergulat ketika menghadapi pilihan diantara baik dan buruk. Pilihan kesederhanaan merupakan pilihan terbaik disini yang menjadikan sekaligus membentuk manusia "sadar" dan berkepribadian matang. Apabila, kekuasaan memiliki pesan korektif, seorang "pengampu kuasa" harus tersadar bahwa ia dinahbiskan menjadi utusan pilihan diantara lainnya. Adakah sebuah harapan tentang manusia pilihan untuk melupakan sejenak bagaimana ia membesarkan legenda diri? Adakah terbersit ketulusan bagaimana manusia pilihan dengan figur cerdas dan "berbudaya" melengkapi diri untuk membesarkan hati orang lain dan lingkungan sosial sekitarnya ?
--------->Dalam tajuk rencana Indopos (11/09/09), sempat diulas sedikit mengenai cerminan pemilihan manusia pilihan dalam lembaga yang melewati kadar fit and proper test. Secara kategoris, proses seleksi melewati tahapan nama sebagai mewakili reprentasi figur dan perjalanan historisnya. Yang diukur adalah kemampuan tekhnokratis, sehingga nama-nama bersaing secara elegan untuk meloloskan diri dalam lembaga DPR , KPK, BPK dan lain-lain.
--------->Pada tingkatan daerah sendiri, nama-nama yang dikenal cenderung berempati kepada figur perempuan (Radar Jember/23/09/09). Perempuan dianggap sebagai sosok Srikandi. Lahir dari sisi feminisme dan melekat simbol-simbol yang menghancurkan mitos-mitos tua. Akibatnya keterlibatan kaum perempuan menjadi ciri khas tersendiri apalagi nama-nama yang tersaring dibuka secara luas kepada publik maka kehendak politik akan menuju sisi
----------> Kita tidak berhararap bahwa semakin terkenal, nama itu akan memberikan pembentukan imaji, fantasi, wibawa serta pengaruh khalayak untuk meningkatkan perkenanan pujian yang diberikan kepada raja seperti di era peradaban heirocratic. Sebab, bila demikian nama akan menjadi konsolidasi kekuasaan, ditambah dengan berbagai aksara di belakangnya untuk memperlihatkan popularitas wibawa suatu institusi. Karena, mereka adalah figur Ibu bangsa. Melahirkan sebuah generasi dan regenerasi. Berjuang tanpa pamrih dengan melayani masyarakat melalui sisi-sisi keibuan. Sulit mengelola sifat kesucian Srikandi demikian.
--------->Pasalnya, sebuah tata kelola negara membutuhkan sebuah regenerasi agar tak cacat budaya. Jika semangat Idhul Fitri tidak menghilangkan sekat-sekat perbedaan, maka timbullah lagi-lagi pertetangan pertentangan generasi tua dan generasi muda, generasi machoisme dan feminisme, generasi kuat dan generasi lemah demikian seterusnya. Sulit menemukan titik temu karena yang dilihat pada dedikasi pengalaman berdasarkan subyektifitas masing-masing. Padahal, tata kelola negara melibatkan komponen sosial secara keseluruhan. Inilah yang berupaya diketuk melalui Idul Fitri. Idul Fitri mentransendensi dimensi personal demikian untuk meraih - meminjam istilah Francis Lhim Chin Coy (2009), individu-individu universalitas. Yaitu, individu yang menyatukan pada kodrat sosial sehingga keadaban lebih ditunjukkan. Individu tercerahkan untuk memikirkan kepentingan orang lain. Membangun mutu negara-bangsa kearah yang lebih baru dalam menggenapi lahir dan bathin. Dengan begitu, kekuasaan akan diabdikan kepada hajat hidup orang banyak. Bukan melayani diri sendiri. Memperkaya diri dengan berebut kursi kekuasaan.
--------->Mengatur negara secara privat - baik di kekuasaan tingkat daerah maupun tingkat pusat - tidak dapat dibenarkan dalam pemahaman apapun. Wilayah publik menyangkut moralitas publik. Didalamnya diatur dengan aturan hukum dan sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam arti ini kemakmuran dan kesejahteran menjadi hak privilise ego politik. Kita bisa memahami dalam konteks ini jika hukum pun akan menangkap seorang ibu pencuri susu bagi bayinya bisa dijerat pasal berlapis, daripada kejahatan yang dilakukan oleh kerah putih dengan latar belakang kecerdasan intelektualitas tinggi. Atau, anak jalanan harus tertatih-tatih menjadi seorang pengemis hanya karena ia ingin menabung untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi.
--------->Kita berharap bahwa ego-ego politik para anggota DPR dapat dihilangkan di setelah kemenangan bulan Ramadhan diraih. Sebab, kekuasaan adalah sebuah tanggung jawab. Kekuasaan diraih, dimiliki untuk keberadaban suatu bangsa. Oleh karena itu, suara nurani seharusnya didengarkan agar selaras dengan nuansa pembaruan pengabdian. Benar-benar bekerja sesuai asas nurani dan bekerja profesional demi melayani kepentingan kesucian demokrasi.










source picture : http://firdausmuhammad.files.wordpress.com/2009/08/mission-ramadhan-cropped.jpg

--------->Kemenangan Ramadhan (baca: Idul Fitri) berusaha membuka setitik empati agar muncul sebuah optimis itu. Melalui pelatihan puasa beberapa waktu yang lalu, kungkungan kesucian jiwa-empati akan terwujud kembali melalui lahirnya manusia-manusia baru Indonesia. Manusia-manusia baru yang telah dibersihkan dari kehendak jahat karena puasa melatih spirit penyucian diri.
--------->Dimulai dari hati, sikap diri, mengelola diri sampai menimbulkan getar empati kemanusiaan. Bila demikian Indonesia dapat diselamatkan dari perilaku-perilaku koruptif yang pada gilirannya mengangkat derajat dan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu, mengembalikan jati diri manusia baru bagi anggota DPR berarti perlu merenungi kembali kehadiran Idul Fitri. Minal Aidzin Wal Fa Idzin Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Semoga mampu dijadikan bahan renungan !

* Sekarang tercatat sebagai mahasiswa Program Magister (S2) Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.





Direct Version :















scan article received 27/09/09


This article publish for science spread purposes, had a copyrigth writer and alright reserveds
----------------------------------------------------------------------------------------
THANKS TO THE MEDIA THAT PUBLISHED AUTHOR THINKING RESULT.
WITH ALL HONOUR AND RESPECT.
BEST REGARDS,
BCW.
----------------------------------------------------------------------------------------

Menghentikan Kekerasan Anak Secara Psikosial dan Politik

Picture Source: http://www.eons.com/photos/group/save-the-children/photo/232388-Save-the-Children-USA?context=group


MENGHENTIKAN KEKERASAN
ANAK SECARA PSIKOSOSIAL DAN POLITIK
Oleh: Beta Chandra Wisdata

artikel ini dimuat di Radar Jember, Jawa Pos hari selasa 04 November 2008


picture source http: //facingthefuture.org

--------->Tindakan kekerasan pada anak tampaknya sudah merupakan suatu fenomena keseharian. Berbagai bentuk kekerasan bukan hanya dimulai dari penganiayaan oleh orang tua, penculikan, perkosaan, memperkerjakan mereka dalam pekerjaaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya dan semacamnya, Namun telah mencapai pada dunia pendidikan yang kian hari bahkan kian marak.
--------->Andai mau direnungkan, akar persoalan ini cukup sederhana. Peran dan Fungsi negara sebagai pemegang otoritas politik harus dioptimalkan sesuai dengan amanat UUD 1945. Lebih khusus lagi, pemerintah harus menjamin terbukanya secara luas akses mereka pada bidang pendidikan terutama di tingkatan dasar dan menengah dengan membebaskan mereka dari segala biaya. Bila ini dilakukan, jutaan anak bangsa yang kini terpaksa berkeliaran mencari uang dengan cara mengemis dapat dipupuk sebagai tunas-tunas bangsa yang cerdas dan berkepribadian demi masa depan bangsa Indonesia yang maju dan beradab.

--------->Selama ini, perhatian negara terhadap perlindungan anak hanya sebatas penyediaan sarana dan prasaran pendidikan, berupa gedung-gedung dan peralatannya. Meskipun semua itu penting sebagai intsrument proses pembelajaran dalam bidang-bidang ilmu secara formal, namun masih belum menyentuh akar pemasalahan yang sebenarnya. Negara hendaknya memberikan perlindungan secara konkrit tanpa pandang bulu pada semua anak Indonesia melalui suatu Undang-undang.
--------->Ini merupakan payung hukum bagi semua penyelenggara negara termasuk semua komponen masyarakat agar anak-anak selain mendapat perlindungan juga dapat menikmati hak-haknya di bidang pendidikan, kesejahteraan, bahkan jaminan masa depan yang lebih pasti.
--------->Selama ini, kondisi sosial-budaya, ekonomi, dan politik mereka sangat rawan terhadap perilaku kekuasaan yang kerapkali sangat tidak menghargai etika konsekuensi. Misalnya, didalam pengaturan rancangan Undang-Undang Pemerintahan Pembangunan Daerah melalui studi banding pendidikan ke luar negeri yang biasa dilakukan oleh rutinitas wakil rakyat setiap menjelang pergantian ajaran baru setidaknya mampu menjelaskan disini. Tidak tanggung-tanggung, sasaran daerah kunjungan memiliki pesona daya tarik wisata lengkap dengan tingginya kualitas pendidikan di luar negeri. Alasannya mudah ditebak, selain memudahkan langkah pengamatan hal itu dilakukan untuk mengefisiensi membengkaknya beban jumlah biaya pengeluaran administrasi kunjungan kerja wakil rakyat.
--------->Konon, misi kunjungan ke luar negeri itu ditujukan untuk melayani sekaligus mengabdi pada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan hak-hak anak didik negeri sendiri. Sebab, negara kita tertinggal jauh, dari berbagai aspek kualitas pembangunan terutama pendidikan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
--------->Situasi itu menjadikan politik pun terjatuh pada positivisme praktis yang melecehkan nilai pembangunan anak secara utuh sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Dalam artian ini, seperangkat norma atau lembaga yang seharusnya memberikan keadilan kesejahteraan masyarakat secara jujur lebih didasarkan pada tujuan intuisi pribadi oleh wakil rakyat. Dengan demikian, terjadilah perilaku kekerasan negara terhadap anak.

--------->Munculnya kesadaran baru masyarakat melahirkan pemecahan masalah tersebut dengan bijak. Diantaranya adalah menegakkan fungsi hukum dan kontrol sosial terhadap perilaku wakil rakyat. Dengan tujuan agar anak benar-benar dijadikan sasaran pembangunan dalam pengertian sebenarnya tanpa ada rekayasa-rekayasa politik.
Sebaliknya, pemerintah birokrasi atas pun berharap sama dan mencoba menunjukkan itikad baik. Yaitu, melalui keterbukaan sarana informasi publik untuk menghindari perilaku kekerasan negara terhadap anak. Setelah itu, hasil kinerja-kinerja wakil rakyat akan diketahui secara empiris lewat kontrol pers. Dengan begini, tingkah laku wakil rakyat dapat dipertanggung jawabkan seperti diharapkan dan sasaran pembangunan pendidikan dan hak anak dibalik kerangka kerja pembangunan mampu ditempatkan sebagaimana mestinya.
--------->Dari sini kita akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa memotong siklus kekerasan anak dimulai bukan dari faktor psikososial saja. Melainkan lebih merupakan faktor sosial-politik. Sebab, negara merupakan wadah yang menjaga rasa ketentraman dan kedamaian-perdamaian bagi anak sebagai penerus warisan nilai-nilai luhur pembangunan bangsa.
--------->Lebih daripada itu, – meminjam bahasa Karl May (2005) – negara meletakkan dasar-dasar limpahan kasih sayang pembangunan. Apalagi, negara kita termasuk didalam keanggotaan UNICEF PBB yang mengakui secara universal masalah perikemanusiaan anak dilandasi penjunjungan misi kesetaraan pembangunan.
--------->Dalam konteks tersebut, perlindungan anak di arena masyarakat multikultural dan masyarakat multidimensi sejalan dengan cita-cita bersama sehingga politik mampu diterjemahkan sebagai pengangkatan perikamanusiaan hak anak.Sehingga, negara harus menjamin pula kelestarian ketentraman anak dengan tidak hanya diwujudkan pada aspek normatif sebagaimana diungkapkan diatas. Namun juga, pada tataran wujud nyata berupa memberikan fasilitas penunjang pembangunan terutama pendidikan yang mudah diakses semua golongan sosial tanpa terkecuali.

--------->Oleh karena itulah, jangan ada sekali-sekali ada upaya politisir pembangunan yang dilakukan oleh wakil rakyat nanti terhadap hak anak jika telah terpilih nanti. Sebab, bangsa yang besar, adalah bangsa yang menghargai hak-hak anak demi mewujudkan masa depan indonesia lebih cerah, adil, sejahtera dan bermartabat. Apalagi masa depan bangsa terletak pada impian seorang anak. Dengan demikian kekerasan terhadap anak diharapkan tidak akan terdengar lagi di kemudian hari. Pada gilirannya, keharmonisan indonesia baru bukan utopia melainkan dapat diibaratkan menggapai segenggam harapan dalam setangkup tangan kuasa kebijaksanaan cita serta seberkas harapan anak. Semoga mampu dijadikan bahan renungan!!!

Staff pengajar STE MANDALA JEMBER

Direct Version :



This article publish for science spread purposes, had a copyrigth writer and alright reserveds
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THANKS TO THE MEDIA THAT PUBLISHED AUTHOR THINKING RESULT. WITH ALL HONOUR AND RESPECT.
BEST REGARDS,
BCW.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menghindari Pandangan Sempit Disiplin Ilmu

picture source: http://www.edwardsheerien.barnsley.sch.uk/

MENGHINDARI PANDANGAN SEMPIT DISIPLIN ILMU
Oleh : Beta Chandra Wisdata


Artikel ini dimuat di harian Jawa Pos, Radar Jember hari Senin 27 oktober 2008

--------->Kita hanya bisa mengelus dada ketika mendengar masih ada perasaan sentimen antar fakultas hingga kini. Lebih-lebih bila perasaan sentiment itu melahirkan sikap arogansi intelektual. Mahasiwa dari fakultas yang satu merasa lebih unggul kemudian meremehkan atau melecehkan mahasiswa fakultas lain hanya karena perbedaan disiplin ilmu atau program studi yang mereka tekuni. Hal ini tampak jelas antara mahasiwa dari fakultas eksakta dengan mahaiswa non-eksakta (ilmu-ilmu sosil dan humaniora). Mereka tidak menyadari bila kemudian persoalan yang sebenarnya sepele ini kemudian seringkali menjadi potensi konflik seperti tawuran antarmahasiswa. Ironisnya, potensi konflik tersebut sengaja diwariskan oleh mahasiswa lama pada mahasiswa baru. Jadi, jangan heran bila hal ini terus dibiarkan akan terjadi akumulasi “dendam akademik” di antara mahasiswa yang berbeda fakultas atau jurusan (disiplin ilmu) secara turun temurun.
--------->Perkmbangan selanjutnya, permusuhan itu akan kian mengkristal bagaikan bola salju seiring berlalunya waktu. Sungguh suatu situsi dan kondisi akademik yang sangat memprihatinkan bila ternyata kemudian ada sementara dosen baik langsung maupun tidak justru ikut andil dalam lingkaran “dendam akademik” antarmahasiwa tersebut. Misalnya, ketika mereka memberi materi kuliah secara tidak disadari sering kali memberi kesan bahwa ilmu yang disampaikan lebih “hebat” daripada ilmu yang diberikan oleh dosen lain baik di dalam internal jurusan (fakultas) ataupun antarfakultas dalam satu universitas. Bila demikian, potensi-potensi konflik-akademik antarjurusan atau antarfakultas akan terus terpupuk dan direproduksi sepanjang tahun secara turun-temurun oleh komunitas akademik sendiri.
Dikhawatirkan pada saatnya nanti potensi-potensi konflik itu pasti akan meledak tanpa terkendali. Seharusnya, sebagai pendidik para dosen berusaha menciptakan suasana sejuk penuh kedinamisan, bukannya malah mempercepat terbentuknya egoisme sektoral dalam kehidupan akademik mahasiswa.
--------->Peristiwa bentrok fisik mahaiswa antarfakultas seperti yang telah terjadi di Jakarta dan daerah-daerah lain bukan tidak mungkin juga dipicu oleh sentimen-sentimen dan arogansi inteletual tadi. Peristiwa ini selain akan memalukan secara akademik karena para pelakunya justru orang-orang berpendidikan (tinggi) yang seharusnya lebih mengedepankan rationalitas daripada emosionalitas. Pada gilirannya, komunitas pendidikan secara keseluruhan akan ikut tercemar di mata masyarakat.
--------->Kita patut sedih dan prihatin ketika ternyata pihak pemerintah seakan tidak peduli dan tidak banyak berperan menyelesaikan persoalan ini. Lebih-lebih dengan adanya otonomi kampus campur tangan pemerintah terhadap kebijakan internal universitas menjadi semakin berkurang.
--------->Mungkin hal itu bisa dipahami bila pihak pemerintah berpendirian bahwa semua kemelut dalam sistem pendidikan nasional selama ini cukup diselesaikan melalui kebijakan internal universitas.Misalnya, keputusan rektorat atau dekanat yang mendrop out atau menskors bagi mahasiswa yang terbukti terlibat tawuran. Namun pada kenyataannya, kebijakan seperti ini tidak banyak membuahkan hasil. Tawuran demi tawuran terus saja terjadi. Dalam konteks ini, peran pemerintah sudah seharusnya lebih dioptimalkan dalam mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan di tingkat lapangan. Jangan heran jika pihak permerintah tetap tidak peduli dan krisis pendidikan nasional akan semakin terpuruk.
--------->Kembali pada persoalan perbedaan bidang keilmuan antarfakultas atau antarjurusan. Penting untuk dipahami oleh semua anggota komunitas akademik (baik mahasiswa maupun dosen) bahwa perbedaan tersebut bukan justru memenjarakan komunitas akademik.dalam kotak-kotak eksklusifitas keilmuan. Perbedaan perspektif ini pada dasarnya harus dilihat dan dimaknai sebagai media refleksi bahwa dalam dunia ilmu tidak dikenal adanya supremasi antara ilmu yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. Lebih daripada itu, keberagaman dalam prespektif keilmuan jangan sampai menciptakan situasi hegemonik oleh salah satu disiplin ilmu terhadap disiplin ilmu yang lain. Keberagaman tersebut justru menunjukkan bahwa lautan ilmu memang sangat luas dan tidak seorang pun di dunia ini mampu menguasai semuanya. Bila pemahaman ini betul-betul diimplemantasikan dalam kehidupan akademik maka egoisme dan eklusifitas sektoral sudah pasti dapat dihilangkan.
--------->Meskipun egoisme dan eksklusifitas sektoral akademik dapat memicu situasi dan kondisi yang destruktif namun pada sisi yang lain seharusnya dapat difungsikan pula secara positif. Tegasnya, sikap arogansi akademik hendaknya dapat diarahkan seoptimal mungkin menjadi perang pemikiran antarmahasiswa dan antarfakultas atau jurusan. Dalam konteks ini perlu dan penting diciptakan forum diskusi, seminar, dan semacamnya termasuk tukar menukar majalah antarfakultas. Namun demikian, masih diperlukan kearifan dari semua pihak agar jika melihat adanya perbedaan keilmuan kendaknya dipahami secara obyektif dan proporsional agar masing-masing pihak mau menerima sekaligus mengakui kelemahan dan kekurangan masing-masing.
--------->Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar ilmu pengetahuan sebaiknya menghidari unsur saling menjatuhkan. Dalam konteks ini, perdebatan dalam forum diskusi antarfakultas, diskusi antar universitas bukan ditujukan menjatuhkan nama kelembagaan namun pemikirannya. Justru yang terpenting dalam forum diskusi apa pun bentuknya, harus diciptakan suasana saling menerima dan memberi (take and give) demi perkembangan wawasan yang bersanmgkutan serta perkembangan ilmu itu sendiri ke depan. Dengan demikian perbedaan pesrpektif dalam ilmu pengetahuan akan menjadi modal sosial untuk membangun empaty terhadap sesama warga komunitas akademik meskipun masing-masing belajar di fakultas yang berlainan. Bila demikian, komunitas akademik yang dipresentasikan oleh figur mahasiswa serta dosen akan tumbuh sebagai figur-figur yang memiliki kepribadian cerdas, kreatif, inovatif, dan demokratis.


*staff pengajar STE MANDALA JEMBER.


Direct version :



This article publish for science spread purposes, had a copyrigth writer and alright reserveds
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THANKS TO THE MEDIA THAT PUBLISHED AUTHOR THINKING RESULT. WITH ALL HONOUR AND RESPECT.
BEST REGARDS,
BCW.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carok, Nabhang dan Pemberantasan Korupsi

picture source: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1117931



CAROK, NABHANG DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Oleh: Beta Chandra Wisdata*

Artikel politik ini dimuat di Majalah Fokus, Pamekasan-Madura edisi 6 Tahun ke II, 2008

--------->Gebrakan memberantas korupsi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintah kerapkali didengar di telinga kita. Setelah mengeluarkan inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan pencanangan Gerakan Aksi Nasional Anti Korupsi mengindikasikan upaya kesungguhan pemerintah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sekaligus bersih (good governance-clean government).
--------->Program nasional tersebut tentu saja layak kita apresiasi bersama. Kita sering mendengar kecaman dan ungkapan sarkasme masyakat melihat "hasil jerih" para koruptor menghabiskan uang negara (baca: rakyat). Negeri yang menjanjikan kehidupan gemah ripah loh jinawi karena begitu subur dan kaya akan sumberdaya alam sampai detik ini tidak kunjung menjadi kenyataan. Keterpurukan serta segala bentuk kebobrokan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) merupakan keniscayaan yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia ketika para pengelola dan penyelenggara pemerintahan serta elemen masyarakat tertentu “lupa” ketika melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) termasuk segala bentuk penyelewengan lainnya.
--------->Memang ada beberapa pihak yang kemudian menilai sinis gebrakan pemberantasan korupsi pemerintah itu. Ada yang menuding gerakan tersebut "tebang pilih". Artinya hanya lawan politik SBY saja yang kemudian diciduk dan disidangkan. Sementara para kroninya jalan terus melakukan korupsi. Parahnya lagi tak sedikit aparat internal pemerintah yang merupakan bagian inti dari pemberantasan korupsi justru "bermain mata" dengan para koruptor. Kasus Artalytas Suryani setidaknya bisa dijadikan sedikit bukti betapa lemahnya institusi pemerintah.
--------->Lepas daripada itu, tulisan ini tidak bermaksud untuk mengulas pro dan kontra terhadap Gebrakan Presiden SBY yang dinyatakan dalam bentuk sinisme dan optimisme di kalangan masyarakat. Nampaknya penting pula untuk membahas implikasi kebijakan politik Presiden SBY tersebut dalam kaitannya dengan carok, suatu konflik kekerasan dalam masyarakat Madura yang sampai saat ini tetap berlangsung sebagai fakta sosial-budaya.


picture source: http://duniabuku1.blogspot.com/2008/01/carok-konflik-kekerasan-diri.html

--------->Menurut hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk disertasi (lihat: Wiyata, 2002, Yogyakarta: LKiS) carok tidaklah berdiri sendiri melainkan terkait secara relasional dengan kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Dengan demikian, masing-masing kondisi memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan carok di Madura.
--------->Salah satu kondisi itu adalah perilaku sementara aparat judisial (penegak hukum) yang memanfaatkan carok sebagai komoditas. Komoditisasi carok kemudian memunculkan istilah nabang yaitu suatu bentuk penyuapan yang dilakukan oleh pelaku carok (khususnya yang dapat membunuh lawannya) terhadap aparat judicial untuk merekayasa proses penyidikan. Rekayasa ini mulai dari tahap awal hingga vonis hukuman dijatuhkan.
--------->Dengan nabang, para pelaku carok dapat mempengaruhi penerapan sanksi hukum menjadi lebih ringan. Sanksi hukum bagi pelaku carok seperti yang tercantum dalam pasal-pasal 338 dan 340 KUHP dengan pidana hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau 20 tahun dalam kenyataannya menjadi jauh lebih ringan daripada ancaman hukuman tersebut. Selain itu, dengan upaya nabang para aparat yudicial dapat memanipulasi pelaku carok. Artinya, pelaku carok yang sebenarnya dapat digantikan oleh orang lain yang masih merupakan kerabat dari pelaku carok tersebut untuk menanggung sanksi hukum.
--------->Bagi aparat judicial upaya nabang jelas menguntungkan secara ekonomik. Sementara, bagi pelaku carok itu sendiri justru menguntungkan secara sosial-budaya. Predikat sebagai oreng jago (jagoan) semakin tegas, oleh karena selain telah dapat mengalahkan – dengan cara menghabisi nyawa – musuhnya, mereka telah dapat pula mengalahkan kekuasaan para aparat judisial. Secara politik, semua keberhasilan tersebut menjadi alat untuk mencapai kekuasaan (means of power). Pertanyaannya kemudian, akankah Gebrakan Presiden SBY dalam memberantas korupsi dapat juga berimbas pada aparat judisial yang terlibat upaya nabang dalam konteks carok? Jawabannya terletak dari komoditisasi carok dalam konteks Gebrakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiada lain merupakan bentuk korupsi yang harus dibasmi pula. Meskipun, secara formal, tidak menggerogoti uang negara namun perilaku sementara aparat judicial seperti itu jelas dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of power) demi keuntunguan ekonomik pribadi yang bersangkutan. Implikasinya secara formal adalah penerapan sanksi hukum tidak dapat dijalankan secara konsisten sesuai dengan KUHP sehingga menguntungkan para pelaku carok.
--------->Secara sosial, ulah sementara aparat yudisial tersebut sangat melecehkan rasa keadilan masyarakat. Lebih daripada itu, suatu ironi, dengan adanya nabangaparat judisial melalui kekuasaan yang dimilikinya bukannya ikut menegakkan supremasi hukum. Melainkan justru melangkahi secara tidak langsung. Padahal, dalam konteks pemberantasan korupsi yang telah menjadi prioritas utama Presiden SBY, semua aparat judisial harus benar-benar bersih dari segala bentuk perilaku penyalahgunaan wewenang Meskipun terjadinya carok mempunyai hubungan relasional yang sangat kuat dengan kondisi-kondisi lain seperti dinyatakan pada bagian awal tulisan.
--------->Dalam konteks itu, jika komoditisasi kriminalitas melalui upaya nabang tidak diberantas maka implikasinya akan semakin melestarikan konflik kekerasan dalam masyarakat Madura. Padahal, dengan carok – yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang –merupakan pelanggaran paling berat terhadap hak azasi manusia. Gebrakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana janjinya pada semua rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan (ke arah yang lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya). Tentu saja jangan hanya terfokus pada pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) demi terbentuknya atau terciptanya good governance-clean government. Meskipun hal itu telah menjadi prioritas utama, namun dalam masa pemerintahan ke depan SBY harus tetap lebih memperhatikan setiap bentuk pelanggaran HAM agar tidak semakin menjadi-jadi di negeri ini. Sebab, pada prinsipnya, negara menjamin penjunjungan hukum sesuai konteks HAM agar masalah kasus sosial-budaya tidak berkembang ke masalah diskrimiasi Suku, Agama, Ras dan Antar Bangsa (SARA).


* pemerhati masalah politik dan staff pengajar STE Mandala Jember.

direct version :


This article publish for science spread purposes, had a copyrigth writer and alright reserveds

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THANKS TO THE MEDIA THAT PUBLISHED AUTHOR THINKING RESULT. WITH ALL HONOUR AND RESPECT.
BEST REGARDS,
BCW.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budaya Baca dan Harga Diri Bangsa

picture source: http://www.photobucket.com





BUDAYA BACA DAN HARGA DIRI SEBUAH HARGA DIRI BANGSA
Oleh: Beta Chandra Wisdata *



artikel ini dimuat di harian Jawa Pos,
Radar Jember (20 September 2008)

---------> Akhir-akhir ini pembicaraan mengenai kurangnya minat budaya baca para pelaku akademik (baca: yaitu guru dan dosen) mulai hangat di masyarakat. Beberapa pihak menimpali minimnya kegiatan baca pelaku akademik ini diakibatkan dari padatnya kesibukan sehari-hari, kemudahan mendapatkan informasi-pengetahuan akses di internet dan mahalnya harga buku. Alhasil, mudah ditebak, sedikit sekali yang mau berkunjung ke perpustakaan apalagi menjadi anggota perpustakaan. Persoalan ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri sebab bagaimana peradaban baik seperti munculnya generasi muda kritis, intelektual dan berpikir maju jika pelaku akademik tidak memiliki jiwa panutan untuk membaca buku? Oleh karena itu menarik untuk dicermati lebih jauh.
--------->Sebagaimana kita ketahui bersama, profesi akademik menuntut pergulatan dibidang ilmu pengetahuan. Seorang dosen, guru atau profesi yang berhubungan dengan akademik berarti secara sadar ia telah memutuskan pilihan hidupnya secara total, mengabdi dan bergulat kepada dunia ilmu pengetahuan.

"Praktisnya ia pun ikhlas hidup menjadi seorang ilmuwan"


picture source: http://www.photobucket.com

--------->Oleh karenanya, tentu mereka harus mau melahirkan karya-karya pemikiran baik berupa buku, artikel, karya ilmiah atau prestasi akademik lainnya. Sebab, ada tradisi menjaga budaya literatur yang diamanahkan pemerintah didalam rumusan tujuan negara sejak kebijakan Soekarno hingga pemerintahan sekarang, karena itulah seorang pelaku akademik wajib melaksanakan hal ini. Tujuannya adalah mengangkat harga diri pendidikan bangsa di mata luar negeri seperti Malaysia, Inggris bahkan Jepang. Wajarlah kemudian jika sekarang sulit menemukan figur seorang pendidik sekaligus ilmuwan seperti Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker dan pemikir humanis Soedjatmoko. Alasan lingkungan sosial, seperti tidak terciptanya kota akademik di Jember bila dibandingkan di kota-kota besar layaknya Yogyakarta atau Malang seringkali melatarbelakanginya pula.
--------->Ide menjadikan Jember sebagai kota pelajar pun muncul. Ini terlihat dari mulai dibukanya program-program studi baru mulai dari tingkat sarjana S-1 sampai doktor, pemasangan slogan-slogan gerakan baca sebagai bagian dari iman yang dikaitkan dengan tradisi religiusitas dan hampir di setiap akhir tahun diadakan bazar buku murah bagi mahasiswa. Dalam hal ini, pemerintah pun telah menunjukkan itikad baik pula. Yaitu, dengan melakukan penambahan buku-buku perpustakaan daerah dan penambahan beberapa armada bus perpustakaan keliling. Jika saat ini, ada kelemahan di bidang fasilitas perpustakaan itu persoalan lain.
Sebab, masalah menciptakan budaya Jember menuju kota akademik lebih disebabkan masalah disiplin tubuh dan disiplin perilaku daripada pembenahan fasilitas. Kuasa politik tubuh demikian Foccoult menyebutnya.
Sejauh pemantauan penulis, di Universitas manapun jua, para dosen atau guru memang malas memanfaatkan waktu luang mereka. Acara yang seharusnya diisi dengan diskusi mahasiswa, mengadakan acara akademik lebih-lebih membaca koran. Waktu kosong yang mulya diisi dari pembicaraan perseteruan birokratis jabatan struktural penting di tingkat atas birokrasi universitas, berapa besar sumbangan dana mahasiswa, pembandingan rendahnya gaji dosen-guru dengan profesi lain. Atau, tidak sedikit yang lebih suka berebut menjadi penceramah di kelas dan berebut mengisi ceramah diskusi akademik bersifat prestise demi mengejar tambahan dana Tunjangan Hari Raya (THR) nanti daripada merenungkan dan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru. Sungguh ironis!
--------->Memang benar, ada beberapa yang memanfaatkan waktu luang dengan menambah informasi-pengetahuan di internet. Namun demikian, informasi-pengetahuan di Internet memiliki kelemahan dalam tingkat akurasi data, cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan sehingga perlu membandingkan secara empiris pendapat ahli didalam buku-buku, jurnal-jurnal dan media massa (koran).
--------->Dari sini kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan penting bahwa kegiatan budaya membaca dan kesadaran membaca di pelaku akademik masih kurang. Akarnya kompleks dan menuntut sebuah gerakan nyata. Sebab, itikad baik saja para pelaku akademik saja tidak cukup. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengadakan inspeksi mendadak didalam kampus agar Jember menuju kota akademik bisa terwujud. Minimal mereka mau tercatat sebagai anggota perpustakaan daerah yang tidak membutuhkan biaya lebih untuk membayar anggaran per bulan bila dibandingkan dengan satu bungkus rokok. Dengan begitu, secara perlahan tetapi pasti, harga diri mutu pendidikan daerah akan terangkat. Pada gilirannya, harga diri bangsa akan naik di mata negara asing. Karena budaya baca menunjukkan harga diri bangsa! Semoga mampu dijadikan bahan renungan.

*staf pengajar STE Mandala, dan Pemerhati Politik

Direct Version :


This article publish for science spread purposes, had a copyrigth writer and alright reserveds
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THANKS TO THE MEDIA THAT PUBLISHED AUTHOR THINKING RESULT. WITH ALL HONOUR AND RESPECT.
BEST REGARDS,
BCW.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(karya tulis ilmiah politik) Skenario Global Bank Indonesia Bersama Pemerintah di Tahun 2025

SKENARIO GLOBAL BANK INDONESIA BERSAMA PEMERITAH MENYONGSONG TAHUN 2025





picture source http://garyhaq.files.wordpress.com/2009/02/world_economy1.jpg





Karya tulis ini diikutkan dan nominator pada Lomba Karya Tulis
Yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia


Oleh: Beta Chandra Wisdata
MAHASISWA FAKULTAS SASTRA
DAN MAHASISWA FISIP JURUSAN SOSIOLOGI UNIVERSITAS JEMBER




* karya tulis ini dipublikasikan tidak dengan footnote (untuk selengkapnya hubungi penulis)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATA PENGANTAR

Karya tulis kualitatif ini merupakan penegasan skenario global dari tinjauan analitis menyongsong Indonesia 2025. Guna mempertajam aspek teoritis dan alat bantu analisis tentu saja penulis membutuhkan kerangka teoritik yang relevan-kontekstual, data-data dari website, sumber-sumber koran atau majalah ilmiah-populer, bantuan multimedia (microsoft encarta 2006) bahkan buku-buku akademik. Dengan begitu, karya tulis ilmiah kualitatif diharapkan mampu dipertanggung jawabkan dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil nanti baik oleh BI maupun pemerintah pada tahun 2025 nanti







BCW








---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………......................................................... i
KATA PENGANTAR …………………………………………………………........................................................…… ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………......................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………………........................................................ iv

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah …………………………………………………..…...................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah …………………………………………………………........................................ 5
1.3 Kerangka Teoretik …………………………………………………………….......................................... 6

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
2.1 BI dan Perkembangan Paradigma Pembangunan .……………………………............................ 09
2.2 Mitos Otonomi dan Hambatan Struktural ……………………………………............................. 18
2.3 Menyongsong Tahun 2025 ………………......................................……………………………………… 22

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI................................................................ 30
DAFTAR PUSTAKA …….………………………………………………………............................................... 31
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………................................................. 36





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup Penulis
Lampiran 2. Pernyataan

























---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PENDAHULUAN


I.1 Latar Belakang Masalah

--------->Menyongsong dua dasawarsa ke depan, masalah stabilitas perekonomian suatu bangsa yang diiringi kebijakan moneter pemerintah tampaknya masih menentukan arah dan nasib Bank Sentral (baca: Bank Indonesia). Kalangan futurolog - termasuk didalamnya pengamat ekonomi-perbankan - menetapkan acuan-acuan ideal sekaligus tepat sasaran agar pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) mempercepat kaidah-kaidah kebijakan transmisi moneter . Artinya pemerintah maupun BI perlu melakukan perubahan-perubahan mendasar agar laju naik turunnya kurs-valuta perekonomian negara yang diharapkan mampu menyesuaikan diri pada kondisi perubahan perekonomian global.
--------->Dampaknya, mau tidak mau, pengelolaan risiko sistem keuangan perbankan dari tahun ke tahun ditekan seminimal mungkin agar dana yang terhimpun dapat dialokasikan kepada penanaman investasi baru . Sementara, kebijakan sistem perbankan BI – misalnya penetapan rata-rata inflasi dan penetapan nilai kurs - belum tentu sejalan dengan kesesuaian antara target pemerintah di lapangan. Akibatnya, mudah ditebak terjadi tarik ulur kepentingan antara visi-misi pemerintah dan BI meskipun kalangan pers kurang memperhatikan secara tersirat. Persoalan yang menggejala umumnya terkait erat dengan paradigma, sikap dan keputusan pergantian pemimpin dari orde pemerintahan ke orde pemerintahan.
--------->Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang berkepanjangan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan karena menurunnya kepercayaan penanaman investasi masyarakat luar negeri sebagai akibat kesalahan etika politik pemerintahan Orde Baru. Untuk mengatasi hal ini, BI melakukan langkah penyelamatan dengan mengatur kebijakan nilai fiskal dan memperhitungkan pergerakan pasar modal dari dunia usaha.
hal. 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------->Sementara, pada saat yang bersamaan, gejolak sosial masyarakat agar terjadi perubahan mendasar kebijakan ekonomi-politik di bidang moneter mempengaruhi pandangan-pandangan investor luar negeri. Perkembangan selanjutnya, investor luar negeri seakan berharap-harap cemas akan penanaman modal yang telah ditanamkan jauh-jauh sebelumnya.
--------->Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BI pun mengeluarkan kebijakan peraturan penetapan suku bunga sesuai kesepakatan pemerintah sebagai tindak lanjut menanggapi dampak krisis moneter yang kemudian nilai BI rate akan naik beberapa poin. Selain bertujuan menjalankan program restrukturasi perbankan secara konsisten ( Lihat : “ Tinjauan Triwulanan Perkembangan Perbankan, www.bi.go.id), BI bersama pemerintah mengupayakan agar perekonomian negara dapat bangkit kembali. Namun demikian mengingat kebijakan moneter yang diberlakukan berlangsung selama 4 sampai dengan 5 tahun juga dipengaruhi situasi dan kondisi ekonomi-politik luar negeri seperti naik turunnya harga minyak dunia. Perhatian terpenting dalam hal ini terletak dari bagaimana pemerintah di masa mendatang mampu menyesuaikan dan merumuskan kebijakan tepat-guna sebab masalah perbankan penuh dengan resiko. Apalagi budaya dan gaya kepemimpinan kepala negara sangat menentukan kebijakan moneter BI.
Persoalannya kemudian adalah beban besar dan tanggung jawab semakin berat tatkala blok-blok perdagangan luar negeri dan sistem perbankan negara-negara Amerika Serikat, Eropa (Jerman, Perancis dan Inggris) atau Asia Timur ( Jepang dan Cina) telah menerapkan pendekatan pemasaran global. Dalam konteks ini, kedudukan bank-bank sentral telah memiliki perencanaan, pengendalian dan memanfaatkan untuk membuka jaringan serta ruang-ruang terhadap organisasi-organisasi negara. Dengan menerapkan langkah pengalokasian dana terpadu, peran bank-bank sentral bukan menjadi pusat perekonomian finansial lagi. Akan tetapi, dapat dikatakan sebagai wadah penghubung yang semakin memperlancar pergerakan ekonomi bangsa.
--------->Oleh karena itulah salah kiranya doktrin ekonomi kontemporer yang memaparkan bahwa bank perlu beradaptasi kepada nilai kultural masyarakat atau agama seperti syariah dan lain-lain . Sebab, makna terdalam emansipasi Bank Sentral

hal. 02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mengalirkan prestasi ekonomi bangsa di kancah internasional. Berkaitan dengan konteks BI, mampukah kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan direksi di dua dasawarsa menjawab perubahan zaman yang berlangsung cepat bahkan tak terduga?
Uraian singkat yang dijelaskan dalam pandangan Jacques Attali (1997) menunjukkan bahwa kehadiran milennium ketiga ditandai tatanan geopolitik melalui persaingan antara “yang kalah” dan “yang menang”. Setiap negara-negara besar yang mengakui konsumerisme sebagai ideologi, budaya perbankan yang diperkenalkannya mampu mempengaruhi peradaban suatu negara. Akibatnya batas-batas kemampuan peradaban adalah sejauhmana perbankan mempelopori zona aturan main yang bukan lagi berdasarkan pada kaidah profesionalisme. Sebab, profesionalitas di masa mendatang menjadi budaya klasik oleh karena otoritas bisnis berlaku ibarat hubungan kerjasama politik saling mempercayai dan saling menguasai. Dalam konteks ini, bank Sentral –dalam hal ini BI – perlu mengubah catatan penting mengenai paradigma perbankan yang dipakai mulai hubungan dengan pemerintah, kerjasama antar sekawasan- global strategi dan pilihan manajemen resiko.
--------->Kalangan pemerhati perbankan dan pemerhati sosial-ekonomi mengungkapkan pendapat bahwa persoalan tersebut lebih disebabkan pengaruh liberalisasi ekonomi maupun penerapan pasar bebas. Pergantian abad 21 lebih dikenal sebagai masa perubahan cepat tekhnologi dan informasi sehingga memungkinkan sistem perbankan membuka jalan bagi industrialisasi jasa. Apabila dilihat dari kemampuan sistem perbankan yang dimiliki oleh negara-negara pemegang kendali kekuasaan ekonomi-politik, pergerakan masuknya modal yang tak terbendung kurang disadari berdampak buruk pada stabilitas moneter dan perekonomian negara .
--------->Memang benar bahwa pembaharuan infrastruktur perbankan disusun pada kaidah Bassel sebagai langkah antipasi mendisiplinkan pasar perbankan . Tujuannya adalah perbaikan di bidang kebijakan BI yang menekankan pada kestabilan

hal. 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rasionalitas moneter. Dengan kata lain, perkiraan penanaman investasi terkendali dengan nilai tukar yang lebih dinamis. Namun demikian perkembangan ekonomi internasional dewasa ini memperlihatkan perubahan gaya melihat dan menunggu (wait and see) ke tipe nomadik oleh negara-negara industri. Kejadian seperti ini biasanya semakin jelas apabila negara investor secara tiba-tiba menarik modalnya tanpa alasan yang jelas sehingga terbesit pertanyaan didalam BI dan pemerintah ditengah kegiatan ekspor-impor. Temuan Kompas (06/03/06) mencatat terjadinya gejala penyebaran kredit perbankan tidak merata dalam sendi-sendi perekonomian pada tahun 1996 sampai 2002. --------->Dihubungkan dengan kajian Bapepam dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia mengenai upaya memperluas bursa saham melalui konsep universal banking – yang merupakan jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa di sektor keuangan - maka akan ditemukan titik temu bahwa pasar internasional lebih menjadikan BI sebagai agen pelayanan-perantara . Oleh karena itulah, sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mempersiapkan sejumlah skenario agar mampu mencermati dillema perbankan dalam konteks sosial-ekonomi dan sosial-politik.
--------->Setelah pemerintah menekankan sasaran fiskal-moneter agar lebih stabil, pengamat menteri Menko Ekuin Kwik Kian Gie pernah melontarkan rancangan pembahasan masa depan BI dan negara secara mandiri. Sebab, kredibilitas BI di mata internasional menurun ditandai rendahnya penanaman investasi. Lebih lanjut lagi, kebijakan fiskal-moneter yang terpatok pada neraca perdagangan menjadikan laporan final pertanggung jawaban direksi BI kepada presiden. Namun, sampai saat ini jawaban seakan terletak pada likuiditas bank menurut isi kesepakatan Letter of Intent (LOI) dari IMF atau Bank Dunia. Sementara bagi dunia perbankan nasional, kebijakan ini tentu mempengaruhi kewibawaan BI yang pada gilirannya ‘pengecualian’ kebijakan fiskal moneter diaudit oleh BPK. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, sasaran-sasaran fiskal-moneter dimaknai pengertian ekonomi bukan politik. Disinilah menuntut letak kajian kritis mengenai pendekatan peradaban yang digunakan selama ini.
Sebab, keadaan serta tujuan moneter yang ingin dicapai terkait dengan hubungan kekuasaan dengan negara-negara internasional. Karena itulah, kerjasama yang dilakukan nanti agaknya memerlukan pendalaman agar mampu bersaing dalam

hal. 04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pasar global. Guna menggambarkan secara sosiologis, kerangka kerja BI menopang kebutuhan moneter riil yang mencakup pemahaman pasar komoditi global. Agaknya, perlu pula dipahami hubungan mengkaitkan antara perbedaan tatanan yang terjadi dalam berbagai dinamika kehidupan dunia usaha internasional.
--------->Pada tatanan geopolitik sekarang ini, hubungan internasional BI memegang peranan penting menjadi lembaga yang melaksanakan keinginan pemerintah nasional (Rahardjo, 1999). Pergeseran kepentingan saat ini tampaknya akan melahirkan sebuah dunia yang melahirkan cara pandang baru kebijakan dan berpraksis ekonomi-politik perbankan. Sebagaimana terjadi pada perubahan politik global setelah perang dingin pada tahun 1970-an mengilhami pembuat keputusan negara-negara menatap masa depan lebih baik.
--------->Secara otomatis, pendekatan nasional-sosialis pembangunan Soekarno terhadap BI berubah pula mengikuti keterbukaan pasar pembangunan ala Rostow ketika Soeharto memimpin. Menariknya, perkembangan moneter kebijakan BI pun di masa depan tentu akan memiliki berbagai kemungkinan apalagi di tengah tatanan dunia global baru terus berubah secara cepat dan tak terduga .
Nah, dari sini penulis tertarik untuk mengangkat karya tulis ilmiah kali ini dengan judul “Skenario Global Bank Indonesia Bersama Pemerintah Menyongsong Tahun 2025”.

I.2 Identifikasi Masalah
--------->Dari ulasan mendasar diatas setidaknya akan dapat ditarik identifikasi masalah yaitu bagaimanakah menentukan strategi alternatif sekaligus peta penunjuk jalan yang dapat menjawab tantangan BI maupun pemerintah dalam dua dasawarsa kedepan? Persoalan akan lebih menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat – tidak menutup kemungkinan – tatanan ekonomi global baru menyongsong 2025 akan tercipta. Oleh karena itulah, perlu diberikan catatan penting terlebih dahulu bahwa tulisan ini bukan argumentasi. Melainkan lebih merupakan tinjauan analisis dibalik pokok permasalahan antara BI dan pemerintah selama ini. Tentu saja ulasan yang hendak dipaparkan membahas kemungkinan-kemungkinan

hal. 05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
yang akan terjadi dalam dua dasawarsa mendatang sehingga BI perlu mengambil kebijakan penting. Yaitu meliputi sasaran fiskal-moneter, pengaruh kebijakan BI sekaligus kedudukan BI dalam kancah global serta perencanaan-perencanaan penting menghadapi blok-blok perdagangan maupun blok-blok politik antar negara.

I.3 Kerangka Teoritik

--------->Perkembangan sejarah-sejarah universal perbankan diawali semangat merkantilisme dan revolusi industri yang kemudian menjangkau sejumlah negara pada awal abad IX. Pada tataran ini, perbankan masih dalam bentuk “primitif” baik dalam jaringan, organisasi dan kinerja. Namun kemudian, di tengah pertengahan abad XX, perbankan mulai mengalami pengubahan wajah dan bentuknya dari segi keterbukaan pasar. Catatan Hegel dan Marx mempercayai bahwa kondisi material mendahului sekaligus membuka peluang perubahan terhadap organisasi-organisasi termasuk bank. --------->Pertama, dunia politik internasional menerapkan penyelarasan dan pendomestikan identitas perbankan seperti pengaruh AFTA, tiga serangkai ekonomi Asia yaitu Cina-Malaysia dan Jepang. ASEAN-Cina bahkan kebijakan WTO.
Ada persoalan kontroversial mengenai pengaruh kemunduran blok Timur di era pertengahan 1960-an setelah perang dingin menurut para ahli berperan serta mengubah wawasan kebangsaan perekonomian negara Asia-Afrika. Di negara kita, sejak pemerintahan Soekarno sampai era reformasi, pertetangan ideologis pemimpin terbawa pula tanpa sengaja dalam perumusan kebijakan BI. Sebuah pemahaman mengenai sejarah kebijakan moneter BI akhirnya lebih dikenal etika kebudayaan pembangunan ekonomi berdimensi satu arah. Demikan halnya, kualitas Sumber Daya Manusia narasumber perbankan mengikuti pula alur penempatan di posisi lingkungan dalam BI.
Sebenarnya, didalam masyarakat prakapitalis, setiap bagian aset perbankan dan upaya menghindari-menata kesalahan cara kerja bisnis sertifikasi BI berdasarkan peraturan pemerintah. Tentu saja strategi membangun kemitraan mengarah kepada

hal. 06
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ciri dasar ringkasan pemberdayaan membangun kredibilitas Bank pada tahap selanjutnya. Esai antropologis Gertz mitos-mitos kebudayaan pembangunan memang kerapkali dimaknai bahasa penegasan terhadap kedudukan pemerintah. Pada bab “BI dan Perkembangan Paradigma Pembangunan”, ulasan ide-ide yang hendak disampaikan pada – meminjam istilah hutington- perbenturan kepentingan antar “peradaban” kepemimpinan perbankan dan pemerintah yang memerlukan penanganan secara bijak .
Kedua, dilatarbelakangi kondisi itu, industri perbankan independen kemudian disimak tidak terbatas sebagai diskusi opini publik lagi. Apalagi, sejak hukum organisasi ketatanegaraan mengatur hubungan Bank Sentral dan pemerintah yang kemudian disahkan kedalam Undang-Undang No. 11 tahun 1953. Hal ini pula yang perlahan-lahan menjadi sistem politik komando sehingga “hak pregoratif” turut mengatur struktur kebijakan BI. Bagaimanapun juga, seperangkat amandemen UU disertai pemikiran kedepan sejauhmana dampak terhadap Bank Sentral itu sendiri setidaknya perlu dimulai sejak dini.
--------->Apabila pemerintah mau belajar pada kegagalan dan sejarah perkembangan tipe organisasi-organisasi modern yang semakin memperpanjang sistem feodalisme politik akibat titik balik peradaban. Problem kontemporer memahami bagaimana kesenjangan organisasi modern yang memaksakan terhadap kenyataan-kenyataan sosiologis peradaban. Skeldon dalam Firdausy (1998) menyangkal pendapat Zelinsky yang menekankan peran kunci demografis organisasi modern yang dikhawatirkan akan menjadi individualistik karena mobilitas pembuat keputusan .
Dunia perbankan terkadang memiliki sudut pandang sendiri meliputi hak ekonomi, hak sosial-budaya dan hak politik. Dalam konteks politik, agenda birokrasi perbankan dan pergantian kepemimpinan Bank Sentral diarahkan sesuai penerapan Undang-Undang yang dijalankan pemerintah. Kontrol negara pun diterapkan oleh karena pemerintah memiliki fungsi sebagai lembaga penyelenggara pembiayaan pembangunan. Ilmu sosiologi memandang akan pentingnya kedudukan kesejahteraan

hal. 07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

masyarakat tafsir makna sosial dibalik itu yang, secara tidak langsung, dapat dikatakan BI menandai mengangkat derajat dan kualitas Human Capital. Dengan demikian, permasalahan BI bukanlah murni ekonomis melainkan juga bersifat sosial-filosofis.
--------->Manusia memiliki pijakan kepekaan hubungan emosi dengan memberi kepercayaan kepada kelembagaan negara. Perilaku individualistik masyarakat Barat tak berpengaruh ketika kurs dolar Amerika Serikat jatuh beberapa saat ketika kejadian penyerangan World Trade Center berlangsung. Tentu saja tidak cukup mengkaitkan masalah ini dengan kondisi BI dan rasa kebangsaan masyarakat dalam negeri. Namun, secara teoritis, dapat ditarik hikmah kebijaksanaan bahwa setiap insan memiliki dambaan-dambaan terpendam terhadap kondisi moneter perbankan melalui refleksi fenomena sosial-politik sehari-hari.
--------->Setiap peristiwa - entah politik, dillema perbankan global dan nasional - akan melahirkan pergulatan sejarah baru di masa depan. Sejarah terbentuk dari pemaksaan peristiwa. Hegel memang menerapkan rumusaan abstrak mengenai tesa dan antitesa yang kemudian melahirkan sintesa. Landasan pemikiran filosofis ini mewujudkan gagasan mengenai terciptanya sejarah era tatanan global baru. Sebab, seperti yang diungkapkan Fukuyama (2003) sejarah merupakan proses terbuka dengan berbagai kemungkinan di masa mendatang .

hal. 08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BAB II ANALISIS


II.1 BI dan Perkembangan Paradigma Pembangunan
--------->Selaku mitra pemerintah, Bank Indonesia (BI) bertindak sebagai pengatur moneter yang mengagendakan kinerja tidak terbatas pada penataan kegiatan perbankan bahkan pemulihan moneter nasional. Selama 53 tahun - sejak kolonial sampai pemerintahan SBY-JK sekarang - BI mengikuti rutinitas jadwal pemerintahan. Fakta sejarah menunjukkan pengubahan BI menjadi status nasional pasca-kolonial yang semakin melanjutkan peranannya di era otonomi daerah sekarang mendapat tantangan dari paradigma pembangunan. Ciri-ciri khusus yang ditandai adalah pengakuan suara kekritisan dari direksi BI, penuntutan otoritas otonomi di masa depan serta menjalin keharmonisan hubungan antara pejabat pemerintahan.
--------->Dimulai dasawarsa 1950-an, manifesto politik-ekonomi Soekarno menerapkan nasionalisasi BI sebagai identitas, namun belum mencapai tahap evaluasi perbankan terjadwalnya laporan-laporan. Melalui revolusi sebagai jargon politik pembangunan perekonomian, Soekarno melupakan peristiwa aktual perbankan sehingga kondisi moneter negara menjadikan krisis di pertengahan 1965-an. Karena terdapat banyak pertimbangan dalam membangun peradaban perekonomian perbankan maka persoalan pembangunan citra politik kebangsaan dengan penerapan New Emerging Forces (NEFO) di mata internasional didahulukan. Beberapa tahun sebelum dikeluarkannya dekrit presiden dan beberapa tahun kemudian peristiwa Supersemar 1966, BI dibebankan pada pembayaran beban setelah perang kemerdekaan di tengah menipisnya jumlah kekayaan negara. Kelihatannya, Soekarno mendefinisikan bahwa

hal. 09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BI sebagai bahasa kebudayaan pemerintahan. Dengan kata lain, sandaran BI pada lalu lintas pembangunan stabilitas moneter nasional mengejawantahkan menuruti keabsahan identitas kelembagaan saja sesuai saran dan kebijakan searah dari pemerintah.
--------->Kejadian seperti itu hampir terjadi di pemerintahan Habibie yang berlangsung selama 2 tahun dan pemerintahan Gus Dur . Kedua pemimpin ini, memiliki ciri khas sebagai figur demokratis dan intelektual. Para pengkritik perbankan dan pengamat sosial-politik menilai bahwa persoalan militer yang turut menanamkan investasi dan mengalokasikan dana sejak awal dekade 1980-an di perusahaan swasta kurang diselesaikan dengan baik. Kecenderungan militer memasuki dunia perbankan berkembang dalam ruang perbankan semakin terbuka karena berlarut-larutnya penegakan hukum. Apabila standar narasumber diartikan sebagai “ruang publik” yang terbuka maka kehidupan perbankan akan terdapat hambatan besar untuk berkembang.
Pemerintah melalui pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BI memang mengatur agar campur tangan investasi pihak luar dari pihak BI. Dalam pandangan romantika politik, dorongan pengembangan modal sosial perbankan tercakup wilayah-wilayah yang berproses kekuasaan secara alamiah. Sebab, BI memiliki kenyataan sosial-ekonomi pada sektor investasi yang menjalankan figur sebagai korban kesalahan kebijakan pemerintah. Pemerintahan Megawati yang kemudian diteruskan SBY-JK mewariskan problem kultural dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kebijakan fiskal-moneter. Tetapi, disini sekali lagi perlu dikaitkan dengan konteks global kenaikan minyak dunia tahun 1999 . Sebagai salah satu negara yang terkena dampaknya, pemerintah kemudian bersama DPR menaikkan harga BBM tanpa mengujinya kepada masyarakat. BI pun seakan di posisi ambiguitas dan menjadi “kambing hitam” atas persoalan ini. Polemik antara BI dan masyarakat pun
hal. 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dipahami sebagai gagasan politis karena, pada saat bersamaan, penandatanganan Letter of Intent (LoI) IMF dilakukan.
--------->Karena itulah sejarah moneter BI diwarnai upaya dan nuansa menyehatkan perbankan nasional. Penyebaran pengetahuan serta likudiasi bank-bank kurang sehat pun dicanangkan dalam agenda menteri-menteri di era Gusdur dan Megawati. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, laju cepat BI memperingatkan pelaku bisnis perbankan yang mengalami kesulitan pasar memang pernah menghambat perekonomian pada 1996. Pemerintah – dalam hal ini BI - menyadari, sumbang asih perbankan-perbankan yang akan dilikuidasi masih dibutuhkan sehingga beberapa bank digabungkan. Prospek ekonomi-politik paradigma pembangunan yang dipakai adalah menemukan karakter corak bisnis perbankan berdasarkan pertumbuhan ekonomi bertahap dan mampu tanggap terhadap kesalahan manajemen .
--------->Di era otonomi daerah sekarang ini, pemberdayaan good government and good governance dilakukan melalui pembenahan penerimaan karyawan. Pertanyaan yang dirasakan, apakah pelayanan kepada masyarakat benar-benar telah dilakukan secara tekhnis baik aparatur pemerintahan maupun dari BI? Persaingan ketat, menjadikan profesionalitas BI sebagai proses pembelajaran serta mawas diri terhadap perubahan-perubahan mendatang.
Kira-kira setelah peristiwa reformasi pada tahun 1998 sampai tahun 1999, suara-suara agar ditegaknya reformasi di segala bidang menjadikan perbankan turut mengalami keterbukaan. Aspek terpenting komunikasi BI kala itu menekankan informasi kepada masyarakat mengenai gambaran permusyawarakatan kebijakan Bank. Jadi, salah kiranya jika anggapan sebagian opini publik bahwa BI terbentuk hanya melayani kepentingan pemerintah. Didalam konfrensi pers yang diadakan di Jakarta oleh deputi Gubernur BI di tahun 2000 tentang tanggapan terhadap moneter nasional setidaknya mampu menjelaskan kedudukan hal itu (www.tempointeraktif.com). Secara umum, situasi-kondisi keberlangsungan

hal. 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hubungan antara pers dan BI masih terkatung-katung akibat beban birokrasi pemerintah yang diberikan kepada BI.
--------->Pragmatisme politik dalam kebahasaan politisi umumnya ditempuh melalui jargon-jargon ibarat puisi kepahlawanan. Di era 1970-an Soeharto memperkenalkan paradigma pembangunan menuju era tinggal landas. Salah satu kebijakannya yang berpengaruh terhadap deregulasi moneter BI dan melakukan penanaman investasi asing melewati Bambang Trihardmojo . Sesuai dengan tujuan penataan pembangunan perekonomian, pemerintah menekankan bahwa implementasi kemapanan bangsa didahulukan sehingga prioritas inventarisir kebutuhan dasar BI menunjukkan keprihatinan.
--------->Peluang pendekatan etnopolitik Asia Tenggara dalam menjadikan wilayah negara-negara lebih demokratis akhirnya terkendala kesejajaran budaya politik-pemerintahan. Tersekat-sekatnya kepentingan pemerintahan di tubuh wakil rakyat DPR-MPR dalam merumuskan Undang-Undang (UU) perbankan yang peduli pada kenyataan di tubuh BI. Jelaslah kemudian BI membutuhkan “angin segar” yang dapat merumuskan kelemahan diantara pilihan politik pembangunan pemerintah. Banyak contoh yang dapat diberikan pemecahan kelemahan sasaran resiko fiskal-moneter di tahun 1965, tahun 1996, tahun 2000 dan tahun 2006.
--------->Hal itu juga dipengaruhi sudut pandang geopolitik ke-Asia-an dan pengembangan perusahaan-perusahaan besar multinasional menyelesaikan tugas penting transaksi bursa efek BI . Memang jauh lebih mudah jika BI merestrukturasi paket fiskal-perbankan sebagaimana terjadi ketika benturan kepentingan pelaksanaan profesionalitasnya di tahun 1997. Walaupun terdapat ujian berupa menyeleksi perdagangan antar bangsa disamping mempertahankan stabilitas moneter. Namun demikian, BI melewati ambang krisis kepercayaan luar negeri sehingga beberapa tahun berikutnya fluktuasi nilai tukar rupiah relatif stabil.
Persoalannya kemudian bagaimanakah BI lebih bijak menangani kebijakan fiskal-moneter perbankan mengatur depresi keuangan di era otonomi daerah? Sebab, semakin kompleks suatu birokrasi pemerintahan yang tersebar dalam beberapa bagian wilayah, semakin kompleks pula kebijakan makro-mikro moneter. Contoh kasus yang menjadi perhatian lebih adalah Aceh melalui otonomi khusus di tahun 2005 yang
hal. 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diberikan kebebasan ekonomik melakukan kegiatan perdagangan luar negeri seperti prinsip negara federal.
Dogma politik perdamaian memang menelaah dan meminimalisir dampak kekerasan untuk menciptakan keutuhan bahkan keharmonisan. Karena, dialog-dialog dan kesepakatan menitikberatkan pada sikap mengalah salah satu pihak dengan alasan menegakkan demokrasi. Imbasnya, BI juga mengikuti bagian poin kebijaksanaan politik perdamaian SBY-JK yang bukan mustahil justru menyalahi aturan UU perbankan dan UU Bank Sentral Indonesia. Dalam konteks ini, landasan etis UU BI akan mempengaruhi periode politik perbankan di masa depan.
Ditilik dari sejarah kondisi umum politik perbankan BI, perumusan kebijakan pemerintah menghadapi perubahan sosial dan paradigma pembangunan setidaknya dapat dipetakan sebagai berikut. Pertama, periode perintis yang dikatakan sebagai pembentukan dan perubahan nama BI di era kolonial setelah perebutan perang kemerdekaan sebagaimana diungkapkan diatas . Perniagaan yang dikelola awalnya di bawah tangan Veregnide Ost Compagnie (VOC) kemudian beralih ke Jepang sampai tiba ke pangkuan pemerintahan Indonesia. Secara garis besar, BI kala itu menekankan sirkulasi perdagangan, menahan inflasi dan mencetak uang sehingga aspek politis pemerintah belum nampak. Laporan agenda yang acapkali dilakukan adalah melakukan kredibilitas sektor properti pengadaan devisa yang menjadi penunjang ekonomi negara. Oleh karena itulah, di periode perintis, prores kemajuan organisasi BI merefleksikan pada kondisi persiapan kemerdekan dan setelah memerdekakan diri.
Ketika pilihan kebijakan pemerintah Soekarno memutuskan model pembangunan dari atas ke bawah sekitar 1950-an, Bank Sentral Indonesia dibentuk sebagai pelayan masyarakat-negara yang meniadakan sistem kelembagaan kelas borjuasi warisan kolonial baik belanda maupun Jepang . Sebagai tindak lanjut dari tata ekonomi Pancasila, Bank Sentral Indonesia membantu dan membagi penerimaan sisa-sisa pajak kolonial untuk pembangunan di tengah tekanan inflasi. Apa yang diamanatkan dalam kerangka acuan garis-garis besar ekonomi Pancasila dan jargon revolusi tanpa henti mengakibatkan kebijakan BI seakan menjadi bahasa antropologis demi mempertahankan status quo kekuasaan Soekarno . Dengan latar belakang

hal. 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inilah, BI memerlukan kesadaran sejarah mengenai peran dan fungsinya bersama pemerintah di era otonomi daerah sekarang ini.
Kedua, memasuki masa di ambang batas ambiguitas-ilusi dogma pembangunan. Fase ini merupakan penanda yang menunjukkan bagaimana BI terpancing oleh isu-isu politik pemerintahan sehingga dihadapi dillema pelik antara kebijakan pemerintah, kebijakan terapan perbankan sesuai kondisi masyarakat dan kebijakan internal. Pada tahun 1999 , masalah uji kelayakan calon direktur BI muncul di permukaan sesuai permintaan pemerintah . Sementara itu, masyarakat, pasar dan BI memiliki kriteria tersendiri dengan perhitungan-perhitungan logis bagi kebutuhan pengembangan masa depan. Disini, upaya komitmen berdasarkan pengkomunikasian terlebih dahulu menjadi penting agar mampu menyelaraskan kepentingan dan suara berbagai pihak. Dikatakan dalam pemahaman politik, pengakuan dan memberikan kesempatan terhadap suara penyaluran kekuasaan trinitas pilar pertumbuhan perekonomian bangsa saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sebab, dalam pergerakan sejarah, BI selalu menjadi korban ketidakadlilan politik pemerintahan.
Barangkali menarik menganggap hal tersebut dalam pemahaman upaya mewujudkan masyarakat madani di era otonomi daerah sekarang ini. Sebab, good government dan good governance tidaklah cukup tanpa disertai good implementation dalam pengertian sebenarnya. Ketika tulisan ini disusun, Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) masih berjalan tersendat-sendat . Ada kaitan secara langsung dan diantara RUU KMIP dengan good implementation demi merumuskan kembali visi dan misi BI di masa mendatang. Di masa mendatang, tema-tema besar visi misi BI tampaknya menitikberatkan informasi publik yang memadai sehingga pers dan masyarakat mampu mengontrol kebijakan-kebijakan politik pemerintah.
Ketiga, periode lepas landas memasuki di penghujung abad 21. Setelah detik-detik sejarah bergulir begitu cepat, BI menandai peristiwa penting bangkitnya perekonomian-moneter nasional. Tolak ukurnya terletak dari kemampuan BI rate yang mencapai pertumbuhan rata-rata 3% sampai 5 % tahun lebih-lebih lunasnya hutang dari IMF memungkinkan sasaran fiskal-moneter tepat sebagaimana
hal. 14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

diprediksikan sebelumnya. Namun demikian, sebagian para analisis politik memang sedikit meragukan skenario paradigma pembangunan global menghadapi era globalisasi yang dilakukan pemerintah mampu menjembataninya. Ini diakibatkan kelemahan pertumbuhan ekonomi nasional yang memprihatinkan .
Dari situ kemudian muncullah apa yang disebut dengan “ Paradigma Tujuan Pembangunan Milenium (MDGS) ” masyarakat sipil dan dunia usaha dengan meningkatkan mutu di tengah kesenjangan regional. Keabsahan atau legitimasi BI telah memiliki wewenang memimpin para pengusaha menyelenggarakan opsi pertumbuhan industri nasional. Tujuannya adalah, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memupuk kepercayaan investasi asing agar menanamkan modalnya kedalam pentas industri nasional. Untuk saat ini, tantangan terberat pemerintah menghilangkan stigma-isu terorisme dan sentimen anti Amerika Serikat yang melekat sejak terjadinya peristiwa Bom Bali. Melihat kondisi demikian, BI tentu tidak akan mengambil langkah gegabah dalam menetapkan sasaran fiskal-moneter. Sebab, hal itu menyangkut hubungan diplomasi dan menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Kisah diplomat yang berkunjung ke negara-negara persemakmuran sampai Eropa, Asia bahkan Amerika Serikat membawa misi terpenting BI untuk mewujudkan penyempurnaan paket ekonomi-politik daya saing perbankan. Diantaranya adalah stabilitas sistem keuangan dan sasaran inflasi disamping merangkul kepercayaan investasi dengan meyakinkan kondisi tanah air setelah penangkapan pelaku bom Bali. Disini kita melihat bahwa kepercayaan (trust) secara sosial-perbankan akan menjadi dominan di masa mendatang.
Menurut Fukuyama (2002), kepercayaan (trust) seakan menjadi akses-kontrol yang sangat penting dalam melakukan kerjasama sehingga mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien. Di pemerintahan Soeharto, kepercayaan para pengusaha dan investor ditengarai memperlihatkan keseimbangan pasar nasional dan internasional. Pengajuan kredit perbankan digunakan dengan tujuan-tujuan memaksimalkan keuntungan meski pengejaran industri pertumbuhan ekonomi-politik

hal. 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
masih dibelenggu lantaran keadilan pasar dikuasai keluarga cendana. Dibawah arahan menteri ekonomi kala itu, pengucuran dana segar sebagai salah satu penerapan kebijakan perkreditan-suku bunga BI yang diberikan umumnya jatuh ke bank milik keluarga Cendana. Sebab, ada “pameo” bahwa sejumlah keuntungan keuangan operasional BI yang dialihkan pada wewenang tugas serta jabatan sebagian kalangan aparatur pemerintah .
Kebijakan negara dan parlemen mempengaruhi secara signifikan terhadap BI. Pada bulan-bulan terakhir tahun 1995-an, masalah itu semakin kentara ketika menteri ekonomi yang biasa disebut dengan Mister Clean atau Marie Muhammad melakukan reformasi perbankan. Persoalannya adalah pejabat pemerintahan terlalu jauh mengarahkan kebijakan BI dan perbankan agar memberikan kredit yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahan swasta maupun nasional keluarga cendana. Bahkan, diakui atau tidak, masalah ini masih terjadi sampai saat ini.
Oleh karena itulah, paradigma pembangunan yang ada seharusnya dapat lebih peduli kepada perbankan terutama BI. Diantara sekian pilihan yang tersedia, paradigma pembangunan itu memiliki dasar sejarah BI sehingga benar-benar mengetahui situasi dan kondisi didalamnya. Contoh paradigma pembangunan ber-kesadar-an sejarah yang telah diterapkan di Bangkok dengan pendekatan mikro ekonomi. Dengan modal yang sederhana, Bangkok melalui kebijakan fungsi ekonomi stabilitas fiskal-moneternya membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi negara dan kesejahteraan masyarakat .
Peran pemerintah dalam ekonomi pasar, menyediakan solidaritas ekonomi bagi pengusaha dan perbankan sehingga Bank Sentral mampu membidik ke arah manakah perekonomian akan tumbuh? Pada tataran ini, Bank Sentral diakui sebagai aktor pembangunan yang mengembangkan usaha produktif perekonomian. Wajar

hal. 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kemudian jikalau Bangkok mampu bersaing di kawasan Asean karena stabilitas moneter yang mampu menggairahkan industri dengan memanfaatkan tekhnologi pertanian. Pada dasawarsa terakhir ini, Bangkok menjadi pasar nasional yang menguasai produk-produk unggul hasil pertanian.
Meskipun demikian, paradigma pembangunan tersebut memiliki kelemahan. Karena, sistem ini menggunakan paradigma pembangunan secara bertahap mirip model Rostow yang digunakan semasa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Pengaruhnya kebijakan pemerintah terhadap kebijakan Bank Sentral tentu masih ada dalam bentuk UU. Bank Sentral No. 13 tahun 1968 yang membatasi kebijaksanaan Bank Sentral dan kebijakan moneter. Oleh karenanya, Bank Sentral menjadi mitra yang bersama-sama mengangkat bahu (baca: bekerjasama) demi memajukan bangsa.
Untuk mengatasi itu tentu diperlukan renungan kritis yang tidak hanya berdasarkan konsep pemikiran semata. Lebih-lebih paradigma pembangunan ber-kesadar-an sejarah yang - seharusnya memiliki semangat progresivitas dan meliputi unsur humanitas agar semakin perduli pada kondisi kesejahteraan masyarakat dan BI. Memahami humanitas dalam kaitannya dengan BI agaknya melibatkan pula nilai kearifan lokal penghargaan pemerintah terhadap suara kebijakan direksi tanpa beban-beban politis sebagaimana telah dijelaskan contoh di muka. Dengan tujuan agar kebijakannya tidak saling berbenturan dan mampu memberikan arahan di perubahan serba cepat masa yang akan datang . Dengan demikian, kedepan, mudah ditebak perjalanan paradigma pembangunan selalu melewati proses peristiwa revolusioner, demokrasi, otoriter dan stategi pemerintahan liberal-pasar. Tahapan-tahapan perubahan ini menandai cara bertindak BI yang rentan terhadap gejolak sosial-politik sebagaimana terjadi di tahun 1966, tahun 1998, tahun 2001 dan tahun 2005. Bila demikian, tahun 2025 adalah proses menuju penemuan transisi perbaikan paradigma pembangunan ditengah gaya kebijakan kepala negara masing-masing. Lebih-lebih, jika, misalnya, proses keberlangsungan otonomi BI telah diberikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah.

hal. 17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.2 Mitos Otonomi dan Hambatan Struktural
Setelah kita mempelajari paradigma pembangunan setidaknya kita akan memperoleh beberapa acuan mendasar yang melatar belakangi munculnya opini kontroversial mengenai otonomi Bank Indonesia (BI) . Dengan menunjuk pada ketentuan kontrol operasional dan kelembagaan dari pemerintah, otonomi BI lebih diartikan sebagai pelengkap saja. Barangkali, kekeliruan selama ini adalah menganggap makna demokrasi dan reformasi menyetujui kesempatan untuk menunjukkan suara atau bentuk ketertindasan dari dalam .
Akibat lebih lanjut, munculnya penguatan wacana otonomi di bidang transparansi-informasi, penyelenggaraan birokrasi BI yang adil-sebebas-bebasnya serta kemandirian keorganisasian BI. Kasus-kasus Syahril Sahbirin, “pendiktean” kebijakan ekonomi-politik mulai di era Soekarno sampai sekarang kemudian dilanjutkan dengan tidak diterapkannya kesepakatan IMF secara konsekuen oleh pemerintah melatabelakanginya. Melihat kondisi ini, otonomi BI berkembang kepada kemandirian secara bebas-bebasnya namun masih dalam kerangka organisasi pemerintahan.
Sejauh ini pemerintah melihat bahwa BI merupakan kesatuan dalam bekerjasama membantu perekonomian bangsa sehingga otonomi yang diberikannya masih berjalan pada tataran praktis. Terbukti selama perjalanan sejarah bahkan pergantian pemerintahan, kontak kebudayaan otonomi BI dengan pemerintah memperjelas ada ketidakseimbangan dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, intervensi pasar valas setiap dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan suku bunga menjadikan kelancaran transaksi investasi tak tentu arah. Tampaknya, ada kekhawatiran bagi pemerintah jika otonomi dibidang pengaturan kelancaran finansial

hal. 18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diberikan secara bebas-bebasnya otoritas wibawa UU yang mengatur kedudukan BI dan pemerintah menunjukkan kegamangan. Secara politik, penguasaan itu dilakukan sebagai wujud meningkatkan tanggung jawab pemerintah di mata dunia internasional.
Oleh karena itulah hambatan struktural saat ini bukan dari amandemen hukum semata melainkan lebih merupakan upaya menjaga citra politik global-internasional di tengah isu terorisme sekarang ini. Apalagi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia sedikit terpukul karena peristiwa gejolak politik sehari-hari .
Dengan mengikuti tahap perkembangan peristiwa fenomenal BI sehari-hari dan peristiwa politik sehari-hari maka jati diri kebangsaan belum terbangun seutuhnya. Pertalian sisa hukum feodal kolonial diterapkan dalam praktek BI yang kemudian melahirkan konsep negara dalam negara (Rahardjo, 2001). Dari kepemimpinan direksi BI hampir seluruhnya merupakan pengejawantahan pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan. Tak heran jika BI menjadi pentas politik perebutan kekuasan mulai dari parpol – untuk mencari dukungan dana -, pejabat pemerintahan dan politisi. Bila demikian otonomi BI tak ubahnya impian utopia yang terserak-serak ibarat potongan puzzle berserakan.
Apakah yang harus dilakukan agar benar-benar otonomi dapat diberikan sepenuhnya kepada BI tanpa mengorbankan kelembagaan dan wibawa pemerintah? Haruskah visi dan misi yang telah dirunut berdasarkan perspektif filosofis dan ideal hasil pemikiran para pakar selalu diubah mengikuti tuntutan perubahan dan perkembangan zaman? Persoalannya tentu bukan terletak dari pengubahan visi maupun misi. Akan tetapi, terletak dari kemauan untuk menerapkannya secara sungguh-sungguh karena visi dan misi saat ini setidaknya mampu menjawab kebutuhan BI di segala zaman .

hal. 19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barangkali, ada gunanya jika kompleksitas otonomi yang membatasi pada kancah politik praktis sehingga pemfokusan profesionalitas perbankan tercapai. Dengan etika seperti ini, otonomi BI disamakan dengan kehendak hasrat manajemen diri akan tanggung jawabnya yang telah memadai. Penyerahan secara fatalistis kepada pola tradisional sebagaimana kebudayaan bank-bank kecil yang berslogan melayani nasabah adalah raja tentu patut dihindari. Sebab, berdasarkan hasil diskusi Dr. Sri Mulyani dalam catatan diskusi strategi pembiayaan kebijakan pembangunan Pemerintahan SBY-Kalla, tantangan perekonomian saat ini bagaimana mengurangi kemiskinan dan pengangguran . Dalam kaitannya dengan otonomi BI, penangguhan yang disarankan dari pemerintah menjelaskan sumbang asih BI kepada pertanggung jawaban publik.
Dengan cara berpikir seperti itu, kedepan otonomi BI berada di luar intervensi pemerintah karena kedekatannya kepada benak mayarakat. Di samping lebih menjamin kepercayaan-tatanan kode etik Dewan Gubernur secara lebih baik. Sebaliknya, perencanaan DPR harus bersikap obyektif yang dapat dijadikan pembenaran Bank Sentral sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Dalam kesempatan inilah pengajuan usul draft kerangka kerja Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN) mengingat pengesahan amandemen ditindaklanjuti konsekuensi Presiden dan Dewan moneter bersama tim kerja kabinet pemerintahan menapaki langkah selanjutnya.
Peranan pemerintah yang mengambil alih tugas dari dalam BI secara tidak langsung tentu diperlihatkan sebagai “kontak kebudayaan tim kerja” yang jika ditilik lebih lanjut melanggar kesepakatan hukum perdata-pidana. Dengan demikian, pertimbangan BPK, MA atau Jaksa Agung yang terkait erat dengan penanganan kasus BI menyalahi aturan-aturan main dalam memperoleh informasi didalamnya. Ketika dualisme kepemimpinan menyeruak di permukaan pemerintah berupaya menekan Gubernur BI agar meloloskan dan mematuhi kebijakan dengan benar melalui kriteria uji kelayakan pada tahun 1998.

hal.20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Melalui tafsiran politik, toleransi budaya yang menghadapi resiko otonomi birokrasi BI menyimpulkan kesalahan logis pembagian kekuasaan yang kurang seimbang. Pengalaman-pengalaman BI di Orde Baru menunjukkan bahwa pemusatan kekuasaan mendapatkan “kue kekuasaan” agar dapat dibagi dan dikuasai bersama. Wajar jika kemudian otonomi BI bagai hempasan samudera yang tak terbendung. Dalam bahasa puitisnya, jika makna keberadaan BI tak dipedulikan lagi, suara-suara keadilan akan terus menghentak di balik simbol-simbol penegakan otonomi birokrasi. Sebab, setiap anggota masyarakat perbankan dan BI memiliki peranan dan kesungguhan dalam melakukan tugas “penawaran” pemikiran. Dengan begitu, kedekatan demokrasi BI dalam mengambil keputusan dan menyikapi arah organisasinya dalam ruang-akses lebih terbuka bagai keharmonisan yang terjalin di lingkungan keluarga.
Dalam pemikiran tersebut, kadang kala dibedakan mengatasi konflik keberagaman pendapat diselesaikan tanpa tekanan melalui wacana kontrol pers. Pendekatan yang dapat dimaklumi adalah proses belajar saling menghargai dalam perjalanan demokrasi BI. Jika seolah-olah kita berdiri diatas mata hati direksi BI, jutaan mata masyarakat terpancarkan dan mengharapkan agar keduanya melaksanakan wewenang masing-masing tanpa distorsi.
Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari sebuah studi Gertz di Bali, tipikal kerajaan-kerajaan merupakan tumpukan piramida dengan otonomi sebagai bahasa penarik perhatian agar semakin mengefektifkan roda kekuasaan. Di masa lalu BI, kontrol penguasa terlihat dominan melalui pembentukan tim ekonomi dan memasukkan salah satu anggota direksi ke kabinet pemerintahan. Ketidakberdayaan BI dalam melakukan koordinasi dan komunikasi internal tak terhindarkan. Pada gilirannya, sekat-sekat pembatas instrumen politik BI semakin lemah dalam berkoordinasi kepada pemerintah. Kedekataan intuitif-emosional dalam pengertian romantik, menjadi netralitas segalanya untuk mendapatkan poin identitas memajukan kepentingan bersama. Sebab, apalah kemauan dibalik memberikan otonomi jika pelaksanaannya setengah hati? Oleh karena itulah, otonomi bukan permainan bahasa politik yang didengungkan untuk meredam desir gejolak berpadunya monopolitis pemerintah di birokrasi tubuh BI selama ini.
Nah, sekilas kita akan mendapat pelajaran berharga yang dapat dipetik bahwa polemik otonomi BI-pemerintah agar segera diselesaikan dan tidak sebatas diskusi para pakar. Catatan Kompas (23/11/06) menujukkan koordinasi yang terjalin

hal. 21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cenderung harmonis apabila agenda perekonomian dibahas mendekati setiap akhir tahun . Dengan mencermati ini sepertinya terjadi semacam involusi lompatan kebudayaan-hubungan kemitraan seperti melemparkan uang dan mata dadu yang tidak dapat ditebak begitu saja. Atas kenyataan inilah bagaimana memikirkan ulang – meminjam istilah Alvin dan Toefler (2002) - politik gelombang ketiga pada dua dasawarsa mendatang.
Sampai saat ini, terlintas dalam gambaran kita masing-masing sebagaimana dipaparkan para sejarahwan-futurolog peristiwa dogmatis global yang berkaitan erat dengan persaingan antar peradaban. Misalnya, meskipun Amerika secara politik bersekutu dengan Eropa. Namun, keduanya ternyata bersaing dalam kebijakan moneter mata uang sehingga sedikit membuat “gerah” bagi pemerintahan Amerika Serikat. Persoalannya kemudian adalah bagaimanakah BI mampu menghadapi dugaan-dugaan serta kemungkinan terbentuknya tatanan dunia baru dalam dua dasawarsa mendatang.

II.3 Menyongsong Tahun 2025
Perdagangan bebas abad 21 sempat membuat panik sejumlah negara yang memiliki kelemahan di bidang perekonomian, perindustrian terutama kebijakan moneter. Di bawah tema agresi ekonomi, masing-masing negara kemudian merapatkan barisan secara politik untuk membendung pengaruh moneter negara-negara modern seperti Amerika, Eropa, Jepang, China dan Perancis yang menjadi seakan membuktikan bahwa negara kesejahteraan masa depan juga dapat mendramatisir persaingan industri-ekonomi. Memang kemajuan perekonomian China sempat terlihat kuat menyaingi dan kurang berpengaruh berkenaan posisi global moneter negara-negara besar ini.

hal. 22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam dunia pasca-hegemonik, ada peningkatan luar biasa korporasi modern mempersatukan informasi-tekhnologi yang membukakan jalan pembagian dua dogma perbankan . Pembagian dunia menjadi Barat dan kekuatan kultural memahami kunci dimana posisi Bank yang merefleksi persaingan kepentingan ekonomi-politik di kancah global . Peradaban kekuatan kultural ini dimiliki oleh negara-negara islam, Arab, Asia, Afrika ditambah negara-negara Amerika Latin. Keprihatinan sejarah matrealisme dan merkantiliasme abad 19 sampai dengan memasuki pasar bebas di abad 21 menemukan penjelasan normatif mengenai cara berpikir niaga yang lebih menekankan keuntungan dan nilai praktis-pragmatis karena masih dibawa pengaruh pelayaran para gujarat, revolusi industri revolusi informasi-komunikasi dan revolusi tekhnologi. Bagi negara kita yang masih dalam transisi perbaikan paradigma pembangunan (lihat: Bab II.1 “BI dan Paradigma Pembangunan diatas”), wajar jika kepuasan gaya serta kebijakan Bank Sentral secara naluriah awalnya berdasarkan pada acuan ini. Sepanjang tahun 1953 –sejak didirikannya - sampai dengan 1990-an, BI secara formal merevolusi diri meliputi manejemen, kedudukan sebagai agen pembangunan, penataan moneter, pelayanan jasa-kredit, birokrasi dan otonomi sebagai isu mutakhir. Berbeda dengan Bank di Jerman atau Amerika-Eropa yang telah lama memiliki landasan kokoh mengenai pengembangan perbankan, pembiayaan dan penanaman investasi Indonesia lebih beradaptasi ke gaya barat terutama sejak Soeharto mengubah doktrin sistem ekonomi komando milik Soekarno di tahun 1967-an.
Dari situ kemudian dogma Bank Senral Indonesia tanpa disadari membentuk secara tidak langsung pada acuan moneter dan politik global Barat. Penting

hal. 23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ditekankan disini bahwa keseimbangan moneter memperluas wilayah pasar kedelapan - tepatnya di New York - yang dimaknai pusat ekonomi bursa saham dunia. Sebaliknya, proses dogmatik BI meningkatkan produktifitas kepercayaan investasi yang datang dari industri dalam negeri . Di eropa Barat, Bank Sentral lebih mandiri oleh karena sistem federal diterapkan dan memegang monopoli ekonomi pasar. Gejala yang ada di BI sekarang ini, otonomi BI dikhawatirkan berkembang menjadi Bank Federal di masa mendatang. Ungkapan klise alasan-alasan tekhnis pasang surut investasi fiskal-moneter BI nanti bukan tanggung jawab pemerintah lagi sehingga nilai komersial akan merugikan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Seperti menapaki jejak-jejak peradaban, susunan kawasan sekunder dunia pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an mengalami persoalan genting sejumlah negara-negara kesejahteraan. Datanglah neoliberal sebagai sistem ekonomi baru yang mencari solusi dicanangkan yang, hampir pada saat bersamaan, Uni Soviet dengan sistem ekonomi sosialis-nya mengalami keruntuhan dan ketika negara-negara dunia ketiga menggelar konfrensi Gerakan Non Blok. Hampir Bank-Bank Sentral di sejumlah negara - termasuk Indonesia - mengalami proses pencerahan dari segi pendekatan karena kegagalan ramalan teori nilai lebih Marx. Soeharto kemudian melalui kebijakan pembangunan berupaya membangkitkan lesunya perekonomian dan stabilitas moneter dengan mendatangkan investasi luar negeri melalui paket oktober 1988. Lebih-lebih didukung harga minyak yang melambung tinggi di pasar dunia sedikit menggairahkan sektor industri.
Kritik teoritik mengenai hukum pasar dan konsumerisme dengan sisi pleasing product yang menciptakan kesan bahwa pasar baru terbentuk melalui kekuatan penawaran nilai sumber daya alam dimiliki oleh negara . Usaha pengendalian stabilitas moneter dan perluasan kredit di sejumlah banyak negeri kemudian menetapkan bahwa perekonomian bangsa berdasarkan pengelolaan industri sumber daya alam. Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Irak, Indonesia dan lain-lain memiliki sumberdaya alam yang berlebih sehingga merespon Bank Sentral-nya menjadikan investasi industri di bidang minyak adalah prioritas utama.
Pertarungan ideologis peradaban Asia dan peradaban Barat kala itu, westernisasi dibalik semangat proses menggalakkan modernisasi yang berbenturan

hal.24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rasa kemanusiaan universal sehingga doktrin pemasaran lebih indivdiualistik tanpa dibebani masalah mempertahankan keutuhan bangsa dalam pengertian bukan sebenarnya. Sub-peradaban Bank Sentral yang tumbuh, secara universal-global, memperlihatkan fenomena incorporation yang mengindikasikan hubungan lembaga mengikuti perkembangan komunitas ekonomi-politik. Zona geopolitik pertama daerah yang membujur mulai dari Indonesia, Saudia Arabi, Asia utara, Rusia, Korea sampai negara-negara Amerika Selatan seperti Brazil dan seterusnya memasang sejarah pembangunan sirkulasi dengan pemerataan-keadilan distribusi pendapatan bangsa. Kebijaksanaan uang ketat tidak begitu terdengar gaungnya sehingga dalam menunaikan tugasnya tiap tahun Bank-Bank Sentral yang di zona geopolitik pertama ini.
Dalam manajemen ekonomi-politik skenario global 2010 sampai dengan 2025 Gleen dan Theodore J. Gleen (2003) masalah ilmu dan tekhnologi dikaji lebih mendalam oleh pemikir yang dapat dipastikan di masa depan isu perang militer dan perlombaan senjata nuklir semakin meningkat. Wilayah publik kemudian diatur oleh sejumlah negara melalui kekuatan diplomasinya dan ekonominya. Amerika Serikat (AS) dan Eropa kemudian masih mencari dukungan atas penyerangan ke sejumlah negara sebagai tempat persembunyian Al Qaidah dan kegiatan terorisme yang terus-menerus dilakukan. Pidato ketatanegaran G.W Bush “If you not with us. You Against Us.” yang fenomena-kontroversial sejak kejadian Black September 2005 terus didengungkan antar generasi pemerintahan. Bagi negara kita, stabilitas moneter takkan berpengaruh meski pemerintah melakukan kontrol devisa ketat melalui kebijaksanaan BI dan utang IMF dibayarkan sepenuhnya pada tahun 2005. Biaya sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dan BI adalah melindungi pengaruh kebijakan sisi investasi ekonomi-politik AS, Bank Dunia dan IMF. Sebab, jika dilihat dari isu terhangat jumlah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan masih terkatung-katung sementara kompleksitas beban negara dari tahun ke tahun terus bertambah.

hal. 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dillema dunia saat ini memang penuh persaingan menciptakan dogma perbankan. Disaat kebangkitan Asia - sejak terpilihnya perdana menteri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bakimon - melalui etika solidaritas yang dibangun diatas senasib dan sekawasan dapat diketahui pola standar bank kemudian mempengaruhi tataran kultural moneter bank Sentral. Meskipun disini kita memahami bahwa persaingan internal politik pemilihan kebijakan diplomasi PBB dan hak veto AS. Namun, kehadiran Bakimon setidaknya memberkati setitik harapan bagi warga masyarakat Asia yang terpuruk secara ekonomi.
Sejak Asia mengalami keterpurukan ekonomi moneter selama bertahun-tahun dimulai pada tahun 1997, tanpa disadari emansipasi fiskal mulai tumbuh. Masyarakat Indonesia dan Malaysia menyumbangkan sejumlah emas dan dollar kepada Bank Sentral agar dapat menambah cadangan devisa . Konon, bagi generasi baru selama kepemimpinan Bakimon kedepan nanti trauma moneter ini dikaitkan pula dengan trauma kolonial masa lalu mengingat proses peristiwa dialektika sejarah mengendap lama dalam benak masyarakat. Pada saat WTO dan Bank Dunia terjadilah gejolak sosial di korea menentang di tahun 1990-an dan tahun 2000-an karena perekonomian negara di pasar bebas akan semakin tidak menentu akibat ketergantungan terhadap produksi barat. Lintas kultural yang terjadi kemudian masalah itu tersiar lewat publikasi media massa dan internet mengakibatkan sejumlah publik tersadar termasuk di Indonesia, Malaysia, China dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan masyarakat dunia keempat dengan ketertindasan secara moneter-ekonomik dan ketidakjelasan kompleksitas statusnya akibat pengaruh globalisasi dan pasar bebas.
Sementara itu, daerah (zona) barat yang tercakup Eropa mulai memisahkan diri secara perlahan dari pengaruh moneter AS. Persekutuan yang tidak nampak dan ditunjukkan secara terang-terangan adalah kebijakan mata uang Euro. Dibandingkan dengan China yang melakukan kontrol ketat pertukaran dollar terhadap Yuan, Eropa melalui program Euro-nya lebih lunak dari penerapan dan dampak logisnya mendatang. Jadi, dilemmanya adalah “kekuatan veto” moneter AS tidak konsisten dengan konsolidasi ekonomi-moneter Eropa. Dengan demikian, dalam dua dasawarsa

hal. 26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mendatang bentuk-bentuk kebangkitan moneter tampaknya masih dilakukan dengan persekutuan moneter.
Sekarang ini, para pemimpin negara dapat menentukan “selera moneter” Bank Sentral terutama di sejumlah kawasan yang belum menunjukkan perbaikan paradigma pembagunan . Otonomi Bank sentral di daerah zona geopolitik pertama termasuk Indonesia didalamnya bercirikan kontrol birokrasi perbankan, eksploitasi terhadap kebijakan direksi dan mempertahankan prinsip kemitraan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, proses otonomi Bank Sentral akan diberikan sepenuhnya mengikuti trend pengaruh globalisasi dan kerjasama multilateral searah garis kultural.
Pandangan klasik menekankan bahwa kedudukan strategis Indonesia dalam jalur perdagangan Asia-Australia sehingga menguntungkan dari segi diplomasi ekonomi. Seperti hubungan Jepang dan Indonesia atau Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA) yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini . Dalam dunia digital sekarang ini, Indonesia masih belum siap melakukan kerjasama ekonomi sendiri karena minimnya fasilitas penanaman modal sekaligus peran moneter nasional belum memainkan peranan penting. Munculnya intervensi internasional dari AS, Bank Dunia serta Forum Ekonomi Dunia corak kebudayaan moneter selama perjalanan abad 21 nanti yang terbentuk kemudian ketidakmampuan memiliki daya jual kecuali berperan sebagai agen lintasan jalur perdagangan-penanaman kebutuhan investasi antar negara luar. Inilah persoalan yang belum terpecahkan dan tidak disimak baik-baik oleh pemerintah maupun BI itu sendiri dalam rangka kunjungan-kesepakatan ke negara-negara.
Gambaran tentang dunia moneter masa depan tampaknya masih berkutat penyelesaian utang luar negeri yang besar. Kondisi ini, antara lain dapat dipetakan dalam bentuk pendirian proyek infrastruktur negara-negara yang terus menggalakkan industri. Dalam pandangan Chaniago (2001), properti dan pola konsumsi masyarakat

hal. 27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
negara berkembang menciptakan ketergantungan alokasi dana. Tanpa disadari, dibalik pengkonsumsian dana dari luar negeri ini tampaknya mengimbas pada krisis moneter secara regional yang besar kemungkinan terjadi di wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin. Disinilah kemudian terjadi sifat dualitas restrukturasi pemulihan moneter yang muncul diluar dugaan argumentasi pakar selama ini. Yaitu menyatukan pandangan dan bekerjasama untuk menciptakan persekutuan moneter sambil tetap menjalankan program kucuran dana dari negara-negara donor. Selain dikarenakan pengalaman krisis ekonomi Asia 1997, pengaruh kejayaan masa lalu mendirikan organisasi politik Gerakan Non Blok (GNB) dan dorongan kesadaran alamiah yang dipahami sebagai penyatuan pandangan ekonomi-moneter merupakan pelopor terhadap membangkitkan penerapan dari wacana postkolonial dan melawan peradaban barat .
Sebagai hasil refleksi atas jatuhnya global stocks secara halus sebesar 10% dua hari dalam seminggu mengingatkan para investor pasar finansial kejadian di India (Time/05/June/2006). Dalam konteks ini, India sebagai negara berkembang – seperti halnya Vietnam dan Indonesia - ,memperlihatkan retail kredit invetor ditanamkan yang cenderung “menggigit balik” ketakutan dibawah risiko terhadap pangsa pasar global. Dikatakan secara sosial-politik, meskipun investasi-moneter negara-negara berkembang meski dipengaruhi oleh global stocks. Namun memiliki sisa jerih payah menjalankan strategi pertumbuhan ekonomi ditengah dogma global barat yang masih berkembang saat ini.
Adakah argumentasi yang sempurna selain kapitalisme berwajah kemanusiaan, perubahan sosialisme berkaca pada realita pasar bebas, ekonomi kontemporer, jalan ketiga milik Giddens dan paradigma baru yang akan dipakai dalam persekutuan moneter nanti? Sejumlah kasus AS setelah perang dunia kedua berakhir pada tahun 1980-an dan stabilitas mata uang moneter Eropa tahun 1960-an corak multilateral paradigma moneter bisa dikatakan mengukur pembaruan kebijakan

hal. 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
persekutuan moneter baru nanti. Persoalan-persoalan penafsiran yang muncul abad 21 dan toleransi pemikiran klasik filosof-filosof Athena dipandang dari kesungguhan daya tarik menjawab penyelesaian realistis sekaligus menjangkau ke masa depan.
Kerjasama yang erat diantara negara-negara persekutuan moneter yang tidak dapat dipisahkan oleh forum-forum internasional seperti Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan Asean dan sebagainya. Sebagaimana halnya di tahun 1980-an sampai tahun 1990-an, politik ekonomi jalan tengah dipakai negara-negara Asia - seperti Indonesia, Malaysia, Filiphina dan lain-lain - sebagai wujud perbandingan doktrin-doktrin pembangunan ekonomi yang dipakai. Motto yang mungkin ditawarkan di era 2025 adalah perluasan akses ruang publik ekonomi-moneter suatu negara dicapai aktif secara bersama-sama. Penjabaran lebih lanjut tidak begitu saja memperoleh maknanya seperti pada dasawarsa akhir abad 18 yang mulai mengenal tehnik sosial-kultural modern dan pengaturan kolonial yang dibuat oleh bangsa Eropa.
Sebagai negara berkembang dan disatukan oleh kesadaran sosial-budaya, persekutuan moneter baik secara organisasi maupun non organisasi nanti setidaknya lebih mandiri dan mendayagunakan hak-hak konstitusionalnya di kancah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Disinilah letak dilemmanya, seperti tatkala presiden Bolivia, kepala negara Amerika Latin dan diplomat Irak mengecam tindakan moneter dan pembelengguan perekonomian yang dilakukan oleh AS dan sekutunya. Sejatinya, setiap negara manapun juga mendambakan kemakmuran ekonomi masyarakatnya yang bukan dari sektor mendayagunakan stabilitas moneter saja. Tetapi, pemberian jaminan hak setiap negara agar mampu menyuarakan suara terdalam dibalik kebungkamannya akibat dominasi kebijakan ketat yang telah dilakukan negara-negara modern. Oleh karena itulah hak kebebasan dalam menjalankan aktivitas perdagangan dan mengontrol kebijakan dengan leluasa moneter masing-masing negara tanpa campur tangan pihak luar setidaknya akan semakin nyaring terdengar pada tahun 2025 nanti.

hal.29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


Jika kita mau menerima kenyataan sekarang ini persoalan otonomi BI terkait erat dengan perubahan gaya politik maupun sikap politik kepala negara, perubahan orde-pemerintahan, peristiwa kemelut politik dan paradigma pembangunan yang dipakai. Kesemuanya ini tidak begitu saja mudah menyelesaikan sebuah kasus-kasus fiskal dan moneter di masa depan terutama menyongsong 2025 melalui kemitraan BI dan pemerintah sebagaimana terbangun selama ini. Sebab, pada tahun 2025 letak BI di kancah perniagaan global berperan penting agar tidak selalu dimaknai sebagai media lalu lintas transaksi investasi semata. Praktisnya, refleksi gambaran masa depan menyodorkan sejumlah garis besar persoalan politik-kebangsaan yang selalu dibebankan kepada BI.
Untuk mengatasi hal itu pemerintah dimulai dari sekarang penting kiranya menunjukkan kepedulian agar memberikan ruang bagi BI menyuarakan aspirasi yang terbungkam selama ini. Sebab, catatan sejarah telah menunjukkan bahwa BI menjadi alat antropologis korban politik pemerintah. Karena itulah, kontrol pers di kemudian hari patut mengarahkan kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap keputusan direksi BI. Oleh karenanya, selain menjaga kemitraan dengan pemerintah, BI perlu menjalin hubungan secara intens dengan insan pers. Dengan cara ini BI mampu menjaga citra stabilitas investasi di internasional dan masyarakat luas.
Sementara itu, visi dan misi BI yang terbangun selama ini tampaknya tidak patut mengalami direvisi. Sebab, visi dan misi BI sampai saat ini masih relevan menjawab perubahan zaman dua dasawarsa mendatang. Jika ada revisi itupun mengalami sedikit kesusuaian pada pergolakan sejarah yang kemungkinan melahirkan peristiwa-peristiwa fenomenal global dan pada gilirannya mempengaruhi cara pandang pemerintah maupun BI dalam melakukan diplomasi ekonomi-politik. Dengan demikian, pada tahun 2025 peristiwa-peristiwa global maupun nasional yang mempengaruhi stabilitas fiskal-moneter segera ditanggapi melalui kepekaan dari BI dan pemerintah.
Persoalan tersebut bukan ditujukan pada kepentingan praktis semata agar mampu diterapkan pada kebijakan realistis BI bersama pemerintah di tahun 2025 nanti. Lebih daripada itu, lebih tepat untuk dikatakan bahwa, sampai saat ini, perlu peta jalan yang logis dan realistis baik dari pemerintah dan BI agar kebijakannya

hal. 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mampu menembus batas-batas wilayah suatu negara sekawasan dan global. Meskipun tidak menampik bahwa persoalan ini ditahun 2025 nanti tampaknya masih dilakukan melalui persekutuan perdagangan, persekutuan moneter dan kerjasama multilateral dengan beberapa negara yang memiliki kesamaan nilai kultural.
Pada prinsipnya, persaingan bebas yang ditandai cepatnya perubahan informasi dan tekhnologi memerlukan upaya kokoh dari pemerintah dan BI keterpaduan mensinergikan kebutuhan moneter negara melalui seni diplomasi ke negara-negara tetangga dan internasional. Dengan begitu, persoalan kemelut yang terjadi dalam setiap periode pemerintah dapat dijembatani secara bijaksana adil dan bijaksana. Pada gilirannya, keharmonian yang tampak merupakan menepis kegundahan sejumlah pihak bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan perannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah, dalam menghadapi tantangan 2025, kekhawatiran pemerintah yang tidak logis terhadap pemberian otonomi sepenuhnya sebaiknya patut dihindari. Lebih-lebih jika tuntutan pasar tahun 2025 nanti membutuhkan bantuan BI agar melakukan kerjasama secara mandiri demi kemajuan regional dan global-antar negara. Persoalan ini akan terpulang kembali pada renungan kritis dari pemerintah. Sebab, apalah artinya hasil pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat dan kalangan pakar-analisis jika di kemudian hari menjadi usang karena tidak diikuti good implementation dari pemerintah?

hal. 31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR PUSTAKA


Attali, Jacquess. 1997. Milenium Ketiga: Yang Menang, Yang Kalah Dalam Tata Dunia Mendatang. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
Bator, Francis. 2000. The Anatomy of Market Failure. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, California.
Bator, Francis. 2000. The Simple Analythics of Welfare Maximination. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, California.
Chaniago, Andrinof A. 2001. Gagalnya Pembangunan. LP3S, Jakarta.
Cindy Adams. 1965.Bung Karno: Penjambung Lidah Rakjat Indonesia. Gunung Agung, Djakarta.
Firdausy, Carunia Mulya. 1998. International Migration In Southeast Asia: trens, Consequences, Isues adn Policy Measures. The Southeast Asian Studies Regional Exchange Program- The toyota Foundation and The Southeast Asian Studies Program – Indonesia Institute of Sciences. Jakarta.
Francis, Fukuyama. 2002. Great Disruption. Qalam, Yogyakarta.
Gandhy, Lela. 2001. Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat. Qalam, Yogyakarta.
Gertz, Clifford. 2000. Politik Kebudayaan. Kanisius: Yogyakarta.
Gertz, Clifford. 2000. Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas. Bentang, Yogyakarta.
Gordon, J. Theodore dan Jerome Gleen. 2004. Future S&T Management Policy Issues- 2025 Global Scenarios. American Council For the United Nations University, USA.
Hutington, Samuel. 2002. Benturan Antar Peradaban. Qalam, Yogyakarta.
Ignas Kledden. 2001 Indonesia Sebagai Utopia. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Korten, David C. 2002. The post Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Piter, Abdullah dan Tim Ekonom Pembangunan BI. 2005. Strategi Pembiayaan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan SBY-Kalla. Roundtable Discussion PPSK-BI edisi pertama dan kedua. Penerbit BI, Jakarta.

hal.32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahardjo, Dawam. 1999. Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa. LP3S, Jakarta.
Rahardjo, Dawam. 2001. Independensi BI Dalam Kemelut Politik. Cidesindo, Jakarta.
Spivak, Gayatri. 2001. Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. Qalam, Yogyakarta.
Soedjatmoko. 1984. Etika Pembebasan. LP3S, Jakarta.
Toefler, Heidi dan Alvin. 2002.Menciptakan Peradaban Baru: Politik Gelombang. Ikon Teralitera, Yogyakarta.
Winters, Jefrey. 1999. Dosa-Dosa Politik Orde Baru. Djambatan, Yogyakarta.

Media Massa dan Internet Bulettin
Bisnis Indonesia. 1996. Dipasok Oleh Biro Tokyo. Tahun 1996/ tanggal 12 bulan Agustus: Jakarta.
Kompas, 2004. Ekonomi China Mulai Mengalami Fenomena 1990-an. Tahun 2004/ tanggal 27 bulan February: Jakarta.
Kompas, 2003. Masih Selektif Kucuran Kredit Perbankan. Tahun 2003/ tanggal 06 bulan Maret: Jakarta.
Kompas, 2006. Jangan Peras Pengusaha. Tahun 2006/ tanggal 12 bulan November: Jakarta.
Kompas, 2006. RUU KMIP: Hambat Kebebasan Informasi Suburkan Korupsi. Tahun 2006/ tanggal 18 bulan November: Jakarta.
Kompas, 2006. Penilaian Prospek Usaha Sebaiknya diperlonggar. Tahun 2006/ tanggal 18 bulan November : Jakarta.
Kompas, 2006. BI: Perekonomian Tahun 2007 Bertambah Baik Dengan 8 Syarat. Tahun 2006/ tanggal 23 bulan November: Jakarta.
Kompas. 2006. Moneter: Prospek Pasar Obligasi Tahun 2007. Tahun 2006/ tanggal 25 bulan November: Jakarta.
Kompas, 2006. JI-EPA: Mengasah Keunggulan Bersaing. Tahun 2006/ tanggal 27 bulan November: Jakarta.
Time, 2006. 4 Things To Watch Out for as Markets Bite Back. Tahun 2006/ tanggal 05 bulan Juni

hal. 33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Website
http: //www.bi.go.id. “Peran kebijakan Moneter Mengendalikan Inflasi”. Diakses tanggal 10 November 2006
http: //www.bi.go.id. “ Master Plan Pasar Modal Indonesia”. Diakses tanggal 10 November 2006.
http: //www.bi.go.id. “Ringkasan Eksekutif”. Diakses pada tanggal 10 november 2006.
http: //www.bi.go.id. “Master Plan Indonesia”. Diakses pada tanggal 10 November 2006.
http: //www.tempointeraktif.com. “Pertemuan Pers Deputi Gubernur BI. Diakses pada tanggal 12 November 2006.
http: //www.tempointeraktif.com. “Depdagri: tak bertentangan, suku bunga Aceh beda dengan BI”. Diakses pada tanggal 14 November 2006
http: //www.tempointeraktif.com. “Cyber Museum BI: Sejarah Pra BI”. Diakses pada tanggal 10 November 2006.
http: //www.indomarxist.com. Artikel: Di atas Mata Pisau Perspektif bagi Ekonomi Dunia oleh Ted Grant dan Alan. Diakses pada tanggal 14 Oktober 1999.
http: //www.tempointeraktif.com. “ Suku Bunga Aceh Beda Dengan BI”. Diakses pada tanggal 14 November 2006.
http: //www.indomedia.com. “ Gus Dur Setuju Prijadi Digugat BI.. Diakses pada tanggal 14 November 2006
http: //www.ekonomirakyat.org. “ Pertemuan Inasia Group: Liputan Kegiatan (Bangkok 4, 5 dan 9 Maret 2002). Diakses pada tanggal 14 November 2006.

Sumber-sumber atau wacana-wacana rujukan untuk pendalaman:
Barton,Greg. Biografi: 2003. Gus Dur. LKIS, Yogyakarta
Giddens, Anthony. 2000. The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Kledden, Ignass. Indonesia Sebagai Utopia. Penerbit Buku Kompas : Jakarta, Agustus 2001.
Soekarno. 1965. Dibawah Bendera Revolusi. Panitiya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta.
Soetrisno, Eddy. 2003 Teori Ekonomi: Referensi Pemikiran-Pemikiran Mengguncang Dunia mulai mazhab Klasik sampai ekonomi kontemporer. Marshal

hal. 34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Green dan Inti media dan Ladang Pustaka: Jakarta Swastha, Basu dan Irawan. Manajemen Pemasaran Modern. LP3S Yogyakarta, 1998
Tim, 2000. Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar: Alih bahasa dari buku yang berjudul An Introduction To Indonesia Historygraphy (1965, Cornell University). Gramedia: Jakarta.

Multimedia
Microsoft Ecarta 2005. Karl Marx: Das Capital
Microsoft Encarta 2005. Philosophical Manuscripts.
Micorsoft Encarta. 2006 Market.
Microsot Encarta. 2006. Bank.
Microsoft Encarta. 2006. Commerce.

hal.35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (sengaja dirahasikan oleh penulis)

Nama : BETA CHANDRA WISDATA
Tempat/Tgl. Lahir : XXXXXX/XXXXX
Alamat rumah : XXXXXXXX
Alamat E-mail : XXXXXX
No. Telp. : XXXXXXX
Lain-lain : Penulis adalah penulis lepas di media massa baik lokal
maupun nasional yang memfokuskan diri pada kajian politik
Di samping itu, aktif menulis puisi

hal. 35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERNYATAAN (Sengaja dirahasiakan oleh penulis)

Yang bertanda tangan disini.
Nama : Beta Chandra Wisdata
Tempat/tanggal lahir : XXXXXXXX/XXX
Penulis lepas di sejumlah media massa Pemerhati masalah politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis ilmiah ini adalah karya asli. Bukan karya plagiat atau bajakan dan belum pernah dimuat di media atau jurnal apapun.




Materai
ttd : Beta Chandra Wisdata

hal.36

--00--



This article publish for science spread purposes, had a copyrigth writer and alright reserveds

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THANKS TO THE MEDIA THAT PUBLISHED AUTHOR THINKING RESULT. WITH ALL HONOUR AND RESPECT.
BEST REGARDS,
BCW.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(karya tulis ilmiah politik) Pembacaan Nilai Asli Sebagai Modal Sosial Kecintaan Masyarakat Konsumen terhadap Produk Dalam Negeri

PEMBACAAN NILAI ASLI SUATU PRODUK
SEBAGAI MODAL SOSIAL KECINTAAN MASYARAKAT KONSUMEN TERHADAP PRODUK LOKAL ATAU DALAM NEGERI





picture source: http://3.bp.blogspot.com








Oleh: Beta Chandra Wisdata




Karya ini berhasil mendapat penghargaan lomba karya tulis se-nasional yang diselenggarakan oleh departemen perindustrian dan menteri perindustrian (fahmi Idris)
Selanjutnya dapat dilihat di
http://iatt.dprind.go.id/nominator.html http://iaatt.dprin.go.id/sinopsis.html
atau www.dprin.go.id

*karya tulis ini dipublikasikan dengan tidak ada footnote untuk selengkapnya hubungi penulis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATA PENGANTAR
Karya tulis ini merupakan pemikiran mendalam mengenai pembacaan nilai asli suatu produk sebagai modal sosial kecintaan masyarakat konsumen. Ditengah kehadiran serbuan produk impor, masyarakat sendirilah yang seharusnya menjadi sistem defensif untuk mengatasinya agar pengembangan mutu produk lokal tidak sia-sia. Penulis mencoba mengembangkan landasan sekaligus mencari akar permasalahan mengenai pola pikir masyarakat konsumen yang tercipta budaya populer selama ini. Oleh karena itu karya tulis kali ini didukung oleh sumber-sumber koran atau majalah ilmiah-populer serta teori-teori yang relevan sebagai penjelas.

i
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………...................................... i
KATA PENGANTAR …....................................……………………………………………………..…… ii
DAFTAR ISI …..…………………………………………………………………..................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………………..................................... vi

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah …………………………………………………...................... 1
1.2 Identifikasi Masalah ………………………………………………………...................... 5
1.3 Kerangka Teoretik …………………………………………………………........................ 5

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
2.1 Menelusuri Tantangan Pencitraan Budaya Populer ……………………......... 10
2.2 Penentuan Rasionalitas Citra Nilai Asli Produk ………………………........ 15


III. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 19
DAFTAR PUSTAKA ….................................…………………………………………………….. 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………................................. 25

ii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup Penulis
Lampiran 2. Pernyataan










iii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah
Kita dihadapkan pada kondisi serba tak menentu dalam menghadapi persaingan global di masa depan. Keadaan ini menuntut persiapan agar peradaban perekonomian-politik yang tengah dibangun berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah, pemerintah perlu merenungkan secara kritis sekaligus merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas nasional. Kebijakan ini tentu meliputi aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM), menggalakkan proses industri serta menjamin hak kreasi-inovasi hasil produksi. Dengan begitu, peningkatan produktivitas memacu pertumbuhan perekonomian nasional yang menyejahterahkan kehidupan masyarakat.
Menyongsong tatanan baru ekonomi global, perekonomian nasional seakan menjadi identitas politik keberhasilan suatu bangsa. Bagi negara-negara berkembang, penerapan pasar bebas disadari atau tidak menciptakan kesenjangan pemerataan pembangunan. Secara sosiologis, gaya hidup masyarakat industri memperlihatkan munculnya gejala budaya konsumerisme terhadap ketergantungan hasil produksi luar negeri di tengah-tengah ekonomi pasar. Dalam konteks ini, masyarakat mengalihkan kemampuan daya jual-

hal. 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
yang dimiliki ke produksi impor daripada produksi lokal. Mudah ditebak apabila produk-produk lokal kurang bersaing di pasar meski telah memenuhi standar kualitas.
Sejalan dengan itu, pesatnya perkembangan tekhnologi informasi memungkinkan manusia hidup dalam suatu ruang yang dinamakan dunia citra (Heidegger, 2000). Dampaknya, masyarakat terbelenggu dalam mitos “membeli” citra sebagai daya tarik utama baik secara pribadi maupun kelompok. Pengaruh ini dirasakan apabila semangat kebangsaan yang terbangun tergeser oleh hadirnya produk impor. Meskipun tidak bermaksud menghakimi bahwa individu atau kelompok yang cenderung memakai produk impor kurang memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Namun, dibalik semua itu jiwa-jiwa post-nasionalisme tanpa disadari akan tumbuh yang kemudian diwariskan di benak generasi mendatang. Sebab, pemakaian produk lokal belum menjadi budaya tersendiri di negeri ini.
Untuk membangun kesadaran masyarakat agar meningkatkan penggunaan produk lokal dibutuhkan jaminan kepercayaan sebagai –meminjam istilah Fukuyama- modal sosial. Sebab, kepercayaan didalamnya menunjukkan kepastian mengenai hakikat nilai lebih kegunaan suatu produk. Posisi tawarnya terletak dari rasionalitas dalam membaca dan menggunakan suatu produk.
Selama ini, penilaian masyarakat terhadap produk impor didukung oleh tekhnologi dan ciri khas asal negara yang melekat didalamnya. Dilandasi kepekaan negara-negara maju menghadapi era mondial, hal itu kemudian dibakukan dan dijamin oleh hukum. Padahal bukan mustahil, produk-produk

hal.02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
yang dihasilkan negara-negara maju mulanya berasal dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itulah, nilai tawar produk lokal kurang bersaing karena dianggap mengadaptasi dari nilai asli produk impor.
Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah mampukah memulihkan kepercayaan masyarakat agar menggunakan produk lokal seiring dengan kaburnya pembacaan nilai asli yang telah dibakukan produk impor? Penentuan darimanakah yang dapat membedakan bahwa nilai asli produk impor pada dasarnya adalah kreasi anak negeri? Pertanyaan-pertanyaan ini seakan menjawab ketertinggalan pengakuan mutu produktivitas nasional agar sejajar dengan negara-negara maju. Pada gilirannya, dunia usaha akan pulih dari keterpurukan dengan meraih kepercayaan masyarakat agar menggunakan produk-produk lokal.
Kajian ekonomi-politik terhadap akar krisis perekonomian nasional terletak dari rendahnya kepercayaan pasar yang berdampak buruk terhadap produktivitas dunia usaha sejak pertengahan 1990-an . Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun hanya mengalami kenaikan 1% dari sektor industri. Sebagai negara berkembang, Indonesia kurang siap menyesuaikan kebijakan deregulasi ekonomi dan membangun akses industri yang berpihak pada kebutuhan pasar. Padahal, peran pasar memberi dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur daerah-daerah bukan dari sektor pajak saja.
Melalui budaya konsumtif masyarakat, pemilihan produk barang dan jasa didasarkan pada pusat pertokoan besar dan modern. Ini diakibatkan ada kesan bahwa mutu produk barang atau jasa melewati proses pengembangan mutu

hal. 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
impor yang ketat. Paling tidak, di benak masyarakat terdapat gambaran positif mengenai terjaminnya esensi kualitas produk barang atau jasa sebelum memasuki pertokoan besar dan modern. Akibatnya, industri-industri kecil mengalami kegagalan dalam bersaing.
Doktrin politik setidaknya menandaskan bahwa persaingan sempurna terjadi ketika kekuasaan-kekuasaan kecil mampu dibendung agar pertumbuhan dominan terjadi. Machiavelli dalam Schmandt (2002), mengungkapkan bahwa tindakan kebajikan individu menghalangi menyampaikan perasaan pemenuhan diri. Dalam kaitannya dengan budaya konsumtif masyarakat, pemilahan produk barang atau jasa yang didasarkan pada kondisi tidak realistik mencerminkan terhalangnya kebajikan diri.
Kesan tindakan itu mengedepankan ego yang menilai bahwa kenyataan produk barang atau jasa dicipta melalui pemahaman subyektif. Secara otomatis pula, pembelian produk impor lebih diprioritaskan daripada produk lokal. Oleh karena kurang dipahaminya makna nilai bahwa dengan membeli produk lokal berarti secara tidak langsung turut berpatisipasi membangun peradaban perekonomian nasional. Demikianlah rasionalitas masyarakat yang tercipta dalam persaingan pasar global akibat budaya populer seiring pesatnya perkembangan informasi-komunikasi.
Dari gambaran semua itu tampaknya ada kaitan secara langsung antara rasionalitas pembacaan nilai asli suatu produk terhadap kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas-perekonomian nasional. Maka, penulis mengangkat judul karya tulis ilmiah kali ini adalah “Pembacaan Nilai

hal. 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asli Suatu Produk Sebagai Modal Sosial Kecintaan Masyarakat Konsumen Terhadap Produk Lokal atau Dalam Negeri”
I.2 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah kali ini adalah: bagaimanakah merumuskan penentuan pembacaan nilai asli suatu produk di tengah persaingan global sehingga menumbuhkembangkan kecintaan terhadap keunggulan produk lokal atau dalam negeri dan mampu menjadikan sistem budaya tersendiri?
Untuk dapat memahami bentuk-bentuk pembacaan nilai asli masyarakat konsumen itu kiranya perlu dikemukakan bagaimana pandangannya terhadap produk dalam kaitannya dengan perekonomian nasional. Dengan demikian variabel kunci terletak pada tiga hal yaitu pandangan masyarakat, eksistensi produk dan sistem sosial-budaya. Kemudian ditelaah secara kualitatif dengan sumber-sumber wacana yang -meminjam bahasa sebuah tagline- akurat, tajam dan terpercaya.

I.3 Kerangka Teoretik
Salah satu ciri mencolok globalisasi berdimensi ekonomi-politik adalah penanggulangan kebijakan daya saing produk lokal negara-negara berkembang belum memadai dengan percepatan lingkaran kebutuhan masyarakat yang berwajah ganda. Disatu sisi, masyarakat mengharapkan pemerintah, dalam hal ini perindustrian dan dunia usaha, menghadirkan produk lokal berkualitas tanpa meninggalkan kebutuhan terhadap produk impor. Disisi lain, produk-produk impor yang telah membanjiri pasar nasional memiliki tingkat harga bersaing

hal. 05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dengan produk lokal. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun kalangan industri dan dunia usaha untuk memecahkan masalah ini. Namun, pada kenyataannya, langkah yang dilakukan kurang optimal dan belum mengakar.
Pendekatan yang dilakukan selama ini mengetengahkan pemerintah mengusung kemitraan perusahaan lokal dengan perusahaan luar negeri. Langkah kerjasama pun dilakukan dengan membenahi sekaligus memperbaharui sistem manajemen pemasaran. Misalnya, memberi penghargaan terhadap perusahaan kecil yang memiliki komitmen berproduktivitas ekspor sehingga layak menjadi percontohan industri lain. Bahkan memberikan label standar atau bermutu ekspor bagi produk barang dan jasa agar dikenal masyarakat luas. Kelihatannya, keterlibatan masyarakat sebagai pelaku konsumen produk barang dan jasa sedikit terabaikan. Logika politik setidaknya menjelaskan bahwa masyarakat memiliki “kekuasaan” dalam menentukan pandangan mutu produk barang dan jasa di pasar. Secara teoritis, demokrasi pasar tergantung dari jumlah ketergantungan masyarakat yang kemudian menentukan posisi produk barang atau jasa di pasar. Dengan begitu, materi (baca: produk) bukan lagi menjadi obyek melainkan subyek yang mengatur hasrat naluriah kepuasan akan kebutuhan konsumen. Inilah dasar filosofis kecintaan manusia yang terikat pada penghargaan terdalam terhadap pencitraan nilai sebuah materi.
Pandangan esensialisme yang dikemukakan oleh para filosof setidaknya menandaskan bahwa keberadaan sebuah benda atau materi memiliki nilai

hal. 06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“misterius”. Sekilas memang terlihat metafisis. Namun bukan berarti pemaparan rasional-ilmiah tidak bisa dilakukan. Dalam kaitannya dengan produk barang dan jasa, hakikat nilai yang terkandung didalamnya perlu dilakukan pembacaan rasional dengan penulusuran sejarah dan komunikasi-informasi yang logis. Kode-kode pemaknaan dipandang melalui pengalaman obyektif.
Sejauh ini, upaya memahami makna yang melekat dalam diri obyek sebagai subyek diiwujudkan dalam bentuk kesadaran semu. Menurut Huserl (2003), kesadaran tidak ditemukan dalam diri manusia tetapi dari hubungan antara subyek dan obyek. Secara harfiah, dapat ditafsirkan bahwa kecintaan masyarakat konsumen terhadap produk “mem-bahasa-kan” aktivitas gaya hidup dan perilaku sehari-hari. Sebagai sarana penunjang, karakteristik nilai menetapkan kesadaran perilaku manusia memenuhi kebutuhan ego. Walaupun, konsepsi ego dalam kalangan psikoanalisis dipengaruhi kondisi-kondisi sosial dan budaya karena mengekspresikan gejolak-gejolak kebutuhan. Namun, sarana itu diuji lewat komunikasi dan rasionalitas kebahasaan dengan kriteria-kriteria khusus di tengah pasar. Apabila penilaian dipandang negatif tentu akan menimbulkan sinisme publik terhadap produk barang atau jasa. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan strategi pembuka wacana rasionalitas masyarakat terhadap produk barang atau jasa. Dengan demikian, masyarakat secara berangsur-angsur akan mampu menelaah mengenai pencitraan mutu produk barang atau jasa.
Penelaahan pencitraan mutu produk dilakukan melalui media informasi komunikasi massa yang membentuk gagasan kesadaran kolektif. Titik

hal. 07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
perhatiannya ditujukan bagi masyarakat yang dilihat sebagai interpersonal (antar pribadi) agar memahami dan menginterpretasikan informasi produk (McQuail, 2005). Ruang lingkupnya adalah hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar pembentuk kesadaran pola pikir.
Masih dalam kerangka pemikiran McQuail, masalah itu harus dapat menjawab persoalan bagaimanakah terjadinya proses pengkomunikasian-penyadaran? Apakah konsekuensinya terhadap pemasaran produk lokal? Menyangkut masalah apa media pembuka kesadaran rasionalitas pembacaan nilai produk? Lantas akan dibawa kemanakah kesadaran setelah terbentuk gagasan baru di masyarakat?
Persoalan-persoalan itulah yang dapat memaklumi bagaimana gerakan membangkitkan kecintaan masyarakat konsumen terhadap produk lokal barang atau jasa yang masih berjalan di tataran wacana. Padahal, banyak pihak menuntut agar pemerintah segera melakukan gebrakan perubahan kebijakan mengangkat industri lokal. Oleh karena permasalahan komunikasi massa pembuka pencitraan mutu produk bersifat komprehensif, maka diperlukan pengembangan adaptasi informasi. Sebab, pengadaptasian didasarkan tekhnologi semata bukanlah ringkasan pengalaman nyata yang selalu dapat dipaksakan pemaknaannya.
Melalui pendekatan informasi yang ringkas dan logis yang tidak hanya dilakukan media cetak maupun elektronik. Melainkan meliputi lokasi-lokasi strategis yang mampu ditangkap masyarakat secara kasat mata. Ini dikarenakan budaya pencitraan populer yang berjalan cepat, pemerintah mau tak mau segera

hal. 08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mengubah pemikiran dan pemahaman tentang produk yang tertanam di benak masyarakat selama ini. Namun perlu digarisbawahi, strategi pembuka wacana rasionalitas tentang nilai dan mutu produk tidak dipahami sebagai pemanfaatan media komunikasi massa secara politis. Sebab, pemahaman rasionalitas itu sendiri membuka pembelengguan mitos-mitos yang berkaitan dengan pencitraan berlebihan terhadap produk impor. Dengan kata lain, rasionalitas berupaya mencerahkan ungkapan pikiran terdalam masyarakat mengenai pemaknaan kenyataan suatu produk.
Apabila kita menelusuri lebih dalam, nilai sifat-sifat alamiah produk masih melekat. Hanya saja bentuknya mengalami perubahan sehingga identitas yang diemban memiliki intrepretasi pemaknaan baru. Jelaslah kemudian, peninjauan kenyataan suatu produk dilihat sebagai pencarian atau melacak asal usul historis sebelum mengalami terobosan-terobosan kreatif dan inovatif. Sebab, sebuah produk dapat dikatakan ber-nilai tinggi jika telah menyatu dengan kebutuhan dasar yang melebihi dari segi asas kemanfaatan. Itulah kebermaknaan suatu produk bagi masyarakat konsumen yang perlu digali lebih dalam.
Untuk itu diperlukan pemahaman baru mengenai wacana rasionalitas produk yang berkembang saat ini. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, penulis berhipotesa –agar pemaparan dapat diterapkan di lapangan- bahwa latar belakang kedudukan sosial dan status sosial masyarakat tidak berpengaruh ketika berhadapan budaya populer.

hal. 09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

II.1 Menelusuri Tantangan Pencitraan Budaya Populer
Langkah terbaik untuk menjelaskan mengapa masyarakat kurang tergerak ketika pemerintah mengusung tema membudayakan gerakan cinta terhadap produk lokal terletak dari kekeliruan membaca pola pikir rasionalitas kebutuhan pasar. Sebagaimana dijelaskan dalam bab kerangka teoritik sebelumnya bahwa pola pikir masyarakat konsumen terhadap mutu produk barang atau jasa diciptakan oleh pencitraan budaya populer tanpa melihat penelusuran proses awal produksinya . Dengan memperhatikan secara seksama bahwa kebutuhan terhadap produk barang atau jasa bukan didasarkan penilaian status kharismatik yang diberikan pada jargon-jargon pada iklan media cetak maupun elektronik. Melainkan lebih merupakan keterikatan secara emosional terhadap kebutuhan suatu produk.
Pertanyaannya sekarang mengapa produk impor mampu menarik perhatian masyarakat dibandingkan produk lokal? Persoalan ini terletak dari kemampuan produk impor membidik arah dan sasaran citra ego masyarakat

hal. 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

melalui sarana imaji informasi. Produk-produk impor mengedepankan pengetahuan dalam wujud informasi pembentukan opini publik sehingga menyentuh kesadaran kolektif.
Akibatnya, masyarakat seakan-akan terpuaskan setelah mendapatkan produk impor itu yang kemudian membentuk perilaku berulang-ulang dan menjadi budaya tersendiri. Inilah problema pelik yang tidak disadari ketika kesepakatan AFTA, G-33, APEC dan WTO diberlakukan . Negara-negara yang masyarakatnya belum mampu menelaah serbuan pencitraan produk secara realistis dan bersikap pragmatis terhadap produk impor tentu menjadikan ketergantungan . Meskipun kebijakan kuota impor diberlakukan, hal itu tidak menjamin menurunnya tingkat ketergantungan. Sebab, daya tarik dan popularitas produk impor telah melewati proses penanaman kesadaran di masyarakat selama bertahun-tahun.
Jepang, misalnya, telah melancarkan kegiatan produksi sejak pasca-perang dunia kedua berakhir. Program pengenalan hasil produksinya kepada masyarakat luar dilakukan melalui penyebaran informasi mengenai kelayakan

hal. 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kebutuhan masyarakat terus-menerus. Dampaknya tentu dapat dirasakan akhir-akhir ini. Kebanyakan masyarakat telah terjebak prasangka dan mudah menggenalisir bahwa produk impor adalah terbaik dari segi esensi dan kualitas.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menawarkan produk lokal dengan melewati pengujian standar kualitas ekspor didukung tekhnologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Ini tentu menjadikan masyarakat kebingungan dan bertanya-tanya mengenai acuan yang jelas karena kepekaan terhadap mutu produk barang atau jasa. Mudah dipahami jikalau masyarakat cenderung memilih produk impor akibat kurangnya pengelolaan informasi logis mengenai pencitraan produk lokal.
Pada prinsipnya, informasi logis dapat mengontrol penggambaran citra berlebihan terhadap produk impor. Sebagai contoh kasus makanan cepat saji MC Donald dan KFC (Kentucky Fried Chicken) yang beredar di pasaran belum tentu memenuhi standar kesehatan. Pemerintah didampingi para ahli perlu mengkampanyekan resiko makanan cepat saji mengenai minimnya gizi yang terkandung akibat zat pengawet di makanan cepat saji. Sebab, tidak menutup kemungkinan, produk lokal jauh lebih higienis dan memenuhi gizi yang dibutuhkan dalam metabolisme kesehatan individu.
Jika kita memperhatikan dunia komoditas dewasa ini, nilai estetis sebuah produk digambarkan dalam dialog komunikasi antar budaya. Internet, televisi dan media massa menyediakan beragam jawaban yang seakan-akan mampu menjawab kegelisahan kebutuhan masyarakat. Praktik budaya konsumsi yang dilakukan oleh iklan melalui pengadaptasian dan penayangan tekhnologi

hal. 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
menanamkan fantasi-fantasi. Misalnya, seseorang tidak akan mampu menunjukkan jati diri sebagai laki-laki apabila belum menggunakan produk pengharum impor. Atau, citra perjuangan nilai-nilai feminis dan kesetaraan gender seakan belum terwujud bila wanita tidak melengkapi secara utuh dirinya dengan menggunakan produk kecantikan luar negeri.
Apabila dijelaskan dalam sosiologi komunikasi, contoh kedua fakta tersebut menunjukkan bangunan sensasi wacana yang dibentuk memarjinalkan batas-batas kemampuan intelektualitas masyarakat. Berbagai simbol yang ditampilkan mengajak cara berpikir masyarakat membenarkan realitas atau peristiwa. Dalam bahasa antropologis, kesempatan masyarakat mengenal dirinya sendiri dibudayakan sesuai pola pikir bahasa-bahasa iklan. Bila demikian, masyarakat hanya dijadikan target pasar semata. Oleh karenanya tak heran sentra-sentra ekonomi di sejumlah wilayah bahkan pelosok pedesaan mulai bermunculan dengan hadirnya Mall dan pusat-pusat perbelanjaan lengkap .
Menariknya, hampir 90% pasokan barang-barang pertokoan kecil maupun pertokoan besar didominasi oleh produk-produk impor. Mulai dari barang-barang pangan ringan (seperti snack), papan sampai barang-barang kebutuhan kamar mandi pun dikuasai oleh produk-produk impor. Ketika masyarakat mengkonsumsi produk-produk ini tanpa disadari telah memunculkan kilas balik

hal. 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pencitraan ulang akibat membiasakan diri ketergantungan terhadap produk impor. Apalagi, kesan prestise atau gengsi dikondisikan dengan maraknya produk impor disekitar masyarakat konsumen melalui sensasi wacana-informasi.
Maka tak heran pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan memanfaatkan produk impor untuk menaikkan prestise di mata masyarakat dengan slogan-slogan budaya konsumen. Secara tidak langsung, pertokoan berperan dalam membentuk kilas balik pencitraan ulang yang kemudian semakin menjadikan ketergantungan terhadap produk impor. Disinilah dualitas budaya populer yang terjadi dari masyarakat secara personal dan masyarakat konsumen dengan lingkungan sosial pembentuknya . Pada gilirannya, masyarakat konsumen maupun pertokoan menentukan arah, eksitensi dan penilaian produk impor sesuai hukum permintaan-penawaran. Melalui kekuasan ini, kita seolah-olah tidak tahu perubahan dan resiko apa yang selanjutnya terjadi setelah menjadi bagian budaya masyarakat sehari-hari. Namun, disini ada pemahaman mengenai konteks kehidupan masyarakat konsumen yang sesungguhnya semakin termarjinalkan oleh penghambaan nilai lebih dan posisi tawar produk impor.
Terlepas dari persoalan sosio-ekonomik, kematian refleksi masyarakat konsumen tampaknya diperdaya oleh penipuan keyakinan akan ego pemenuhan

hal. 14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kebutuhan diri . Pergulatan ini tentu perlu diarahkan sebelum pemerintah mengeluarkan produk lokal berkelas dunia sekalipun. Sebab, pencitraan positif produk impor yang berlangsung cukup lama akan menghalangi daya saing produk lokal di pasar domestik.
Padahal, alangkah tidak bijaksana pencarian ekspresi diri diwujudkan pada kebendaan yang bukan tercipta dari bagian tanah kelahiran. Pandangan ini bukan berarti pengabsahan kesan romantisme-natural bahwa masyarakat konsumen harus dan selalu meraih kemuliaan dengan mencari pengikatan diri terhadap esensi produk nasional. Namun demikian, dengan memilah kebutuhan pada produk-produk lokal setidaknya mampu membawa harga diri agar tidak terjerumus arus budaya populer. Sebab, menggantungkan citra diri pada pretise produk impor membawa masyarakat konsumen pada logika tertutup.

II.2 Rasionalitas Penentuan Citra Nilai Asli Suatu Produk.
Hadirnya produk-produk impor yang saat ini mulai dikuasai oleh Republik Rakyat Cina (RRC) disamping Jepang dan Amerika-Eropa setidaknya melewati proses mendesain nilai output dan input. Paradigma efisiensi setidaknya menunjukkan pengubahan dilakukan agar nilai tambah dapat diraih sesuai efektifitas pembentukan citra selera pasar. Yaitu mengubah kemasan praktis produk impor yang diselaraskan sejalan dengan budaya lokal melalui sudut pandang kebahasaan. Disadari atau tidak, produk-produk asing yang meraih simpati di masyarakat justru mengunakan brandame ke-indonesia-an seperti


hal. 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Java Coffe dan lain-lain . Kecenderungan budaya kurang cermatnya sensor evaluasi pemerintah atas masalah sepele itu membawa pembacaan dari sudut pandang label nama produk kurang bermakna. Padahal, apabila dicermati lebih dalam, tidak menutup kemungkinan nilai kualitas produk lokal jauh lebih baik mengingat potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki negara kita.
Dilatarbelakangi fenomena tersebut, negara-negara modern yang menguasai pasar global mengimpor produk lokal yang bernilai jual tinggi sebelum kemudian dipasarkan ke luar. Tercatat pada tahun 2000, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Hongkong dan negara-negara kawasan Timur mengimpor produk-produk kesenian termasuk bahan baku komoditas (www.suaraekonomirakyat.id). Bahan baku komoditas ini diantaranya kayu, tekstil, garments, makanan olahan dan karet yang jika dialihfungsikan melalui kemampuan tekhnologi dipadu kontrol pemprosesan menjadi barang-jadi oleh SDM berkualitas akan menghasilkan produk komersial .

hal. 16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilihat dari dampak pola konsumsi, hal itu memberikan langkah positif karena menghidupkan kondisi perekonomian nasional dengan ”menghargai” nilai tawar produk lokal. Akan tetapi, kreativitas tekhnologi dan daya inovatif dalam mengubah hakikat nilai produk kemudian dilemparkan ke pasar menciptakan masa eksploitasi. Dengan kedatangan produk-produk impor kedalam negeri yang telah didesain sedemikian rupa, wawasan kebutuhan masyarakat konsumen menempatkan ketidaksadaran dan ketidakmengertian akan menelaah kualitas nilai asli. Pemanfaatan ini memberdayakan ketidakpastian nilai kualitas produk impor karena awalnya berasal dari dalam negeri jika ditelusuri lebih jauh.
Apabila kita menyimak produk tekstil dari RRC dan Hongkong terdapat ciri khas yang menentukan bahwa kain itu memiliki struktur dan gestur yang nyaris sama dengan produk lokal . Oleh karena rendahnya pemahaman masyarakat konsumen dan kuatnya pengaruh budaya populer, mutu produk nasional dianggap jauh dibawah standar produk RRC. Sebagaimana kita ketahui bersama, nilai praktis produk garmen RRC adalah harga yang terjangkau serta menjanjikan desain yang setara produk Amerika-Eropa. Pada umumnya, masyarakat perkotaan menyenangi bentuk pengemasan produk yang praktis

hal. 17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
budaya populer ini, sebuah terobosan besar berlangsung apabila formulasi barang disetarakan dengan produk barat. Secara etis, pemberlakuan hak cipta terhadap pengubahan nilai output seakan tidak berlaku lagi.
Dalam analogi dapat diambil sebuah rumusan bahwa (Esˆ= S + K) yang menjelaskan rekayasa citra esensi nilai . Dalam tipe stabilitas nilai tukar, maka produk garmen RRC memiliki pembacaan ideal. Oleh karena, produk yang dihasilkan mampu meraih keuntungan ketika dipasarkan dibandingkan produk domestik. Bagi dunia industri, produk garmen dianggap beresiko tinggi karena tidak terhindarkan dari spekulasi pasar terutama sejak kehadiran produk impor.
Kesepakatan pakta perdagangan yang dilakukan oleh negara kita adalah kurang mengantisipasi pengkategorian produk ’diekspor ulang’ oleh negara luar (www.asiamedia.ucla.edu). Sebagian besar produk-produk impor itu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat konsumen. Penting kiranya pemerintah menemukan simbol-simbol kebahasaan dan ciri khas lokal agar produk impor itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan bagi kebutuhan publik. Dengan melakukan pembacaan nilai asli diatas setidaknya mampu menjadi kunci

hal. 18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sekaligus langkah awal dalam membentuk karakter dan jati diri kebangsaan masyarakat dalam negeri. Bila demikian masyarakat konsumen mencintai produk lokal sehingga akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dampaknya pertumbuhan perekonomian nasional kembali bergairah.















hal. 19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan kali ini adalah pencitraan produk yang dibawa oleh budaya populer perlu diberikan wacana rasionalitas agar masyarakat dapat menelaah nilai asli didalamnya. Potensi-potensi penentuan nilai asli ini dapat ditelaah dari sudut kebahasaan, informasi logis, pengontrolan pencitraan sensasi wacana-informasi dan menggali ciri khas desain produk lokal. Ini sangat penting sebagai bekal pembentukan kecintaan masyarakat konsumen terhadap produk lokal. Sisi positif yang muncul adalah mampu membentuk sistem defensif bagi masyarakat secara pribadi terhadap persaingan global akibat masuknya produk impor. Dampak selanjutnya, pemikiran masyarakat akan terbuka dari belenggu budaya populer.
Untuk lebih mengefektifkan langkah tersebut ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah patut mengampanyekan bahwa ukuran prestise tidak dapat dikaitkan dengan produk impor. Sebab, prestise hanya akan mengakibatkan derajat diri semakin terbelenggu pada produk impor. Dalam era mondial sekarang ini, mencintai produk lokal merupakan bagian moralitas untuk turut berpartisipasi bagi pengembangan peradaban ekonomi-politik. Ini dimakdsudkan agar masyarakat tidak terperangkap dalam citra global mengenai produk-produk impor. Tentu saja pembentukan gagasan melalui proses gambaran opini publik yang ringkas di sekitar pembentuk diri masyarakat konsumen. Tak terkecuali di sudut pertokoan sebagai penggugah refleksifitas masyarakat konsumen terhadap kondisi produk nasional.

hal. 20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedua, desain ciri khas produk lokal perlu digali lebih dalam. Sebab, tidak menutup kemungkinan terjadi manipulasi perdagangan yang dilakukan negara luar dengan ‘mengekspor ulang’ produk-produk lokal. Sementara, pada saat yang bersamaan, masyarakat kurang mengetahui masalah tersebut. Oleh karena itu, wawasan kebutuhan masyarakat perlu diarahkan dengan merumuskan standar desain ciri khas produk lokal. Selain dimaksudkan sebagai bentuk jaminan kepercayaan terhadap kualitas produk juga membentuk rasionalitas masyarakat.
Ketiga, agar penerapan tidak sebatas pada tataran wacana pemerintah perlu menyatukan pandangan dengan pelaku industri dan pakar-pakar di bidang, sosiologi, budaya, politik, psikoanalisis, komunikasi, filsafat, insan pers, terutama ekonomi. Tujuannya adalah merumuskan landasan serta bentuk komunikasi efektif-ideal seiring pengaruh budaya populer agar kesadaran masyarakat semakin tergugah kesadarannya bahwa membeli produk lokal memiliki andil besar dalam mengarahkan perekonomian nasional di masa depan. Setidaknya, ada acuan khusus menjadi budaya tersendiri yang kemudian tanpa disadari masyarakat mempraksiskan dalam perilaku sehari-hari. Dalam perkembangannya, gairah menumbuh-kembangkan industri pasar domestik didukung kondisi persaingan yang kondusif bukan utopia semata.
Bila penerapan itu dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat kedatangan produk-produk impor bukan lagi menjadi ancaman. Melainkan lebih merupakan “jebakan” semakin matangnya kesadaran masyarakat terhadap pembacaan dan rasionalitas nilai asli. Dengan demikian, sistem pembacaan nilai

hal.21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
asli mampu menjawab arah kebijakan sektor masa depan ditengah kemandirian otonomi daerah. Pada gilirannya, gairah perekonomian nasional akan meningkat seiring dengan kepercayaan-kecintaan masyarakat konsumen terhadap produk lokal atau dalam negeri yang telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.













hal.22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR PUSTAKA

Chaniago, A. Andrinof. 2002. Gagalnya Pembangunan. Jakarta: LP3S.
Feathersone, Mike. 2002. Posmodernisme dan Budaya Konsumen. Jakarta: Pustaka Pelajar:
Fukuyama, Francis. 2002. The Great Disruption. Yogyakarta: Qalam.
Heiddeger, Martin. 2000. Being and Time. Bassil Blackweel. England: Oxford.
Husserl, Edmund dalam George Ritzer. 2003. Teori Sosial Posmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Kukla, Andre. 2003. Konstuktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Jendela.
McQuail, Denis. 2005. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga.
Schmand, J. Henry. 2003. Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar:
Toffler, Heidi dan Aflin. 2002. Menciptakan Peradaban Baru: “Politik Gelombang
Ketiga”. Yogyakarta:Ikon Terlitera.

Media Massa dan Internet.
Jurnal Ekonomi Rakyat, 2005. “Liberalisasi TPT dan Jalan Sutra Bagi Cina”. Majalah Jurnal Ekonomi Rakyat. Tahun 2005/Tanggal 03 bulan Mei: Jakarta.

hal.23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompas, 2003. Kolom Pemberitaan Bisnis dan Keuangan: “Kebanggaan Terhadap Produk Lokal Menurun. Harian Umum Kompas. Tahun 2003/ Tanggal 19 Bulan Mei: Jakarta.
Kompas, 2006. Kolom Pemberitaan Bisnis dan Keuangan: “Ekspor Mei Tertinggi“. Harian Umum Kompas. Tahun 2006/ Tanggal 04 bulan Juli: Jakarta.
Majalah Nakertrans. 2006. “Ukuran Produktivitas Sudah Bertambah”. Majalah Nakertrans. Tahun 2006 / Tanggal 01 bulan Februari: Jakarta.

Websites:
http://www.asiamedia.ucla.edu. “Liputan Kecil Media terhadap Kesalahpahaman Dalam Angka Perdagangan Bilateral Indonesia dan Singapura”. Diakses tgl. 5 juli 2006.
http://www.ibexi.co.id. “Menunggu Sunrise di Pantai Garmen”.
Diakses tgl. 12 Juli 2006.
http://www.suaraekonomirakyat.go.id. “Komoditas dan Produk Lokal di mata
Asing”. Diakses tgl. 12 Juli 2006.





hal.24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR RIWAYAT HIDUP (Sengaja dirahasiakan oleh penulis)

Nama : BETA CHANDRA WISDATA
Tempat/Tgl. Lahir : xxxxxx/xxxxxxxx
Alamat rumah : XXXXXXXX
Alamat E-mail : xxxxxxxxxxxxx
No. Telp. : xxxxxxxxxxxxx
Lain-lain : Beta Chandra Wisdata adalah penulis lepas di media massa baik lokal maupun nasional yang tertarik pada masalah politik. Di samping itu, aktif menulis puisi








hal.25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERNYATAAN (sengaja dirahasiakan oleh penulis)

Yang bertanda tangan disini.
Nama : Beta Chandra Wisdata
Tempat/tanggal lahir : xxxxx/xxxx
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis ilmiah ini adalah karya asli. Bukan karya plagiat atau bajakan dan belum pernah dimuat di media atau jurnal apapun.


Materai
ttd : Beta Chandra Wisdata


hal.26

------0-------
Direct Version :



This write publish for science spread purposes, had a copyrigth writer and alright reserveds

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THANKS TO THE MEDIA THAT PUBLISHED AUTHOR THINKING RESULT. WITH ALL HONOUR AND RESPECT.
BEST REGARDS,
BCW.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------